Rektor UMY Ajak Masyarakat Lebih Cerdas dalam Dunia Digital
YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Kasus penganiayaan terhadap seorang driver Shopee di Yogyakarta yang terjadi pada Sabtu (5/7) dini hari kembali mengungkap realitas pahit rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Minimnya pemahaman terhadap fitur aplikasi dan ekosistem digital kerap memicu kesalahpahaman, bahkan berujung pada tindak kekerasan.
Menanggapi insiden tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., yang juga dikenal aktif dalam kajian Smart City, memberikan pandangannya dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia menyoroti sejumlah aspek krusial terkait posisi hukum para driver aplikasi dan perilaku digital masyarakat pengguna layanan.
Menurut Prof. Nurmandi, posisi hukum para pengemudi aplikasi daring di Indonesia masih sangat lemah. Mereka tidak diakui sebagai pekerja legal, melainkan hanya terkoneksi secara digital dengan aplikator tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Hal ini tidak hanya dialami oleh pengemudi Shopee, tetapi juga Gojek dan platform layanan transportasi daring lainnya.
“Semua pekerja yang terhubung dengan aplikator itu kedudukan hukumnya lemah di Indonesia,” ujar Nurmandi saat ditemui di ruangannya di Gedung AR Fachruddin A, Kampus Terpadu UMY, Senin (7/7).
Dari sisi pengguna, lanjutnya, masyarakat cenderung hanya mengejar layanan yang cepat dan murah, tanpa memahami secara utuh proses maupun konsekuensi dari transaksi digital tersebut. Ia mencontohkan kasus ketika driver sudah mengantarkan pesanan, namun pelanggan tidak berada di tempat atau bahkan enggan membayar.
Lebih jauh, Nurmandi menekankan bahwa masyarakat perkotaan Indonesia belum sepenuhnya menjadi masyarakat yang “smart”. Istilah “smart” menurutnya bukan hanya berarti cerdas secara teknologi, tetapi juga beretika dalam menggunakan aplikasi dan platform digital. Ketika etika tidak diindahkan, masyarakat menjadi rentan terhadap penipuan seperti phishing, scam, hingga terjerumus dalam praktik ilegal seperti judi daring (judol) atau pinjaman online ilegal (pinjol).
Ia bahkan menyebut bahwa kalangan mahasiswa dan civitas academica pun tak luput dari jeratan kasus-kasus digital tersebut.
“Ironisnya, kepemilikan gawai atau ponsel di Indonesia sangat tinggi, bahkan hampir dua kali lipat jumlah penduduk. Namun, tingginya konsumsi digital ini tidak diiringi dengan peningkatan kecerdasan digital masyarakat,” jelasnya.
Nurmandi juga menyampaikan bahwa meskipun perguruan tinggi telah berupaya memberikan pendidikan literasi digital, kenyataannya arus penyebaran konten tidak kredibel jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara dalam memblokir situs-situs bermasalah.
Menutup pernyataannya, Nurmandi menyoroti eksploitasi terhadap para driver oleh sistem aplikator, dan menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru dari “kapitalisme digital”.
“Mereka tidak punya banyak pilihan selain menjadi driver ojol. Penghasilannya pun tidak seberapa. Mereka berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum. Kalau mereka mengalami kekerasan, siapa yang bisa menjamin perlindungannya?” pungkasnya dengan nada retoris. (FU)
