Masa Depan Anak Kita: Jangan Hanya Mengejar Gelar, Bangun Kompetensi Nyata

Masa Depan Anak Kita: Jangan Hanya Mengejar Gelar, Bangun Kompetensi Nyata

Oleh: Dr. Jaharuddin,  Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta

Setelah anak menyelesaikan pendidikan sarjana (S1), apa langkah terbaik berikutnya? Melanjutkan magister (S2), kemudian doktor (S3), atau memasuki dunia kerja untuk membangun pengalaman dan kompetensi profesional? Pertanyaan ini penting direnungkan oleh generasi muda dan orang tua. Selama ini, pendidikan tinggi sering dipandang sebagai jalan utama menuju masa depan yang lebih baik. Semakin tinggi gelar akademik yang dimiliki, semakin besar pula harapan terhadap keberhasilan karier. Pandangan tersebut tidak keliru, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kenyataan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan kualitas sumber daya manusia. Indonesia membutuhkan sarjana, magister, dan doktor yang mampu menghasilkan inovasi serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Namun, persoalan muncul ketika pendidikan hanya dipahami sebagai upaya menambah gelar, tanpa disertai perencanaan karier dan pengembangan kompetensi yang sesuai. Gelar akademik memang berharga, tetapi keberhasilan profesional juga ditentukan oleh kemampuan menerapkan pengetahuan, menyelesaikan persoalan, bekerja sama, serta beradaptasi dengan perubahan.

Dunia kerja membutuhkan lebih dari sekadar ijazah. Perusahaan dan organisasi memerlukan tenaga profesional yang mampu menjalankan tanggung jawab, mengambil keputusan, menguasai keterampilan tertentu, dan menghasilkan kinerja nyata. Seseorang dapat memiliki pendidikan formal yang tinggi, tetapi belum tentu menguasai seluruh kemampuan teknis yang dibutuhkan suatu pekerjaan. Sebaliknya, seseorang dengan pendidikan lebih rendah dapat memiliki pengalaman dan keterampilan yang sangat relevan dengan bidang pekerjaannya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan juga dihadapi lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka kelompok pendidikan universitas tercatat sebesar 5,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka nasional pada Mei 2026 mencapai 4,65 persen. Kedua angka tersebut berasal dari periode dan cakupan yang berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, data ini mengingatkan kita bahwa menyelesaikan pendidikan universitas tidak otomatis menjamin seseorang segera memperoleh pekerjaan.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pekerjaan. Dalam dunia ketenagakerjaan dikenal istilah overqualification, yaitu keadaan ketika kualifikasi formal seseorang melebihi persyaratan suatu jabatan. Kondisi ini tidak berarti pendidikan tinggi menjadi sia-sia atau seseorang memiliki pengetahuan yang berlebihan. Persoalannya terletak pada kesesuaian antara kemampuan, kualifikasi, dan pekerjaan yang tersedia.

Karena itu, melanjutkan S2 atau S3 tidak seharusnya menjadi keputusan otomatis setelah menyelesaikan S1. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi dosen, peneliti, ilmuwan, atau profesional yang membutuhkan keahlian mendalam, pendidikan pascasarjana dapat menjadi pilihan yang sangat tepat. Namun, bagi sebagian lulusan yang ingin memasuki industri, pengalaman kerja, penguasaan teknologi, keterampilan profesional, dan sertifikasi kompetensi yang relevan mungkin perlu diprioritaskan pada tahap awal karier.

Kuncinya bukan memilih antara kuliah atau bekerja, melainkan memahami tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan lanjutan sebaiknya ditempuh karena kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesi, bukan semata-mata karena dorongan lingkungan atau anggapan bahwa gelar lebih tinggi selalu menjamin pekerjaan lebih baik. Generasi muda perlu menyadari bahwa setiap pilihan membutuhkan investasi waktu, biaya, tenaga, dan kesempatan yang harus dipertimbangkan secara matang.

Membangun Kompetensi dan Merencanakan Masa Depan

Di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja, masyarakat juga perlu memahami pentingnya sertifikasi kompetensi profesi. Indonesia memiliki Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018. Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi BNSP, kompetensi seseorang dapat dinilai berdasarkan skema dan standar yang berlaku.

Sertifikasi kompetensi perlu dibedakan dari sertifikat mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan merupakan bagian dari proses pembelajaran, sedangkan sertifikasi kompetensi melibatkan asesmen untuk menentukan apakah seseorang memenuhi persyaratan kompetensi tertentu. Dengan demikian, sertifikasi dapat membantu memberikan pengakuan yang lebih terstruktur terhadap kemampuan profesional seseorang.

Namun, sertifikasi bukan jaminan otomatis memperoleh pekerjaan atau penghasilan lebih tinggi. Manfaatnya bergantung pada kesesuaian dengan profesi, mutu asesmen, dan pengakuan dunia kerja. Tidak semua pekerjaan mewajibkan sertifikasi BNSP. Karena itu, masyarakat perlu memilih sertifikasi secara cermat, bukan sekadar mengumpulkan sertifikat untuk memperpanjang daftar pencapaian.

Lantas, apa yang perlu dilakukan generasi muda? Langkah pertama adalah mengenali arah karier sejak dini. Mahasiswa sebaiknya tidak menunggu wisuda untuk memikirkan pekerjaan. Mulailah mempelajari profesi yang diminati, membaca persyaratan lowongan kerja, berdiskusi dengan praktisi, dan memahami keterampilan yang dibutuhkan. Manfaatkan masa kuliah untuk mengikuti magang, proyek profesional, kegiatan organisasi, penelitian, atau kewirausahaan yang memberikan pengalaman nyata.

Langkah kedua adalah memetakan kompetensi pribadi. Kenali kemampuan yang telah dikuasai dan keterampilan yang masih perlu dikembangkan. Susun rencana pembelajaran secara bertahap, misalnya untuk enam bulan atau satu tahun. Pilih pelatihan, sertifikasi, atau pendidikan lanjutan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Apabila hendak mengikuti sertifikasi BNSP, periksa status LSP, ruang lingkup skema, persyaratan asesmen, serta relevansinya melalui informasi resmi BNSP. Pengeluaran untuk pengembangan diri sebaiknya menghasilkan kemampuan yang dapat digunakan, bukan hanya dokumen tambahan.

Langkah ketiga adalah membangun portofolio dan pengalaman. Kemampuan profesional akan lebih meyakinkan apabila didukung bukti pekerjaan, proyek, prestasi, dan kontribusi yang dapat dijelaskan. Dunia kerja membutuhkan individu yang tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuannya secara bertanggung jawab. Keterampilan berkomunikasi, integritas, disiplin, kemampuan bekerja sama, dan kemauan belajar sepanjang hayat tetap menjadi bagian penting dari kesiapan karier.

Orang tua mempunyai peran yang tidak kalah penting. Pendampingan terbaik bukan selalu mendorong anak menempuh pendidikan setinggi mungkin, melainkan membantu mereka memahami potensi dan menentukan arah masa depan. Bangun komunikasi terbuka tentang minat, kemampuan, peluang profesi, serta konsekuensi setiap pilihan. Hindari membandingkan pencapaian anak dengan orang lain, sebab setiap individu memiliki kondisi dan perjalanan karier yang berbeda.

Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, keluarga juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kompetensi. Selain biaya kuliah, mungkin diperlukan anggaran untuk pelatihan, sertifikasi, penguasaan bahasa asing, perangkat kerja, atau pengalaman profesional. Tidak semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi sekaligus. Yang terpenting adalah menentukan prioritas sesuai tujuan karier dan kemampuan ekonomi keluarga.

Perguruan tinggi, dunia industri, dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab. Kampus perlu memperkuat hubungan antara pembelajaran akademik dan praktik profesional. Perusahaan sebaiknya menetapkan persyaratan rekrutmen berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang nyata. Pemerintah bersama dunia usaha perlu memperluas kesempatan kerja berkualitas agar kompetensi generasi muda dapat dimanfaatkan secara optimal. Kesiapan individu dan ketersediaan pekerjaan harus berkembang bersama.

Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan pertentangan antara pendidikan akademik dan sertifikasi kompetensi. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Pendidikan membangun landasan keilmuan dan kemampuan berpikir, sedangkan sertifikasi yang kredibel memberikan pengakuan terhadap kompetensi tertentu. Pengalaman kerja memperlihatkan bagaimana kemampuan tersebut diterapkan dalam kehidupan profesional.

Sudah saatnya kita mengubah pertanyaan dari “Setinggi apa gelar yang harus dimiliki anak kita?” menjadi “Pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan karakter apa yang harus mereka bangun untuk menghadapi masa depan?”

Jangan hanya mempersiapkan generasi muda untuk memperoleh gelar akademik yang tinggi atau mengumpulkan banyak sertifikat. Persiapkan mereka untuk memiliki kompetensi nyata, integritas, kemampuan beradaptasi, dan keberanian belajar sepanjang hayat. Sebab, gelar merupakan capaian pendidikan, sertifikasi merupakan pengakuan kompetensi tertentu, sedangkan karya dan kontribusi nyata menunjukkan bagaimana keduanya memberi manfaat bagi masyarakat.