Memasyarakatkan Pesantren melalui Spirit KH Ahmad Dahlan
Penulis: M. Saifudin, Lc, Pengasuh PPM Sangen
Pesantren tidak lahir untuk menjadi "pulau" yang terpisah dari masyarakat. Sejak awal sejarah Islam di Nusantara, pesantren justru tumbuh bersama masyarakat, menyelesaikan persoalan umat, mencetak kader, sekaligus menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan. Karena itu, memasyarakatkan pesantren bukanlah sekadar strategi pengembangan lembaga, melainkan kembali kepada jati diri pesantren itu sendiri.
Semangat inilah yang mengemuka dalam Sarasehan Civitas Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Sangen, Sabtu, 4 Juli 2026, sebagai bagian dari rangkaian persiapan menyambut Tahun Ajaran 2026–2027. Setelah hari pertama difokuskan pada konsolidasi internal bidang akademik, pengasuhan, kegiatan santri, dan sarana prasarana, hari kedua menghadirkan unsur Persyarikatan Muhammadiyah, para ketua RT, RW, takmir masjid, tokoh masyarakat, sesepuh Desa Brunggang Sangen, serta seluruh asatidz. Adapun hari ketiga diisi dengan kegiatan luar ruang atau yang dikenal dengan kegiatan out door, untuk memperkuat kebersamaan civitas pesantren.
Dalam sambutannya, Ketua PCM Weru, Bapak Sumardi, S.Pd., mengingatkan bahwa pesantren memiliki amanah besar menyiapkan generasi Islam yang berkualitas. Karena itu, pengelolaannya harus berlandaskan nilai Al-Qur'an, yakni menjadi bunyanun marshush (bangunan yang kokoh dan tersusun rapi). Lembaga yang tertata dengan baik akan lebih mudah menghadirkan keberkahan dan kemanfaatan bagi umat.
Gagasan tentang hubungan pesantren dengan masyarakat diperdalam oleh KH. Ihsan Saifudin, S.Ag., dalam materi bertajuk Memasyarakatkan Pesantren. Menurutnya, masih ada pesantren yang cenderung eksklusif sehingga interaksinya dengan masyarakat belum optimal. Padahal, pesantren tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Bahkan, banyak pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama kampung tempat ia berdiri, menunjukkan eratnya hubungan historis antara pesantren dan masyarakat.
Interaksi tersebut tentu harus dibangun secara proporsional (wasathiyah), sebagaimana firman Allah:
"Dan demikianlah Kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan..." (QS. Al-Baqarah: 143).
Santri perlu dibiasakan hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, dakwah, mengajar, maupun budaya gotong royong (sambatan). Pesantren juga perlu membangun jaringan pembinaan masjid dan desa binaan. Dari hubungan yang baik itulah akan lahir kepercayaan, dukungan, dan keberlanjutan dakwah.
Namun, kedekatan dengan masyarakat harus ditopang oleh kualitas keilmuan. Sebagaimana ungkapan para ulama, faqidus syai' la yu'thi—orang yang tidak memiliki ilmu tidak akan mampu memberikannya kepada orang lain. Karena itu, penguasaan ilmu agama (tafaqquh fid din); penguasaan bahasa Arab; kemampuan berbicara di depan publik; hingga keterampilan sebagai konseptor dakwah, merupakan bekal penting bagi kader pesantren.
Pada sesi kedua, Dr. Bakrun, M.M., Wakil Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PP Muhammadiyah, mengajak peserta meneladani pemikiran dan gerakan KH. Ahmad Dahlan. Menurutnya, sejak awal Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan yang berani melampaui zamannya. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah modern, meluruskan arah kiblat berdasarkan ilmu pengetahuan, memurnikan tauhid, mengangkat martabat perempuan melalui lahirnya 'Aisyiyah, serta menghidupkan ajaran Al-Qur'an menjadi gerakan nyata melalui pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kepedulian terhadap fakir miskin serta anak yatim.
Yang menarik, Dr. Bakrun juga mengangkat kisah KH. Mas Mansur yang memperluas dakwah Muhammadiyah dengan memperkuat ranting-ranting dan mendirikan sekolah di berbagai daerah. Spirit ini relevan bagi pesantren Muhammadiyah masa kini. Asatidz dan santri tidak cukup hanya membangun kehidupan di dalam pesantren, tetapi juga perlu menjadi penggerak dakwah di desa-desa dan daerah binaan, sehingga keberadaan pesantren benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dan pada sesi terakhir, KH. Nasirul Ahsan, Lc., dari PP MBS Prambanan Yogyakarta, dalam menyampaikan aspek pengelolaan & menejemen. Beliau menegaskan bahwa kemajuan pesantren tidak pernah terjadi secara kebetulan. Semua membutuhkan perencanaan yang matang, manajemen yang baik, serta kesungguhan dalam pengelolaan. Tantangan demografi akibat menurunnya angka kelahiran mengharuskan setiap pesantren memiliki keunggulan yang jelas sehingga mampu merebut hati masyarakat.
Beliau juga mengingatkan bahwa orang tua santri kini semakin kritis. Mereka tidak hanya melihat kurikulum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan guru, kebersihan kamar mandi, kenyamanan asrama, hingga kualitas fasilitas. Artinya, mutu pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan layanan dan sarana pendukung.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah kemandirian ekonomi pesantren. Pengelolaan keuangan yang transparan dan profesional, dinilai lebih efisien dan memudahkan perencanaan jangka panjang. Pesantren juga didorong membangun unit-unit usaha produktif agar tidak sepenuhnya bergantung pada SPP. Kesejahteraan guru pun perlu dipikirkan secara sistematis melalui program sosial dan dana masa depan, sehingga pengabdian di pesantren menjadi semakin bermartabat dan berkualitas.
Sarasehan ini memberi pelajaran sangat penting. Memasyarakatkan pesantren tidak cukup hanya dengan memperbanyak kegiatan di luar, tetapi harus dibangun di atas tiga fondasi yang saling menguatkan: pemikiran pembaruan KH. Ahmad Dahlan; kedekatan dengan masyarakat; dan tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional.
Ketika pesantren mampu menghadirkan kader yang berilmu, berakhlak, dekat dengan umat, serta dikelola secara amanah dan modern, maka pesantren Muhammadiyah akan semakin dipercaya masyarakat. Dari sana cita-cita besar Persyarikatan untuk mencerdaskan kehidupan umat dan menghadirkan Islam yang berkemajuan terutama dimulai dari pesantren, akan terus menemukan jalannya.
Nasrun minallahi wa fathun qarib
