Menemukan Kembali Ruh Khittah Palembang Menjelang Muktamar ke-49
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah/ Ketua PDM Jakarta Timur
Menjelang Muktamar ke-49 Muhammadiyah di Medan pada November 2027. Muktamar ke-49 bukan sekadar pergantian kepemimpinan atau penyusunan program kerja lima tahunan. Muhammadiyah sedang berada di persimpangan sejarah. Program jangka panjang 2005–2025 telah diperpanjang hingga 2027, dan Muhammadiyah kini sedang mempersiapkan arah baru untuk periode 2027–2047.
Karena itu, Muktamar ke-49 semestinya menjadi momentum untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam. Bukan hanya tentang apa yang akan dikerjakan Muhammadiyah, tetapi juga tentang untuk apa Muhammadiyah bergerak.
Di sinilah Khittah Perjuangan Muhammadiyah Palembang 1956 menemukan relevansinya. Tujuh butir Khittah Palembang, mulai dari memperdalam tauhid, menjalankan uswatun hasanah, menguatkan organisasi dan merapikan administrasi, memperbanyak serta meningkatkan mutu amal, meningkatkan mutu anggota dan kaderisasi, mempererat ukhuwah, hingga menuntun penghidupan anggota, sesungguhnya bukan sekadar catatan sejarah.
Khittah Perjuangan Muhammadiyah Palembang 1956 adalah semacam DNA gerakan. Persoalannya, bagaimana DNA tersebut diterjemahkan untuk menjawab persoalan Muhammadiyah pada abad ke-21?
Muhammadiyah hari ini jauh lebih besar dibandingkan dengan Muhammadiyah ketika Khittah Palembang dirumuskan. Jaringan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, perguruan tinggi, pesantren, dan berbagai amal usaha telah berkembang sangat luas. Muhammadiyah bahkan telah membangun jaringan internasional di lebih dari 30 negara.
Isu internasionalisasi, kemanusiaan global, konflik internasional, kemiskinan, kelaparan, lingkungan, hingga pola keberagamaan generasi muda telah disebut sebagai bagian dari agenda yang akan dibahas dalam Muktamar ke-49.
Namun, semakin besar organisasi, semakin besar pula pertanyaan tentang arah pertumbuhannya. Pertumbuhan organisasi tidak otomatis berarti pertumbuhan gerakan. Banyaknya amal usaha tidak otomatis menunjukkan semakin kuatnya ideologi. Besarnya aset tidak otomatis menunjukkan semakin besarnya manfaat. Dan semakin luasnya struktur organisasi tidak otomatis menunjukkan semakin kuatnya kaderisasi.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-49, Muhammadiyah perlu kembali pada pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah pertumbuhan kelembagaan kita berjalan seiring dengan pertumbuhan kualitas manusia dan ruh perjuangan? Pertanyaan inilah yang membuat Khittah Palembang terasa relevan.
Butir pertama Khittah Palembang adalah memperdalam dan mempertebal tauhid, terutama pada diri para pimpinan. Ini bukan sekadar pesan spiritual, melainkan fondasi kepemimpinan.
Muhammadiyah membutuhkan pimpinan yang melihat jabatan sebagai amanah, bukan privilese; kekuasaan sebagai sarana pelayanan, bukan tujuan; dan organisasi sebagai medan pengabdian, bukan ruang aktualisasi kepentingan pribadi.
Di tengah kehidupan publik yang semakin pragmatis, pesan ini menjadi semakin penting. Sebab organisasi Islam dapat kehilangan ruhnya bukan karena programnya terlalu sedikit, tetapi karena nilai-nilai yang menjadi fondasinya tidak lagi tercermin dalam perilaku para penggeraknya.
Muktamar ke-49, karena itu, seharusnya tidak hanya membahas struktur organisasi, program kerja, dan agenda kelembagaan. Muktamar juga harus membahas karakter manusia Muhammadiyah yang ingin dibangun untuk 25 tahun ke depan. Muhammadiyah membutuhkan manusia yang unggul secara intelektual sekaligus kokoh secara moral.
Manusia yang mampu mengelola universitas tetapi tetap rendah hati. Mampu mengelola rumah sakit tetapi tetap menjadikan pelayanan sebagai ibadah. Mampu mengelola aset besar tetapi tidak menjadikan kekayaan sebagai orientasi utama. Mampu memimpin organisasi tetapi tidak kehilangan kesadaran bahwa seluruh kepemimpinan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Butir kedua adalah menjalankan uswatun hasanah. Di era digital, keteladanan justru semakin penting. Masyarakat hari ini tidak hanya mendengar apa yang dikatakan oleh tokoh Muhammadiyah. Mereka juga melihat bagaimana para tokohnya berperilaku.
Media sosial telah menghilangkan sebagian besar batas antara ruang privat dan ruang publik. Pernyataan, tindakan, bahkan gaya hidup seorang pimpinan dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat.
Karena itu, kredibilitas Muhammadiyah semakin bergantung pada jarak antara nilai yang dikhotbahkan dan nilai yang dipraktikkan. Muhammadiyah berbicara tentang keadilan, maka keadilan harus hadir dalam tata kelola. Muhammadiyah berbicara tentang amanah, maka pengelolaan aset harus transparan. Muhammadiyah berbicara tentang ukhuwah, maka perbedaan pandangan internal harus dikelola dengan kedewasaan.
Muhammadiyah berbicara tentang pemberdayaan umat, maka warga persyarikatan harus benar-benar merasakan manfaat ekonominya. Keteladanan bukan lagi pelengkap dakwah. Keteladanan adalah dakwah itu sendiri.
Khittah Palembang juga menekankan pentingnya memperkuat organisasi dan merapikan administrasi. Pesan ini semakin penting ketika Muhammadiyah memasuki fase organisasi yang semakin kompleks. Muktamar ke-49 perlu mendorong Muhammadiyah menjadi organisasi yang semakin system-driven, bukan person-driven. Keberhasilan organisasi tidak boleh terlalu bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada sistem yang dibangun.
Administrasi harus terintegrasi. Data anggota harus semakin baik. Pemetaan kader harus semakin akurat. Aset harus tercatat dan dikelola secara profesional. Keuangan harus semakin transparan dan akuntabel. Pengambilan keputusan harus semakin berbasis data.
Dalam konteks ini, digitalisasi Muhammadiyah bukan sekadar membuat aplikasi. Digitalisasi harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola.
Dorongan untuk memperkuat konsolidasi dan digitalisasi keuangan organisasi yang berkembang menjelang Muktamar ke-49 menunjukkan bahwa persoalan ini memang semakin strategis. Bahkan pengelolaan aset dan keuangan ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian organisasi.
Khittah Palembang tidak hanya berbicara tentang memperbanyak amal, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas amal. Ini adalah peringatan penting bagi Muhammadiyah yang kini memiliki ribuan amal usaha.
Pertanyaan ke depan bukan hanya tentang berapa banyak sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, pesantren, atau lembaga sosial yang dimiliki. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar dampaknya bagi masyarakat?
Dengan kata lain, Muhammadiyah perlu bergerak dari pertumbuhan institusional menuju dampak sosial. Amal usaha adalah instrumen untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan.
Butir kelima Khittah Palembang ialah mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. Barangkali menjadi salah satu agenda paling menentukan dalam Muktamar ke-49. Tantangan generasi muda hari ini tidak sama dengan tantangan generasi sebelumnya.
Generasi muda hidup di tengah algoritma, kecerdasan buatan, budaya digital, perubahan pasar kerja, dan arus informasi global. Bahkan Muhammadiyah sendiri mengakui bahwa pola keberagamaan generasi muda sedang berubah akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Karena itu, kaderisasi tidak boleh hanya menghasilkan kader yang taat pada organisasi, tetapi harus menghasilkan kader yang mampu membaca zaman. Kader Muhammadiyah masa depan harus memiliki tauhid yang kuat, tetapi juga menguasai teknologi.
Memahami fikih, tetapi juga memahami ekonomi. Memiliki kemampuan dakwah, tetapi juga memiliki kemampuan riset. Memiliki idealisme, tetapi juga mampu membangun organisasi. Memiliki kecakapan digital, tetapi tidak kehilangan kedalaman spiritual.
Dan yang tidak kalah penting, kader harus diberi ruang. Muhammadiyah perlu bergerak dari sekadar mempersiapkan kader untuk masa depan menjadi memberikan masa depan bagi kader.
Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah. Karena itu, perbedaan gagasan merupakan hal yang wajar. Justru organisasi besar membutuhkan perbedaan pemikiran. Kondisi yang harus dijaga adalah agar perbedaan gagasan tidak berubah menjadi fragmentasi dalam organisasi.
Khittah Palembang mengingatkan pentingnya mempererat ukhuwah. Dalam konteks hari ini, ukhuwah berarti kemampuan untuk berbeda tanpa saling bermusuhan.
Muhammadiyah memiliki tradisi musyawarah yang kuat. Bahkan proses menuju Muktamar ke-49 disiapkan melalui tahapan permusyawaratan dan Tanwir agar isu-isu strategis dapat dibahas secara matang sebelum forum Muktamar.
Tradisi tersebut harus dipertahankan. Muktamar harus menjadi ruang adu gagasan, bukan arena pertarungan kepentingan. Hal yang diperdebatkan adalah masa depan Muhammadiyah, bukan siapa yang paling berhak atas Muhammadiyah.
Di antara tujuh butir Khittah Palembang, butir ketujuh mungkin justru menjadi agenda yang semakin relevan, yaitu menuntun penghidupan anggota. Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi organisasi yang mengajak masyarakat menjadi saleh, tetapi juga harus membantu masyarakat menjadi berdaya.
Dakwah harus mempunyai dimensi ekonomi. Warga persyarikatan membutuhkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pembiayaan, pasar, teknologi, dan jaringan usaha.
Karena itu, agenda kemandirian ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda Muktamar ke-49. Upaya membangun ekosistem ekonomi Muhammadiyah sudah mulai terlihat, termasuk pengembangan badan usaha, penguatan UMKM, dan berbagai inisiatif untuk membangun rantai pasok internal.
Namun, pekerjaan rumahnya masih panjang. Muhammadiyah perlu membangun ekosistem ekonomi persyarikatan, bukan sekadar kumpulan unit usaha. Perguruan tinggi dapat menjadi pusat inovasi. Rumah sakit dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri kesehatan. Pesantren dapat menjadi pusat ekonomi yang produktif. UMKM warga Muhammadiyah dapat dihubungkan dengan pasar amal usaha. Koperasi, wakaf produktif, keuangan syariah, dan teknologi digital dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan.
Dengan demikian, Khittah Palembang tentang “menuntun penghidupan anggota” dapat diterjemahkan menjadi agenda besar untuk membangun Muhammadiyah yang tidak hanya kaya amal, tetapi juga kuat secara ekonomi dan mandiri secara kelembagaan.
Tujuh butir Khittah Palembang seolah mengingatkan bahwa sebesar apa pun organisasi berkembang, ada hal-hal mendasar yang tidak boleh hilang. Muktamar ke-49, karena itu tidak seharusnya hanya menjadi momentum mencari program baru.
Lebih penting dari itu, Muktamar ke-49 harus menjadi momentum untuk menemukan kembali ruh lama guna menjawab tantangan baru. Sebab Muhammadiyah tidak membutuhkan pilihan antara tradisi dan modernitas. Muhammadiyah membutuhkan kemampuan untuk menjadikan tradisi sebagai fondasi bagi modernitas.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-49, mungkin inilah agenda terbesar Muhammadiyah. Bukan sekadar membesarkan organisasi, tetapi memastikan kebesaran organisasi tetap sejalan dengan kebesaran ruh perjuangannya. Muhammadiyah tidak boleh hanya menjadi organisasi yang besar, tetapi harus menjadi gerakan yang semakin bermakna.
Tidak cukup hanya memiliki banyak amal usaha, tetapi harus semakin banyak menghadirkan kemaslahatan. Tidak cukup hanya memiliki banyak kader, tetapi harus melahirkan manusia yang mampu memimpin pada zamannya. Tidak cukup hanya memiliki jaringan internasional, tetapi harus mampu menghadirkan Islam yang mencerahkan bagi dunia. Dan tidak cukup hanya berbicara tentang kemajuan, melainkan harus mampu membuktikan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan tauhid, ilmu, akhlak, keadilan, dan kemanusiaan.
Muktamar ke-49 adalah kesempatan untuk meneguhkan kembali arah tersebut. Bukan kembali ke masa lalu, melainkan kembali kepada ruh perjuangan untuk menyambut masa depan.
