Mengabarkan Bencana, Sebuah Pendekatan Jurnalisme Filantropi
Oleh Roni Tabroni
Tanah air terus dirundung duka. Pasalnya, belum genap sebulan, negeri ini berulang kali menahan napas. Tanah Flores berguncang hebat, langit Kalimantan menghitam oleh asap, Selat Sunda bergemuruh oleh letusan Anak Krakatau, dan Laut Jawa kembali menelan korban ketika sebuah kapal penumpang miring lalu karam di tengah malam.
Empat peristiwa yang berbeda wujud namun menyebabkan satu keprihatinan yang sama yaitu ketika manusia kehilangan rumah, keluarga, rasa aman, bahkan nyawa, sementara media berlomba menjadi yang pertama menyampaikan kabar. Di titik inilah pertanyaan etika menjadi mendesak, bagaimana jurnalisme meliput luka bangsa tanpa ikut melukai?
Ketika gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada pertengahan Agustus 2026, pada saat itu datang pengingat betapa cepat sebuah angka bisa berubah menjadi tragedi kolektif. Data terbaru menyebutkan korban meninggal dunia akibat gempa ini mencapai 135 orang, dengan ribuan orang mengalami luka-luka dan ratusan ribu warga sempat mengungsi akibat gempa susulan yang tercatat lebih dari sepuluh ribu kali. Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur menjadi wilayah paling terdampak. Di balik statistik ini ada anak-anak yang kehilangan sekolah, juga warga yang memilih bertahan di tenda pengungsian karena trauma akan gempa susulan yang belum juga reda.
Hampir bersamaan, Kalimantan bergulat dengan bencana yang lebih senyap namun tak kalah merusak, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Sejak Januari hingga Juli 2026 saja, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat lebih dari 34 ribu titik panas dan sekitar 33.800 hektare lahan terbakar di Kalimantan, menjadikan pulau ini episentrum karhutla nasional. Ketika memasuki Agustus, situasi semakin memburuk, dimana titik panas Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melonjak lebih dari empat kali lipat hanya dalam sehari, dan kualitas udara di Palangka Raya sempat menyentuh angka berbahaya. Asap ini bukan cuma soal statistik indeks udara, melainkan soal anak-anak yang batuk sepanjang malam, sekolah yang diliburkan, dan penerbangan yang tertunda.
Ketika public masih tertuju pada Kalimantan, tiba-tiba Selat Sunda ikut menyita perhatian. Gunung Anak Krakatau, yang telah berstatus Siaga atau Level III sejak 2 Juli 2026, mengalami rangkaian erupsi dengan intensitas tertinggi sepanjang tahun pada 4 hingga 6 September 2026. Erupsi berupa pancaran lava atau lava fountain ini menghasilkan kolom abu vulkanik yang dilaporkan mencapai sekitar 15 kilometer di atas permukaan laut, berdampak pada jadwal penerbangan di berbagai wilayah. Sejak dinaikkan ke status Siaga, gunung ini tercatat telah meletus lebih dari 240 kali. Dentuman dan getaran kaca-pintu akibat gelombang akustik erupsi bahkan dirasakan warga hingga Jawa Barat, Banten, dan Lampung, memicu kepanikan meski otoritas geologi menegaskan potensi tsunami tergolong rendah.
Lalu, hanya berselang beberapa hari, kabar duka datang dari Laut Jawa. Kapal Motor Penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tiba-tiba oleng dan tenggelam di perairan Masalembo. Seorang penumpang yang selamat menceritakan kapal miring dengan sangat cepat tanpa alarm maupun peringatan apa pun sebelum akhirnya karam. Hingga tulisan ini disusun, tim SAR gabungan telah mengevakuasi sekitar belasan penumpang selamat dan satu jenazah, sementara ratusan keluarga korban memilih menunggu di pelabuhan, bermalam di posko demi kabar terbaru orang-orang tercinta yang belum ditemukan. Operasi pencarian dan pertolongan masih berlangsung, melibatkan Basarnas, TNI-Polri, dan berbagai unsur SAR lainnya.
Ke empat peristiwa ini mengingatkan kita bahwa bencana di Indonesia datang dalam berbagai rupa, bisa berupa geologis, ekologis, vulkanik, dan transportasi. Namun satu yang menjadi benang merahnya yaitu bahwa di balik setiap angka korban dan status siaga, ada nama, wajah, dan keluarga yang berduka atau cemas.
Jurnalisme Rentan Jatuh pada Eksploitasi
Sayangnya, tekanan kecepatan dan rating kerap membuat pemberitaan bencana tergelincir ke arah yang keliru. Foto jenazah yang dipajang tanpa penyamaran, wawancara dengan korban yang masih syok dan dipaksa bercerita ulang detail traumatis, wawancara keluarga korban yang sedang menangis tersedu-sedu, atau judul bombastis yang menonjolkan angka kematian demi mengejar klik. Bagaimanapun, semua ini adalah bentuk eksploitasi penderitaan yang mencederai martabat korban dan keluarganya.
Ada hal krusial lainnya, yaitu ancaman hoaks. Dalam suasana krisis, informasi keliru menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, ada di medsos yang berseliweran nomor rekening donasi palsu, kabar korban yang belum terverifikasi, atau spekulasi penyebab kecelakaan yang belum diselidiki tuntas. Erupsi Anak Krakatau adalah contoh nyata betapa mudahnya kepanikan tersulut oleh informasi setengah matang. Dentuman keras dan getaran kaca yang dirasakan hingga Jawa Barat sempat memicu spekulasi liar di media sosial soal ancaman tsunami besar seperti tahun 2018, padahal otoritas geologi dan BMKG telah memantau menggunakan puluhan sensor muka laut dan teknologi radar, lalu menyimpulkan probabilitas tsunami berada pada tingkat rendah.
Media yang tergesa menautkan setiap suara dentuman dengan bencana besar, tanpa menunggu klarifikasi ilmiah, berpotensi menyebar kecemasan yang tidak perlu di tengah masyarakat yang sudah lelah oleh rentetan bencana lain. Kementerian Perhubungan sendiri telah menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh atas tenggelamnya KM Virgo Transport 8, sebuah proses yang membutuhkan waktu dan tidak boleh didahului oleh tudingan sepihak di ruang publik. Media yang bertanggung jawab semestinya menahan diri untuk tidak menyimpulkan penyebab sebelum data resmi dari otoritas berwenang benar-benar terkonfirmasi.
Prinsip Jurnalisme Filantropi
Di tengah rentetan bencana yang terjadi di tanah air, jurnalisme filantropi menawarkan jalan tengah. Pendekatan ini tidak menolak fungsi jurnalisme sebagai penyampai fakta (bahkan itu kewajiban), tetapi menuntut agar fakta itu disampaikan dengan cara yang memanusiakan. Setidaknya ada empat prinsip yang layak dipegang.
Pertama, empati sebagai pijakan utama. Wartawan perlu menempatkan diri pada posisi korban dan keluarga sebelum menekan tombol rekam atau menulis judul. Pertanyaan sederhana seperti "apakah ini akan menambah luka atau justru menenangkan?" dapat menjadi filter etis sebelum sebuah berita dipublikasikan.
Kedua, akurasi data dan narasumber kredibel. Pemberitaan bencana wajib bersumber dari lembaga resmi seperti BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah, bukan dari cuitan atau pesan berantai yang belum terverifikasi. Perbedaan angka korban yang kerap terjadi dalam hari-hari pertama bencana bukan berarti data itu tidak dapat dipercaya, melainkan menunjukkan proses pendataan yang terus berjalan di lapangan. Media perlu menjelaskan konteks ini, bukan malah membingungkan publik dengan angka yang dilempar tanpa keterangan waktu dan sumber.
Ketiga, orientasi solusi, bukan sekadar sensasi. Alih-alih berhenti pada gambaran kehancuran, liputan idealnya juga menampilkan upaya penanganan, misalnya bagaimana dapur umum didirikan, bagaimana jalur evakuasi dibuka, bagaimana anak-anak korban gempa kembali mendapat ruang belajar sementara, bagaimana status siaga darurat karhutla mendorong penambahan armada pemadam dan water bombing, atau bagaimana Badan Geologi dan BMKG bekerja sepanjang waktu memantau aktivitas Anak Krakatau lewat pos pengamatan di Kalianda dan Pasauran demi memastikan warga di radius berbahaya tetap aman.
Keempat, mengangkat sosok-sosok inspiratif. Di balik setiap bencana selalu ada relawan yang bergerak tanpa pamrih, tetangga yang berbagi tempat tinggal, dan penyintas yang bangkit membantu sesama korban lainnya. Kisah penumpang KM Virgo Transport 8 yang menyelamatkan diri sambil menenangkan penumpang lain di tengah kepanikan, warga yang membuka rumahnya bagi pengungsi gempa Flores, atau petugas pos pengamatan gunung api yang siaga siang-malam memantau layar seismograf demi memberi peringatan dini kepada nelayan dan warga pesisir Selat Sunda, adalah narasi yang layak mendapat ruang setara dengan berita duka. Jurnalisme semacam ini tidak menghapus kesedihan, tetapi menghadirkan harapan di tengahnya.
Kolaborasi untuk Merawat Harapan
Jurnalisme filantropi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi erat dengan lembaga kebencanaan, organisasi kemanusiaan, akademisi, hingga komunitas lokal. BNPB dan BPBD daerah menyediakan data resmi yang terus diperbarui. Lembaga-lembaga kebencanaan yang berbasis masyarakat dan juga Lembaga filantropi yang terus mengumpulkan bantuan, juga para relawan yang bahu membahu membantu korban, merupakan mitra strategis dari media.
Jurnalisme filantropi mengajak media untuk berhenti memperlakukan korban sebagai objek berita, dan mulai memperlakukan mereka sebagai manusia yang berhak atas privasi, martabat, dan pemulihan. Pada akhirnya, berita bencana yang baik bukan yang paling cepat viral dan paling banyaak jumlahnya, melainkan yang paling jujur, paling tenang, dan paling berpihak pada dampak pemulihan. Di tengah reruntuhan rumah, kepulan asap, dentuman gunung yang belum sepenuhnya reda, dan gelombang laut yang belum juga surut, tugas jurnalisme adalah menghadirkan harapan bagi warga tanpa kecuali.
Penulis adalah penggagas Jurnalisme Filantropi (Julantropi) dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung
