YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Di dunia maya, persepsi publik terhadap Muhammadiyah sangat positif. Muhammadiyah dipersepsikan sebagai ormas Islam terkaya di dunia. Melalu berbagai amal usahanya yang tersebar di ribuan titik, Muhammadiyah meneguhkan dirinya sebagai organisasi Islam dengan aset triliunan rupiah.
Agung Danarto, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Soft Launching Rumah Kader yang diselenggarakan oleh MPKSDI PP Muhammadiyah bertempat di Jalan Kaliurang, 8 KM, mengatakan, persepsi atas keunggulan Muhammadiyah tersebut diakui Agung sebagai capaian luar biasa dari segi kaderisasi. Indikator yang paling tampak adalah keberhasilannya meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas Persyarikatan Muhammadiyah di banyak bidang kehidupan.
“Walaupun kita yang ada di dalam tidak bisa berpuas diri hanya sampai di sini. Karena yang dilihat orang luar terhadap Muhammadiyah seluruhnya sebagai hal yang baik, kita yang melihat dari dalam ternyata banyak juga lubang-lubang yang perlu ditambal dan dibenahi secara lebih mendasar,” papar BPH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut.
Dari segi kualitas, bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah memiliki track record yang baik melalui perkembangan amal usahanya. Namun jika dilihat dari segi kuantitas jumlah anggotanya, merujuk pada survey LSI tahun 2005, jumlah warga Indonesia yang teraviliasi dengan Muhammadiyah berkisar di angka 9,7 juta orang. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 30 persen menjadi 5,7 juta saja.
Agung mengartikan ini sebagai masalah yang perlu untuk segera dicari formulasi penanganannya. Bahwa kemajuan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah belum memiliki implikasi terhadap rasa kepemilikan masyarakat Indonesia terhadap Muhammadiyah.
“Nampaknya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah hanya dianggap sebagai charities murni. Bantuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk ikut atau tertarik dengan Muhammadiyah,” ujarnya.
Dan yang menjadi ironis sekaligus tragis, ketika amal usaha bermekaran dimana-mana, justru yang terjadi adalah kekurangan kader untuk mengisi pos-pos kosong di AUM maupun BUMM.
“Kita perlu melakukan evaluasi dan kedepan harus betul-betul ditata agar kasus-kasus serupa tidak kembali terjadi,” tegas Agung.
Ia berharap, upaya untuk memaksimalkan kembali sektor perkaderan tidak hanya berhenti sampai pada penyediaan fasilitas untuk tumbuh dan berkembang, dalam hal ini pendidikan formal. Tapi juga mencakup upaya berkelanjutan merawat tunas-tunas baru Peryarikatan guna menghadapi tantangan Muhammadiyah abad kedua yang semakin dinamis dan kompleks. (diko)
