Menguatkan Pijakan Ideopolitor untuk Masa Depan Muhammadiyah
Oleh Bahrus Surur-Iyunk, Kader Muhammadiyah dari Paciran, Penulis Buku Cendekiawan Melintas Batas, 70 Tahun Perjalanan Syafiq A. Mughni (Suara Muhammadiyah, 2024)
Dalam perjalanan panjangnya, (warga) Muhammadiyah tampaknya perlu memperkokoh pijakan ideologis dan historis agar tidak kehilangan arah dan tetap relevan. Konsep ideopolitor strata, yakni kerangka berpikir berbasis ideologi, politik, organisasi, serta strategi dan taktik, menjadi kunci untuk menjaga eksistensi dan relevansi gerakan ini.
Dari dimenasi ideologis, Muhammadiyah sesungguhnya berakar dari pemahaman Islam yang murni, sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah. KH. Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, merumuskan ideologi ini berorientasi pada pemurnian Islam, melawan taklid buta, memerangi TBC (tahayul, bid’ah, dan churafat), serta membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tercermin dalam prinsip ar-Ruju’ ila al-Qur’an wa as-Sunnah, yang menjadi dasar perjuangan Muhammadiyah.
Namun, sebagai sebuah ideologi semestinya tidak boleh kaku. Ia harus selalu dikontekstualisasi, disesuaikan dengan tantangan zaman. Sebagai contoh, awalnya ziarah kubur dilarang untuk mencegah syirik, tetapi Rasulullah kemudian membolehkannya karena iman umat telah kokoh. Begitu pula Muhammadiyah harus terus mendorong ijtihad, memperbarui cara pandang dan pendekatan sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.
Dari dimensi politik, Muhammadiyah memandang politik sebagai alat untuk mewujudkan ideologi. Muhammadiyah melihat politik sebagai bagian dari ibadah untuk membangun masyarakat dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Prinsip ini sejalan dengan doa Nabi Ibrahim, "Rabbij'al haza baladan aminan" (Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman).
Muhammadiyah mengusung politik yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan, bukan politik praktis yang hanya mengejar kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, politik Muhammadiyah bertujuan menjaga persatuan bangsa, memajukan umat, dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan ruh keimanan, Muhammadiyah percaya bahwa politik adalah instrumen untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.
Sebagai organisasi modern, Muhammadiyah menekankan pentingnya prinsip good governance dalam pengelolaannya. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang baik menjadi landasan dalam memilih pemimpin, menyusun program kerja, hingga mempertanggungjawabkan kebijakan. Muhammadiyah harus menjadi contoh bagaimana tata kelola organisasi yang baik dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan visi dan misi perjuangan Islam.
Dari sisi strategi dan taktik (strata), Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan dinamis yang terus menyesuaikan taktik dan strateginya dengan perkembangan zaman. Prinsip hikmah, yakni kebijaksanaan dalam bertindak, menjadi landasan untuk menentukan langkah terbaik dalam situasi tertentu. Taktik dan strategi harus fleksibel, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam dan tujuan organisasi.
Dalam tradisi Muhammadiyah, menonjolkan diri untuk dipilih sebagai pemimpin dianggap tidak etis. Hal ini mencerminkan karakter organisasi yang mengutamakan integritas dan keikhlasan dalam berkhidmat. Sikap ini harus terus dipertahankan sebagai teladan bagi masyarakat luas.
Dengan demikian, pijakan ideopolitor Muhammadiyah adalah panduan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap dimensi gerakan. Dengan memperkokoh ideologi, memanfaatkan politik sebagai instrumen, memperkuat tata kelola organisasi, dan merancang taktik serta strategi yang adaptif, Muhammadiyah dapat terus menjadi pelopor perubahan positif. Dalam setiap momentum pertemuan dan kegiatan yang melibatkan banyak warga Persyarikatan adalah saat yang tepat untuk merefleksikan dan mengaktualisasikan visi besar Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Wallahu a’lamu.
