LIMA, Suara Muhammadiyah - Dalam pertemuan APEC Ministerial Meeting (AMM) ke-35 di Lima, Peru, Indonesia menyerukan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang hadir bersama Menteri Luar Negeri Sugiono didampingi oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, menekankan pula urgensi mempercepat integrasi regional melalui inisiatif Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP), sejalan dengan Visi APEC Putrajaya 2040.
“WTO adalah pilar utama sistem perdagangan multilateral. Untuk tetap relevan, reformasi yang bermakna diperlukan agar perdagangan global dapat lebih inklusif, terhubung, dan berkelanjutan,” ujar Mendag Budi. Ia juga menyoroti perlunya mempercepat pembahasan reformasi sistem penyelesaian sengketa WTO dengan memulihkan mekanisme Badan Banding, langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota dan memperkuat kredibilitas WTO.
Dalam hal pertanian, Indonesia mendorong akses pasar yang adil untuk produk dari negara berkembang, sekaligus menekankan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar lebih kompetitif di pasar global. “WTO dapat membantu dengan menyediakan dukungan teknis dan mengatasi hambatan non-tarif yang sering menjadi kendala utama bagi UKM,” jelas Budi.
Dirjen Djatmiko menambahkan, Indonesia juga mendukung pengarusutamaan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam perdagangan, yang dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, dalam menghadapi isu lingkungan, ia mengingatkan bahwa kebijakan perdagangan terkait lingkungan harus adil dan tidak menciptakan hambatan tambahan bagi negara berkembang.
Mengenai FTAAP, Djatmiko menegaskan bahwa kerja sama, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas dalam mengakomodasi perbedaan tingkat pembangunan di kawasan APEC sangat diperlukan. “Dengan mengatasi isu-isu seperti ketahanan rantai pasok, fasilitasi investasi, dan penghapusan hambatan teknis, kita dapat mendorong Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera,” ungkapnya.
Selain pembahasan utama terkait inovasi, digitalisasi, pertumbuhan berkelanjutan, dan perdagangan inklusif, Indonesia juga membawa isu penting lainnya seperti pengurangan limbah pangan, transisi energi yang adil, dan inovasi hidrogen. Di sela pertemuan, Mendag Budi turut mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) yang merupakan rangkaian kegiatan APEC Economic Leaders' Week (AELW) 2024. Selain itu, dirinya juga melakukan pertemuan bilateral dengan mitra dagang utama seperti Jepang, Singapura, Kanada, Korea Selatan, dan Hong Kong untuk memperkuat hubungan perdagangan juga.
Bersama Menteri Perdagangan Korea Selatan, Inkyo Cheong, Mendag Budi mendorong pemanfaatan maksimal Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA) yang telah berlaku sejak Januari 2023. Salah satu langkah konkritnya adalah implementasi Sistem Pertukaran Data Elektronik (EODES) untuk tarif preferensi. Selain itu, rencana pelaksanaan pertemuan Komite Bersama (JCM) IK-CEPA dan Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC) turut dibahas guna memperkuat kerja sama ekonomi.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi Hongkong, Algernon Yau, Mendag Budi menyoroti pentingnya kerja sama konstruktif untuk mengoptimalkan potensi perdagangan kedua negara. Ia mendorong peningkatan investasi Hongkong di sektor berorientasi ekspor, seperti kesehatan, makanan, dan perikanan. Mendag Budi juga mengapresiasi perpanjangan program kerja sama ekonomi dan teknis (ecotech) sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong hingga 2029. Hongkong pun menawarkan program beasiswa di berbagai bidang strategis, termasuk sains dan hukum, untuk mahasiswa Indonesia.
Pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Yoji Muto Indonesia dan Jepang sepakat mendorong penyelesaian proses ratifikasi Protokol Perubahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) sehingga dapat diimplementasikan pada 2025. Protokol Perubahan IJEPA ditandatangani pada 8 Agustus 2024.
Dengan Singapura, Indonesia menyampaikan prioritas isu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengekspor produknya. Menanggapi hal itu, Singapura mengundang Indonesia untuk mengelaborasi gagasan UMKM untuk pengembangan kerja sama digital dan fasilitasi perdagangan.
“Kami menyampaikan prioritas isu UMKM agar dapat ekspor. Singapura meresponsnya dengan baik dan mengundang Indonesia untuk dapat mengelaborasi gagasan UMKM, terutama dalam pengembangan kerja sama digital dan fasilitasi perdagangan,” kata Mendag Budi. Kesempatan yang diberikan Singapura itu dapat mendukung salah satu dari program prioritas Kemendag, yakni UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor.
Sedangkan dalam pertemuan dengan Kanada, Indonesia telah mencapai kesepakatan substantif atas 23 isu runding, yang meliputi: perdagangan barang; jasa; investasi; pengaturan asal barang; pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam dialog bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary Ng telah disepakati isu baru, yaitu dialog bilateral untuk sektor prioritas yang menjadi wadah diskusi dan kerja sama atas isu-isu prioritas kedua negara, antara lain mineral kritis, serta perlindungan kesehatan (sanitari dan fitosanitari) untuk perdagangan daging sapi dan sarang burung walet secara bilateral.
Pada kesempatan yang sama, Mendag Budi juga mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam berbagai agenda strategis, termasuk kunjungan kenegaraan dengan Presiden Peru dan APEC CEO Summit. Dengan kehadirannya yang aktif, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai pendorong utama kerja sama ekonomi kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.•
