YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap MoU antara Muhammadiyah dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) tidak hanya sebatas penandatanganan. Tapi juga bagaimana memberikan dampak yang luas kepada masyarakat melalui program-program yang ditawarkan. Hal ini disampaikan Haedar dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PP Muhammadiyah dengan BPKH diikuti Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PP Aisyiyah (31/7).
Mengutip data BPS, jumlah masyarakat miskin mencapai 83,5 juta orang. Meski jumlah ini menurun, namun jika diukur dengan standar dolar, jumlahnya bisa dua kali lebih besar. Baginya, fenomena ini bisa menjadi momentum bagi Muhammadiyah sekaligus BPKH untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat akar rumput.
“Program dan kerjasama ini mesti bisa menyasar masyarakat mikro kecil. Yang mana mereka berada di piramada terbawah,” tegasnya di Aula lantai 3 Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta.
Menurut Haedar, selama ini Muhammadiyah sebagai organisasi cenderung terlihat elitis. Status elitis inilah yang membuat Muhammadiyah berjarak dengan masyarakat di takaran akar rumput. Oleh sebab itu Haedar mengajak kepada seluruh aspek pimpinan untuk bisa merangkul masyarakat di segmen tersebut.
“Kita mesti menghidupkan kembali potensi di akar rumput,” ujarnya.
Haedar menegaskan bahwa sejatinya Muhammadiyah memiliki seluruh pranata sosial untuk mensukseskan berbagai program. Mulai dari cabang dan ranting Muhammadiyah, masjid, sekolahan, dan lain sebagainya. Yang semuanya dapat dimobilisasi secara maksimal oleh Muhammadiyah untuk menghadirkan kemakmuran untuk semua.
Baginya, kekuatan dalam skala mikro yang ada di akar rumput dapat dimasifkan dengan beberapa catatan. Pertama, perlu ada keberlanjutan jangka panjang. Kedua, pengawasan dalam proses. Ketiga, memiliki progress yang jelas. “Itulah yang perlu dilakukan untuk menggerakkan kekuatan mikro di masyarakat,” ucapnya. (diko)
