JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Melihat situasi bangsa saat ini, Menko Pangan Zulkifli Hasan menilai indeks demokrasi di Indonesia cenderung kebablasan. Dimana sistem pasar bebas membuat rakyat Indonesia tak berdaya menghadapi persaingan dari luar, khususnya di bidang pangan dan ekonomi. Oleh sebab itu, menurut Zulhas, swasembada pangan menjadi langkah jitu yang diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan kedaulatan negara di masa depan.
"Swasembada pangan adalah kehormatan kita sebagai bangsa yang berdaulat," ujarnya dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Ia sepakat bahwa swasembada pangan dapat menjadi salah satu kunci yang dapat membawa Indonesia maju menjadi negara berdaulat. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, upaya ini terus dikawal secara serius melalui berbagai program strategis, diantaranya subsidi pupuk yang semakin mudah diakses oleh para petani, produk pertanian lokal yang mulai diserap oleh pasar, serta harga produk pertanian yang mulai mampu bersaing. Dalam hal ini, petani menjadi pihak yang diuntungkan dalam percaturan ekonomi. Capaian ini menurut Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi kabar gembira bagi masyarakat di akar rumput.
"Hasil ini tak jarang membuat para petani mulai berani mencicil motor dengan cicilan 1 juta per bulan," ungkapnya.
Mengapa swasembada di berbagai sektor menjadi sesuatu yang sangat penting. Zulhas menjelaskan, situasi dunia yang dihadapkan pada persoalan geopolitik global yang semakin memanas, setiap negara akan mengutamakan kepentingan negaranya masing-masing. Artinya, jika terjadi perang dalam skala besar, Indonesia harus mampu bertahan tanpa mengharapkan bantuan dari luar.
Dalam hal ini kemandirian menjadi kunci penting. Melalui tata kelola kebijakan yang tepat, serta didorong dengan integritas yang tinggi, ia menegaskan bahwa Indonesia mampu keluar dari lubang ketergantungan dari negara lain. Impor dapat di-stop. Bahkan produk pertanian nasional mengalami surplus yang sesuai harapan.
"Kita tidak boleh lagi ribut masalah celana cingkrang atau jenggot. Yang boleh kita ributkan di forum ini terkait bagaimana caranya mengentaskan masyarakat kita yang masih miskin," ujarnya.
Ia mengatakan, sudah saatnya Kongres Umat Islam Indonesia menjadi wadah yang berfokus pada masalah-masalah konkrit di masyarakat bawah. Mencari dan memberi solusi alternatif bagi mereka yang nasibnya berada diujung tanduk. Hanya melalui jalan inilah menurut Zulhas, masyarakat akan menaruh hormat kepada forum terbesar ormas Islam tanah air.
Menurutnya, dalam waktu 18 bulan, sudah banyak hal telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Di antaranya, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat akar rumput yang semakin jelas, serta mengembalikan kekayaan alam ke pangkuan Ibu Pertiwi.
"Kita lihat di banyak pemberitaan, 4 juta kebun ilegal berhasil dikuasai negara. Penerapan ekspor impor satu pintu untuk mencegah kerugian negara," paparnya.
"Musuh kita yang sesungguhnya adalah ketertinggalan," ia menutup orasinya. (diko)
