YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pendidikan dokter spesialis perlu dikelola secara sistematis dengan standar mutu yang jelas dan melampaui ketentuan nasional, agar mampu menghasilkan dokter spesialis yang kompeten dan berdaya saing. Hal tersebut ditegaskan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc dalam acara Pelantikan Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY Periode 2026-2029, Senin (26/1) di Gedung Ar Fachruddin A Lantai 1 UMY.
Menurutnya, pelantikan ini menandai dimulainya tanggung jawab baru 21 pengelola PPDS FKIK UMY dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memiliki sistem, arah, dan pengendalian mutu yang berkelanjutan.
“Mengelola pendidikan itu tidak sama dengan praktik klinik. Sehari-hari Bapak dan Ibu memang praktik, tetapi ketika mengelola pendidikan harus ada standar dan mutu yang dipenuhi. Dokumen perencanaan, SOP, kurikulum, hingga audit pembelajaran itu wajib ada. Kalau tidak ada, pendidikan itu berjalan tanpa arah,” kata Nurmandi.
UMY telah menetapkan standar mutu pendidikan dokter spesialis yang disusun dengan mengacu pada standar nasional, kemudian dikembangkan lebih lanjut agar berada di atas ketentuan minimal yang berlaku. Standar tersebut telah disahkan melalui peraturan rektor dan akan menjadi pedoman seluruh pengelola PPDS.
“Standar mutu disusun di atas standar nasional, bukan sekadar menyalin. Ada beberapa indikator yang mungkin tidak ada di tempat lain, tetapi kita miliki, dan itu harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pengelola,” tegasnya.
Lebih dari itu, Rektor UMY menyebutkan adanya tantangan perguruan tinggi swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Di mana, masih terdapat pandangan yang meremehkan kemampuan perguruan tinggi swasta dalam mengelola PPDS.
Untuk itu, Nurmandi mendorong Dekan, Wadek, Kaprodi, dan Sekprodi untuk berani melakukan terobosan terutama dalam pemenuhan sumber daya manusia dan pembenahan regulasi internal yang dinilai masih menghambat pengembangan program.
“Kita diberi izin dengan berbagai keterbatasan, maka tugas kita adalah membuat terobosan. Kalau regulasi menghambat, regulasi itu harus diperbaiki. Kalau sumber daya manusia kurang, harus dipenuhi. Pendidikan dokter spesialis tidak bisa dikelola setengah-setengah,” pungkas Nurmandi.
Pelantikan Wakil Dekan, Kaprodi, dan Sekprodi PPDS ini juga menegaskan komitmen FKIK UMY untuk membangun iklim pendidikan dokter spesialis yang humanis, beretika, dan bebas dari praktik perundungan.
Perkuat Dakwah Islam Berkemajuan
Sementara itu, Bendahara Badan Pengurus Harian (BPH) UMY Dr. Muhammad Ikhwan Ahada, S.Ag., M.A. mengungkapkan bahwa perubahan zaman yang semakin kompleks menuntut perguruan tinggi tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai keislaman yang solutif dan relevan bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai garda terdepan dakwah Islam berkemajuan, baik di tingkat nasional maupun global.
Ia menilai langkah strategis UMY, khususnya dalam pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), merupakan cerminan karakter dasar atau DNA Muhammadiyah yang senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman.
“Saya pikir memang itulah salah satu DNA Muhammadiyah. UMY telah melakukan langkah-langkah luar biasa untuk mengantisipasi kebutuhan zaman, agar Muhammadiyah dapat hadir di skala nasional, bahkan global,” ungkapnya.
Menurut Ikhwan, peran perguruan tinggi Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari keputusan Muktamar Muhammadiyah terakhir yang menegaskan prinsip bahwa agama harus hadir dan menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan.
Ia juga mengutip pandangan antropolog asal Jepang, Prof. Mitsuo Nakamura, yang menggambarkan Muhammadiyah sebagai “batu konglomerat”. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan keunikan Muhammadiyah sebagai organisasi besar yang tersusun dari berbagai unsur, namun menyatu dalam ikatan yang kokoh.
Berdasarkan kajian Nakamura, Muhammadiyah memiliki tiga wajah utama, yakni sebagai perkumpulan (al-jam’iyyah) , persyarikatan (asy-syirkah) , dan pergerakan (al-harakah). Ketiganya menjadi fondasi gerak Muhammadiyah sejak didirikan pada 1912.
“Sebagai perkumpulan, Muhammadiyah dibangun dengan semangat berkumpul, bermusyawarah, serta kolektif-kolegial. Bahkan saya sering mengatakan, saking kuatnya semangat itu, andai besok kiamat, Muhammadiyah hari ini masih rapat untuk mendirikan lembaga pendidikan,” ujar Ikhwan.
Dari semangat kolaborasi tersebut, lanjutnya, lahirlah berbagai amal usaha Muhammadiyah yang melampaui cara berpikir zamannya, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Perguruan tinggi harus berada di garda terdepan dalam ijtihad dan tajdid. Seluruh potensi akal, pikir, budi, bahkan ekonomi harus dikerahkan untuk menghadirkan Islam yang memajukan, mencerahkan, dan memerdekakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ikhwan berharap pelantikan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan momentum penguatan peran perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mencetak tenaga kesehatan unggul yang berkarakter Islam berkemajuan.
“Inilah bagian dari dakwah Muhammadiyah. Perguruan tinggi tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten secara keilmuan, tetapi juga menghadirkan nilai Islam yang hidup dan bekerja nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya. (NF)
