YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada awal Juni 2026 memunculkan kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang impor dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu kepanikan publik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang tepat dari pemerintah.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si., menilai bahwa dalam situasi ketidakpastian ekonomi, komunikasi publik memiliki peran yang sama pentingnya dengan kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan komunikasi yang mampu menenangkan masyarakat, bukan justru memperbesar ketidakpastian yang ada.
“Komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi yang bisa menenangkan, bukan menambah kepanikan,” ujar Fajar saat diwawancarai di UMY, Selasa (9/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS, hingga faktor domestik seperti pembayaran utang luar negeri, pembagian dividen, kebutuhan musiman ibadah haji, serta kekhawatiran investor terhadap belanja pemerintah yang ekspansif.
Menurut Fajar, tanpa penjelasan yang jelas dan transparan dari pemerintah, masyarakat akan lebih mudah terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai respons negatif, seperti panic buying, penarikan dana secara massal, hingga penyebaran informasi yang tidak akurat melalui media sosial.
“Komunikasi publik bukan sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial-ekonomi,” tegasnya.
Fajar menekankan bahwa komunikasi publik yang ideal harus diawali dengan kejujuran yang disertai empati. Pemerintah perlu mengakui kondisi yang sedang terjadi sekaligus menunjukkan pemahaman terhadap beban yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Pandangan tersebut sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh Timothy Coombs. Dalam situasi krisis yang banyak dipengaruhi faktor eksternal, strategi komunikasi yang tepat adalah accommodative communication, yaitu mengakui situasi secara terbuka sembari menunjukkan empati dan langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan.
“Pernyataan yang jujur dan empatik akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyalahkan faktor eksternal atau sekadar mengatakan bahwa semuanya masih terkendali. Masyarakat bisa menerima kenyataan selama mereka merasa dipahami dan tidak dibohongi,” jelasnya.
Selain kejujuran, Fajar juga menyoroti pentingnya konsistensi pesan yang disampaikan pemerintah. Ia menilai seluruh pemangku kebijakan, mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga juru bicara pemerintah, perlu menyampaikan narasi yang selaras agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dapat menunjuk juru bicara resmi yang secara rutin memberikan pembaruan mengenai kondisi ekonomi nasional, termasuk perkembangan cadangan devisa, langkah intervensi yang dilakukan Bank Indonesia, serta proyeksi ekonomi ke depan.
“Transparansi seperti ini penting untuk meredam rumor yang berkembang liar di media sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fajar mengingatkan bahwa bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik harus sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Penggunaan istilah ekonomi yang terlalu teknis justru berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan publik.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih banyak menggunakan penjelasan yang bersifat praktis dan solutif, seperti menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan sehari-hari sekaligus memberikan langkah yang dapat dilakukan masyarakat, misalnya mendukung penggunaan produk lokal, melakukan diversifikasi tabungan, serta menghindari spekulasi mata uang.
Di akhir, Fajar menegaskan bahwa komunikasi yang baik harus mampu menghadirkan harapan yang realistis. Pemerintah perlu menunjukkan optimisme yang didukung oleh langkah-langkah konkret, seperti intervensi pasar, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, pengendalian impor nonesensial, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Di tengah badai pelemahan rupiah, suara pemerintah yang jernih, empatik, dan solutif dapat menjadi benteng pertama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketenangan masyarakat. Jika dilakukan dengan baik, situasi sulit ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan bangsa ke depan,” pungkasnya. (ZA)
