GOWA, Suara Muhammadiyah - Penelitian Eco Bhinneka Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Sulsel) di Manimbahoi, Kabupaten Gowa memasuki babak akhir. Teranyar, Eco Bhinneka menggelar Diseminasi Policy Brief (rekomendasi kebijakan) di Room Meeting Kedai Dewi, Gowa, Rabu, 15 Oktober 20250.
Secara garis besar, rekomendasi kebijakan itu berfokus pada penguatan mitigasi bencana dan tata kelola lingkungan di Desa Manimbahoi. Sehingga, Eco Bhinneka melibatkan sejumlah unsur sebagai penanggap: WALHI Sulsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gowa, Sekretaris Dinas Pariwisata Gowa, BPBD Gowa, dan perwakilan organisasi kepemudaan.
Diketahui, Peneliti Eco Bhinneka Muhammadiyah Sulsel menyimpulkan tiga masalah utama, yakni lemahnya kapasitas pemerintah desa, tidak tersedianya jalur evakuasi, dan edukasi kebencanaan yang tidak berjalan rutin. Padahal, Manimbahoi adalah jalur menuju tempat wisata Danau Tanralili, Air Terjun Lengkese, dan Gunung Bulu Baria, dan kerap dikunjungi ribuan pengunjung setiap tahunnya.
Karena itu, Eco Bhinneka menyusun rekomendasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan Teori Pentahelix. Pendekatan ini menekankan konsep kolaborasi pembangunan dengan melibatkan lima aktor utama: Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Media, dan Pengusaha.
Demikianlah penuturan Focal Point Eco Bhinneka Muhammadiyah Sulsel, Elbu Bahtiar saat memaparkan hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan di hadapan para penanggap dan peserta diskusi.
Bagi pemerintah, khususnya BPBD, kata Elbu, mesti menyusun SOP formal mitigasi bencana, lalu diserahkan kepada aparatur Desa Manimbahoi. Tak cukup sampai di situ, Elbu menekankan perlunya Pemda Gowa menganggarkan pembangunan jalur evakuasi, titik kumpul, dan perbaikan sistem peringatan dini.
Selain itu, BPBD juga perlu berkoordinasi dengan Pemdes dan merencanakan pelatihan rutin minimal dua kali dalam setahun. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan sebagai upaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam.
“Mengapa kami memilih Desa Manimbahoi, karena titiknya berada tepat di kaki Gunung Bawakaraeng dan juga sebagai hulu sungai Jeneberang. Artinya, ada potensi bencana alam yang harus diantisipasi. Setelah menelusuri data-data, ternyata di Manimbahoi dan sekitarnya memang pernah terjadi bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional,” jelas Elbu.
Sementara, dalam hal pemeliharaan alam agar tetap lestari, Eco Bhinneka merekomendasikan solusi jangka pendek dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. “Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gowa perlu menetapkan regulasi wisata yang ramah lingkungan dengan merancang pelatihan Ecobrick untuk mengantisipasi pembakaran sampah oleh wisatawan,” tutur Elbu.
Lebih lanjut, kata Alumni Fakultas Teknik Unismuh Makassar ini, jika rekomendasi kebijakan itu dijalankan secara sistematis, Gowa berpotensi menjadi daerah percontohan dengan kategori “Daerah Tanggap Bencana”.
PDM Gowa Puji Policy Breaf Eco Bhinneka: Langkah Positif
Sebelum Elbu, Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gowa mengawali acara dengan memuji langkah Eco Bhinneka Muhammadiyah Sulsel atas partisipasinya dalam pemulihan lingkungan dan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Gowa. Bagi dia, rekomendasi kebijakan yang telah disusun Elbu merupakan langkah positif dan sumbangsi konkret kader Muhammadiyah untuk Gowa, khususnya di Manimbahoi.
Sebagai pimpinan Muhammadiyah, Mardin menegaskan Persyarikatan sejak awal berdiri memang tak sekadar untuk mengurusi ritual keagamaan semata, tetapi juga terlibat dalam berbagai persoalan sosial.
“Jangan ragukan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya, memang tak hanya untuk anggotanya, atau untuk umat Islam semata, tetapi lahir untuk semua. Termasuk menjaga lingkungan hidup ini, termasuk kerja Eco Bhinneka Muhammadiyah,” tutur dia.
Ia menyitir salah satu ayat Al-Qur’an Surat Al-A'raf ayat 56. “Allah mempertegas dan tajam 'janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini, setelah Allah SWT menciptakan alam ini'. Inilah yang menjadi landasan kita agar kita bergerak bersama menjaga dan alam,” kata Mardin.
BPBD Gowa Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Eco Bhinneka
Gayung bersambut, Kepala Pelaksana BPBD Gowa, Wahyuddin menyebut rekomendasi kebijakan yang disusun Eco Bhinneka adalah solusi bagi Manimbahoi.
“Saya sangat mengapresiasi ide teman-teman Eco Bhinneka yang telah merumuskan solusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan,” kata dia.
Sebenarnya, Manimbahoi telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana). Pemerintah melekatkan status itu usai Manimbahoi terdampak bencana alam pada tahun 2000-an.
Idealnya, status Destana mesti memenuhi unsur tertentu, termasuk jalur evakuasi, perangkat peringatan dini, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Hanya saja, kata Wahyuddin, pergantian penyelenggara negara di tingkat daerah dan desa mengakibatkan putusnya koordinasi.
“Tetapi karena ada kekurangan, karena itu kami BPBD akan berkoordinasi dan merekomendasikan pembangunan titik kumpul dan jalur evakuasi, seperti rekomendasi yang disampaikan teman-teman Eco Bhinneka,” tegas Wahyuddin.
“Soal pelatihan rutin, artinya Pemdes perlu mencanangkan program dan mengundang pihak terkait, apakah Damkar atau BPBD, Insyaallah kami siap, karena memang hal itu tugas dan tanggungjawab kami,” tambah dia.
DLH Tanggapi Usulan Pelatihan Ecobrick
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gowa, Azhari Azis menanggapi rekomendasi kebijakan pada poin pelatihan Ecobrick bagi masyarakat Manimbahoi. Ia menuturkan kisah salah seorang koleganya yang juga pegiat Ecobrick di Kecamatan Tombolo Pao.
“Teman saya itu mengajari semua rumah tangga untuk membuat Ecobrick, hasilnya itu dijadikan kursi, meja dan panggung,” tutur dia.
Meski telah ada contoh, Azhari juga tak menampik jika hal demikian merupakan solusi jangka pendek mengatasi krisis sampah plastik yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat ini. Setidaknya, kesadaran itu menjamin destinasi wisata tidak terpapar sampah plastik.
“Kita ketahui bersama bahwa di Manimbahoi itu kan jalur yang dilewati jika hendak ke Danau Tanralili. Karenanya, warga desa di sana harus proaktif memperhatikan kondisi lingkungan agar tetap aman dan lestari,” tandas dia.
Sekdis Pariwisata dan Kebudayaan: Pembalakan Hutan Kadang Karena Faktor Ekonomi
Menanggapi poin rekomendasi kebijakan Eco Bhinneka, Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gowa, Nasrun B menyebut pembalakan hutan di wilayah Manimbahoi memang berpotensi mengundang bencana tanah longsor saat musim hujan tiba. Hanya saja, kata dia, pembalakan itu terpaksa dilakukan masyarakat dalam rangka membuka lahan pertanian.
“Terjadinya bencana ini kadang-kadang ditengarai oleh faktor sosial dan ekonomi. Terkadang masyarakat ingin menjaga kelestarian alam, tapi terpaksa membabat hutan untuk membuka perkebunan, ini faktor ekonomi,” tutur dia.
Soal sejumlah destinasi wisata, ia hanya menyampaikan pesan singkat kepada warga setempat agar tak serampangan membuka jalur pendakian, termasuk ke Danau Tanralili. Terlebih jika jalur evakuasi di jalur itu tak memenuhi syarat mitigasi bencana.
Nasrun juga berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan itu dengan gerakan edukasi dan pelatihan keterampilan.
WALHI Sulsel: Eco Bhinneka Sudah Tepat Memilih Manimbahoi
Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel, Slamet Riyadi menyebut Eco Bhinneka tepat sasaran melakukan penelitian lingkungan di Manimbahoi.
“Manimbahoi itu desa unik, lokasinya di kaki Gunung Bawakaraeng dan juga hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang. Hal yang paling penting adalah statusnya sebagai desa wisata, tapi juga rawan bencana. Jadi Eco Bhinneka patut diapresiasi dalam memilih tempat,” tutur Slamet.
Persoalan mitigasi bencana, bagi Slamet, hal yang perlu dilakukan adalah mengukur tinggi kerawanan dengan menggunakan tiga indikator: ancaman, kerentanan dan kapasitas.
Dalam perspektif kebencanaan, ancaman berarti jenis bencana yang berpotensi terjadi di daerah tertentu. Di Manimbahoi, ancamannya berupa tanah longsor dan abrasi daerah aliran sungai. Sementara kerentanan adalah keadaan komunitas yang rawan terdampak ancaman, termasuk minimnya pengetahuan.
Menariknya, kata Slamet, Eco Bhinneka lebih banyak menyoroti kapasitas (fasilitas jalur evakuasi, titik kumpul dan juga kebijakan). “Untuk menurunkan resiko bencana di Desa Manimbahoi, maka kerentanan perlu diturunkan, dan kapasitas dinaikkan. Jadi menurut kami, rekomendasi kebijakan yang dipaparkan Elbu sudah tepat karena membahas banyak kerentanan dan kapasitas,” tutur Slamet.
Khusus DAS Jeneberang, ia menyebut masyarakat di wilayah dataran tinggi, termasuk Manimbahoi memang perlu menjaga tutupan hutan agar tetap padat. Masyarakat perlu memperhatikan itu agar air hujan lebih banyak terserap masuk ke dalam tanah ketimbang mengalir ke sungai.
“Air hujan ditakdirkan bertemu ranting pohon, lalu masuk ke pori-pori tanah. Tapi kalau tutupan hutannya tidak cukup, semua air hujan akan mengalir ke sungai. Sungai yang tidak bisa menampung volume air yang banyak, akhirya mengikis pinggiran sungai (erosi),” kata dia.
Mengisahkan penelitian sebelumnya, Slamet menyebut pembalakan hutan rata-rata dilakukan untuk membuka pariwisata. Hal itu, kata dia, memerlukan keterlibatan pemerintah melalui kebijakan untuk mencegah pembalakan berlebihan.
“Kami juga pernah melakukan kajian, tidak jauh dari Manimbahoi, tepatnya di Bulutana yang sangat massif ekspansi pariwisatanya. Jadi ancaman seperti ini jika tidak ditaktisi akan sangat merugikan. Karena kan pariwisata itu mengundang banyak manusia untuk datang,” tegas dia.
Terakhir, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan daerah lainnya dalam mengatasi bencana alam. Sebab dampak bencana seperti banjir tak hanya merugikan satu daerah.
“Batas-batas administrasi ini tidak bisa lagi jadi penghalang. Gowa harus bekerjasama dengan Makassar untuk mengatasi masalah di hulu, karena kalau arus Jeneberang besar, yang kebanjiran Makassar. Begitu juga dengan pemerintah Takalar dan Maros,” tandas dia.
