YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ekspansi kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang dilakukan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dinilai mulai memberikan tekanan serius terhadap stabilitas keuangan perguruan tinggi swasta (PTS). Kondisi tersebut bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan sejumlah PTS apabila tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menilai fenomena tersebut telah berlangsung dalam empat tahun terakhir dan menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Zuly, persaingan yang tidak seimbang mendorong banyak PTS mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan jumlah mahasiswa, seperti menurunkan Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), memberikan potongan biaya kuliah, hingga memperluas skema beasiswa internal.
Namun, strategi tersebut dinilai memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan finansial institusi.
“Kalau kita menerima banyak mahasiswa, tetapi kemudian biayanya diturunkan atau memperbanyak beasiswa dari internal kampus, maka keuangan sebuah PTS bisa collapse. Kelihatannya jumlah mahasiswanya banyak, tetapi pemasukan yang diterima tidak sebanding,” ujar Zuly saat diwawancarai pada Jum'at (12/6).
Ia menjelaskan bahwa dampak paling kritis dari menurunnya jumlah mahasiswa adalah ancaman penutupan program studi. Ketika sebuah program studi tidak lagi memiliki jumlah mahasiswa yang memadai, keberlanjutan operasionalnya menjadi sulit dipertahankan.
“Jika jumlah mahasiswa terus menurun, maka program studi berpotensi ditutup. Ini menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi banyak PTS,” tambahnya.
Selain faktor persaingan dengan PTNBH, Zuly juga menyoroti perubahan peta pendidikan tinggi nasional. Bertambahnya jumlah perguruan tinggi di berbagai daerah membuat banyak calon mahasiswa memilih melanjutkan studi lebih dekat dengan domisili mereka. Kondisi tersebut diperkuat oleh melemahnya daya beli masyarakat yang mendorong keluarga mencari alternatif pendidikan yang lebih terjangkau.
“Ekonomi masyarakat semakin sulit, sementara perguruan tinggi di daerah juga semakin banyak. Karena keterbatasan ekonomi, banyak orang tua akhirnya memilih menyekolahkan anak-anaknya di daerah masing-masing,” jelasnya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, UMY memilih melakukan sejumlah langkah adaptif. Salah satunya adalah menyesuaikan standar nilai minimum penerimaan mahasiswa baru sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan pasar pendidikan tinggi.
Meski demikian, Zuly menegaskan bahwa penyesuaian standar penerimaan tidak berarti menurunkan kualitas lulusan. Menurutnya, UMY justru berkomitmen memperkuat kualitas proses pembelajaran agar mahasiswa dengan latar belakang akademik yang beragam tetap mampu mencapai kompetensi yang ditargetkan.
“Kami akan mempertahankan kualitas pada proses pendidikan, meskipun kualitas input mahasiswa mungkin tidak sama seperti sebelumnya. Kami akan bekerja lebih keras agar lulusan tetap memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki daya saing di dunia kerja,” tegasnya.
Zuly berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, keberlangsungan PTS juga menjadi bagian penting dalam menjaga akses pendidikan tinggi dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. (ID)
