YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) menegaskan bahwa cara pandang terhadap bencana di Indonesia harus berubah secara mendasar. Bencana tidak lagi bisa dipandang semata sebagai peristiwa alam yang datang tiba-tiba, melainkan sebagai produk dari keputusan pembangunan, kualitas tata kelola, dan kapasitas adaptasi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum IABI, Prof. Harkunti P. Rahayu, dalam agenda Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 IABI yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu (6/5) di Ballroom University Hotel UMY.
“Risiko bencana tidak lagi semata bersifat alamiah, melainkan sangat dipengaruhi oleh keputusan pembangunan, tata kelola, dan kapasitas adaptasi masyarakat kita sendiri,” ujar Harkunti.
Pandangan itu menjadi dasar pemilihan tema PIT ke-9: ‘Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Ketangguhan’ atau Strengthening Disaster Risk Governance for Resilience.
Bagi IABI, tema ini bukan sekadar pilihan akademik melainkan cerminan dari kenyataan bahwa sistem penanggulangan bencana Indonesia perlu bergeser dari pendekatan yang semata reaktif menuju tata kelola yang terencana, berbasis data, dan melibatkan pengambil keputusan di semua level.
Pergeseran paradigma ini semakin mendesak mengingat Indonesia menghadapi kompleksitas risiko yang terus meningkat.
“Faktor perubahan iklim, laju urbanisasi, degradasi lingkungan, hingga arah kebijakan pembangunan yang tidak selalu mempertimbangkan dimensi risiko menjadi bagian dari ekosistem yang memperparah kerentanan masyarakat. Ini jauh melampaui sekadar ancaman geologi atau hidrometeorologi,” imbuhnya lagi.
Dalam konteks tersebut, PIT ke-9 dirancang sebagai ruang konvergensi lintas aktor. Forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai sebuah pendekatan yang mencerminkan keyakinan bahwa tata kelola bencana yang efektif tidak bisa dibangun oleh satu sektor saja.
Penyelenggaraan agenda ini mendapat dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
“PIT ke-9 digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006. Momentum ini, bagi IABI bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat keras bahwa dua dekade berlalu, pekerjaan rumah penguatan sistem kebencanaan nasional belum selesai,” pungkas Harkunti.
Forum ini diikuti sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia dan berlangsung selama tiga hari, menjadi yang pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan PIT IABI sejak organisasi ini berdiri pada 2014. (ID)
