YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir sampaikan selamat atas Pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2) di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada tahun ini, setidaknya ada 961 Kepala Daerah yang dilantik, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
Haedar berharap pasca pelantikan tidak perlu dirayakan secara berlebihan, sebab dipilih keterpilihan dan kemenangan itu ada beban dan tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai bagian dari semangat berbagai spirit dan pemikiran selaku warga bangsa, Haedar dengan rendah hati mengajak kepada kepala daerah terlantik untuk memperhatikan lima hal penting.
Pertama, para kepala daerah bersama keluarga, kerabat, dan lingkaran pendukungnya penting menghayati dan memaknai mandat politik itu sebagai amanat dan kepercayaan yang tinggi untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan hidup rakyat.
“Mandat tersebut sepenuhnya demi dan untuk rakyat serta tidak untuk kepentingan diri, dinasti, dan kroni. Sebagaimana asa nilai demokrasi, maka perlakukan warga yang memilih maupun tidak memilih seluruhnya secara adil tanpa diskriminasi, sebagai wujud kepemimpinan kepala daerah untuk semua,” ujarnya.
Kedua, semangat otonomi daerah yang diberikan konstitusi hendaknya dipahami dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memajukan kehidupan daerah di berbagai bidang sejalan perwujudan cita-cita nasional.
Haedar berharap otonomi daerah mesti berada dalam spirit Persatuan Indonesia dan berdiri tegak di atas koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dia juga berpesan supaya menghindari penumbuhan ego kedaerahan yang dapat meluruhkan jiwa Bhineka Tunggal Ika.
“Seluruh kepala daerah terpilih alangkah baiknya membangun jalinan erat keindonesiaan untuk satu Indonesia milik semua,” sambungnya.
Ketiga, daerah dengan seluruh kandungan kekayaan di dalamnya betul-betul dipergunakan dengan prinsip pasal 33 UUD 1945, yakni Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam menjalin kerja sama dan membuka peluang investasi dengan pihak manapun baik domestik maupun asing hendaknya berada dalam koridor konstitusi tersebut. Jauhi kebijakan dan kerjasama yang merugikan kepentingan daerah dan rakyat serta masa depan Indonesia. "Utamakan kesejahteraan warga dan kondisi lingkungan setempat. Kemiskinan, kesenjangan sosial, gizi buruk, stunting, dan berbagai masalah yang dihadapi warga masyarakat penting menjadi perhatian utama," tegasnya.
Keempat, para kepala daerah harus selesai dengan dirinya dan bertekad sepenuh jiwa-raga untuk berkhidmat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jauhi segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, baik terselubung maupun terbuka.
“Jalankan efisiensi sebagaimana telah menjadi political-will dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Segala bentuk mobilitas termasuk kunjungan kerja mesti memperhatikan asas efisiensi dan tidak bersifat pemborosan. Bagi rakyat uang seribu rupiah itu sangatlah berguna, sehingga penting para pimpinan daerah bersikap simpati, empati, dan peduli,” katanya.
Kelima, para kepala daerah beserta elite masyarakat setempat dan nasional diharapkan menghadirkan keteladanan hidup dan spiritualitas luhur berbasis nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan adiluhung bangsa. Rakyat saat ini memerlukan teladan kebaikan dari para pemimpinnya.
“Seraya terus mengedukasi rakyat agar menjadi warga yang berkarakter kuat, disiplin, mandiri, beretika luhur, maju, dan mengembangkan solidaritas sosial yang baik antarsesama. Keberagamaan dan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mesti menjadi landasan utama dalam perikehidupan elite dan warga bangsa di bumi Indonesia,” tandasnya. (Adam/Cris)
