Politik Inklusif Bagi Perempuan
Oleh: Sakinah Fitrianti
Politik inklusif hadir sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan. Termasuk didalamnya keadilan dalam hal representasi warna untuk perempuan di ruang kekeuasaan. Kehadiran politik inklusif akan mendorong lahirnya demokrasi yang sehat dan lebih dekat mencapai keadilan sosial. Nilai dasar keadilan sosial ini yang juga akan mendorong gerakan yang semakin berkemajuan.
Politik inklusif tentunya akan melahirkan kader politik yang berintelektual karena mampu mengaktulisasi nilai-nilai inklusivitas yang ada didalam dimensi-dimensi kehidupan, seperti nilai-nilai sosial yang akan mewujudkan keadilan sosial secara berkelanjutan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok minoritas lainnya, sehingga kekuasaan tidak hanya dapat dinikmati oleh sekelompok saja, akan tetap merata dan berkeadilan, demi terciptanya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, sebab, politik sesungguhnya menaruh harap pada kesejahteraan yang berimbang dari sebuah kekuasaan yang digenggam oleh para penguasa dan penentu kebijakan.
Pandangan Muhammadiyah sebagaimana dalam buku Politik Inklusif Muhammadiyah (2019) menjelaskan bahwa politik inklusif juga mendorong lahirnya kekuatan pemandu nilai-nilai kearipan dalam berpolitik yang santun sehingga menjadi suri tauladan (Uswatun Hasanah) dalam berpolitik dan mewujudkan politik Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, sehingga gerakan dakwah menjadi nilai di dalam aktivitas politik yang dilakukan.
Momentum politik tahun 2024 menjadi bagian dari refleksi, pileg yang telah dilewati dan Pilkada yang sementara berlangsung prosesnya. Tentu aktivitas yang ada di dalamnya, mulai penyelenggara hingga para kontestan politik, pengamat dan para aktivis-aktivis sosial, politik agar tidak larut pada kepentingan masing-masing pada kekuasaan yang ditargetkan dan tak menjadikan rakyat hanya sebagai alat di setiap momentumnya untuk merenggut suara, akan tetapi melibatkan dan menaruh pendidikan-pendidikan politik hingga ke lapisan masyarakat bawah. Sehingga, kepentingan dari suara-suara masyarakat betul menjadi aspirasi dan diperjuangkan ketika meraih kedudukan nantinya.
Inklusifitas inilah yang akan mewujudkan keberagaman dan kesetaraan dalam ruang-ruang kekuasaan, terwujudnya politik inklusif akan menghindarkan para pemimpin dari kerakusan kekuasaan, dengan memprhatikan nasib seluruh kelompok, terkhusus kelompok minoritas dan rentan demi terwujudnya keadilan sosial secara berkelanjutan. Selain itu, inklusifitas juga berkaitan langsung dengan dimensi sosial kehidupan bermasyarakat. Sebab berkaca dari inklusif yang didorong bukan semata sebuah gagasan akan tetapi Tindakan yang diwujudkan sebagai bentuk ekspresi terhadap bentuk keadilan tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut, John Rawls, seorang filsuf Amerika menyebut bahwa keadilan itu berasal dari masyarakat ideal yang adil, yang mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.
Keadilan dalam Muhammadiyah pun melekat hingga saat ini, lewat gerakan sosialnya berdasar pada Al-Quran dalam QS. Ali-Imran ayat 104 dan QS Al-Maun, senantiasa mendorong terwujudnya keadilan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat umum, ruang politik dalam sebuah kekuasaan menjadi penentu segala kepentingan public, sebab mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat secara umum ada dalam ruang-ruang eksekutif, legislatif itu.
Agar inklusifitas itu tetap terjaga, maka dibutuhkan adanya pendekatan terhadap masyarakat, salah satunya lewat pemberdayaan dengan menempatkan masyarakat sebagai objek utama dalam implementasi Pembangunan secara berkelanjutan, masyarakat harus terdepan dalam pemenuhan segala aspeknya terlebih lagi aspek dasar dalam berkehidupan karena harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara umum bukan satu kelompok atau satu kepentingan saja. Perempuan diharapkan terdorong mengambil langkah partisipatif agar keterwakilan perempuan itu nyata, dimulai dari ruang masing-masingnya, seperti dalam lingkup organsiasinya kemudian berani melakukan ekspansi dengan pendekatan nilai yang dimiliki dan kemampuan kepemimpinan secara berjenjang yang telah dilalui, itu akan membuktikan bahwa perempuan memiliki nilai lebih dan mampu melakukan pendekatan pada setiap dimensi sosial yang ada, ini juga akan membuka ruang bahwa perempuan bukan kelompok eksklusif, justru perempuan berperan dalam mewujudkan inklusifitas itu.
Terpenting, politik inklusif akan melahirkan kesamaan dan kesetaraan untuk keadilan sosial, dalam artian ruang lingkup politik beradasr pada aspek dimensi kehidupan sosial masyarakat. Filsuf Jerman Hegel memandang kehidupan sosial sebagai suatu kesatuan yang terorganisir, berkembang menuju arah yang pasti dan politik inklusif diharapkan dapat mewujudkan itu lewat peran sentral seorang perempuan sebagai pemimpin di ruang-ruangnya masing-masing dan terang politik inklusif ini pun menjadin tema pelaksanaan Pendidikan Khusus Immawati (Diksuswati) Nasional tingkat tiga yang mempertemukan peserta se-Sulselbar oleh pengurus DPD IMM Sulsel. Istimewanya pembahasan mengenai Risalah Perempuan Berkemajuan pun makin menguatkan term politik inklusif itu menjadi refresentasi dari politik perempuan. Dimana pendekatan yang digunakan untuk melahirkan risalah perempuan berkemajuan menggunakan pendekatan bayani, burhani dan irfani, sehingga kelak menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kepemimpinan yang Wasathiyah adil dan terpilih.
Oleh karena itu, politik inklusif Muhammadiyah harus terus disyiarkan dan dikuatkan agar menjadi teladan serta menginspirasi pemimpin bangsa, kepala daerah yang terpilih serta masyarakat Indonesia sehingga terwujud keadilan sosial dan kesetaraan untuk semua.
