Oleh: Muchamad Arifin. Ketua LDK PP Muhammadiyah/Kandidat Doktor Sosiologi UMM
Politik selalu memiliki dinamika. Ada negosiasi, lobi, koalisi, perbedaan kepentingan, hingga berbagai manuver untuk menentukan arah kekuasaan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan politik. Namun, di tengah riuhnya strategi dan pertarungan kepentingan, ada pertanyaan mendasar yang patut direnungkan: apakah seluruh manuver tersebut benar-benar bermuara pada kemaslahatan rakyat?
Pertanyaan ini penting karena politik bukan sekadar urusan siapa memperoleh jabatan, siapa berhasil memperkuat posisi, atau siapa mampu mengalahkan lawannya. Politik semestinya menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan menyiapkan masa depan bangsa.
Dalam konteks inilah kita perlu belajar kembali dari Rasulullah Muhammad saw. Beliau bukan hanya teladan dalam ibadah dan akhlak, melainkan juga pemimpin yang menunjukkan bagaimana persoalan besar dapat diselesaikan melalui kebijaksanaan, kesepakatan, dan pandangan jauh ke depan.
Rasulullah memberikan pelajaran bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari kemenangan sesaat. Yang lebih penting ialah apakah keputusan yang diambil membawa kebaikan bagi kehidupan bersama.
Piagam Madinah: Mengelola Perbedaan, Membangun Kesepakatan
Ketika membangun masyarakat Madinah, Rasulullah menghadapi masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok dengan latar belakang, keyakinan, dan kepentingan yang berbeda. Tantangannya bukan menghilangkan perbedaan, melainkan membangun tatanan bersama agar kehidupan masyarakat berlangsung dengan tertib dan aman.
Piagam Madinah menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah kepemimpinan beliau. Kesepakatan tersebut mengatur hubungan antarkelompok serta tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Pelajaran yang dapat diambil sangat relevan dengan kehidupan politik hari ini. Perbedaan pandangan tidak harus berakhir menjadi permusuhan. Persaingan politik tidak semestinya membuat pihak-pihak yang berbeda kehilangan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan masyarakat.
Dalam kehidupan berbangsa, pemimpin memang dapat memiliki strategi dan pilihan politik yang berbeda. Namun, ketika menyangkut kepentingan rakyat, semestinya tersedia ruang untuk mencari titik temu.
Piagam Madinah mengingatkan bahwa masyarakat yang beragam membutuhkan kesepakatan, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengonsolidasikan pendukung, melainkan juga kemampuan merawat kehidupan bersama di tengah perbedaan.
Politik yang matang bukan politik yang berhasil menundukkan semua pihak, melainkan politik yang mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun kemaslahatan.
Hudaibiyah: Tidak Semua Kemenangan Harus Diraih Hari Ini
Pelajaran yang lebih mendalam terlihat dalam Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 628 Masehi. Ketika Rasulullah bersama para sahabat hendak melaksanakan umrah, mereka menghadapi situasi sulit karena tidak diizinkan memasuki Makkah. Perundingan dengan kaum Quraisy kemudian menghasilkan kesepakatan yang dirasakan berat oleh sebagian sahabat.
Sejumlah ketentuan dalam perjanjian itu tampak tidak menguntungkan umat Islam pada saat itu. Namun, Rasulullah tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan kecewa atau keinginan untuk memperoleh kemenangan langsung. Beliau mempertimbangkan peluang perdamaian dan ruang yang lebih luas bagi perkembangan dakwah.
Sejarah kemudian menunjukkan bahwa masa perdamaian tersebut membuka kesempatan bagi interaksi yang lebih luas antara kaum Muslimin dan masyarakat Quraisy. Al-Qur’an mengabadikan peristiwa itu dalam Surah Al-Fath ayat 1, yang menyebut kemenangan yang nyata.
Hudaibiyah mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu melihat melampaui keadaan hari ini. Ada kalanya keputusan yang tampak berat dalam jangka pendek justru membuka jalan bagi manfaat yang lebih besar pada masa depan.
Pelajaran ini layak direnungkan oleh para pemimpin politik. Dalam setiap perundingan dan kesepakatan, apakah yang lebih diutamakan adalah kepentingan masyarakat atau sekadar kemenangan dalam pertarungan politik?
Apakah sebuah kompromi selalu harus dianggap sebagai kelemahan? Apakah perbedaan harus terus dipertajam hanya agar suatu kelompok terlihat lebih unggul daripada kelompok lain?
Tentu, tidak semua kompromi merupakan keputusan yang benar. Kesepakatan tetap harus dinilai berdasarkan keadilan, tanggung jawab, dan dampaknya bagi masyarakat. Namun, pemimpin perlu memiliki keberanian untuk menahan ego ketika jalan damai dan kesepakatan yang adil dapat menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar.
Rasulullah menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu berarti memenangkan perdebatan. Terkadang, kebijaksanaan justru terletak pada kemampuan menahan diri, membaca peluang, dan memilih jalan yang paling bermanfaat.
Manuver Politik dan Masa Depan Rakyat
Manuver politik pada dasarnya bukan sesuatu yang selalu keliru. Negosiasi, pembentukan koalisi, lobi, dan penyusunan strategi merupakan bagian dari proses politik. Persoalannya terletak pada tujuan yang hendak dicapai dan akibat yang ditimbulkan.
Ketika negosiasi menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, politik menjalankan fungsi pentingnya. Namun, apabila energi politik terlalu banyak terserap untuk perebutan pengaruh dan pembagian posisi, sementara persoalan rakyat tidak mendapatkan perhatian yang memadai, tujuan politik patut dipertanyakan kembali.
Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kabar tentang pertemuan para elite, perubahan dukungan, atau terbentuknya kesepakatan antarkelompok. Mereka membutuhkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, kesempatan kerja, keadilan hukum, dan kebijakan yang memberikan harapan bagi masa depan.
Karena itu, setiap manuver politik semestinya diuji dengan pertanyaan sederhana: apa manfaatnya bagi masyarakat?
Pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepada satu partai, kelompok, atau tokoh tertentu. Ia merupakan ukuran etis bagi siapa pun yang terlibat dalam kehidupan politik, baik yang sedang memegang kekuasaan maupun yang sedang memperjuangkan perubahan.
Kekuasaan memang penting untuk menjalankan kebijakan. Akan tetapi, kekuasaan bukan tujuan akhir. Ia merupakan amanah yang harus digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat.
Pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan tidak hanya menghitung keuntungan politik hari ini. Ia juga mempertimbangkan akibat keputusannya bagi persatuan, kepercayaan publik, kesejahteraan, dan generasi yang akan datang.
Kecerdasan Pemimpin Terlihat dari Jalan Keluar yang Ditemukan
Keteladanan Rasulullah juga terlihat dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad ketika Ka’bah direnovasi, sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Ketika para pemimpin kabilah berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, situasi berpotensi berkembang menjadi pertikaian. Rasulullah kemudian mengusulkan agar batu itu diletakkan di atas selembar kain dan setiap pemimpin kabilah memegang bagian kain tersebut. Mereka mengangkatnya bersama-sama, lalu Rasulullah meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya.
Penyelesaian itu memberi ruang keterlibatan kepada berbagai pihak sekaligus mencegah konflik yang lebih besar.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa kecerdasan seorang pemimpin bukan hanya kemampuan membaca situasi atau mengidentifikasi kelemahan pihak lain. Kecerdasan juga tampak dalam kemampuan merancang jalan keluar yang dapat diterima bersama.
Dalam politik, kemampuan semacam ini sangat dibutuhkan. Ketika terjadi kebuntuan, yang diperlukan bukan selalu tekanan yang lebih keras. Terkadang, yang dibutuhkan adalah gagasan baru yang mampu mempertemukan kepentingan berbeda tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Pemimpin yang bijaksana tidak menjadikan lawan sebagai musuh abadi. Ia memahami bahwa persaingan dapat berakhir, jabatan dapat berganti, tetapi masyarakat tetap harus hidup bersama.
