BOGOR, Suara Muhammadiyah – Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah (PPNA) dengan dukungan United Nations Population Fund (UNFPA) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Berperspektif Islam di sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah.
Kegiatan yang berlangsung pada 22–25 Oktober 2026 di Hotel Savero Bogor, Jawa Barat, ini bertujuan menyiapkan tenaga pendidik agar mampu mendampingi remaja memahami kesehatan reproduksi secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Pelatihan dibuka oleh Sekretaris Jenderal PP Nasyiatul Aisyiyah, Desi Ratnasari. Kegiatan ini dihadiri perwakilan UNFPA Margareta Sitanggang, Unang Rahmat dan Bagus Mustakim dari Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, Pendidikan Nonformal (Dikdasmen PNF) PP Muhammadiyah, serta kepala sekolah, guru, dan pendidik dari sekolah, madrasah, dan pesantren di sejumlah daerah.
Dalam sambutannya, Desi menegaskan bahwa pendampingan remaja tidak dapat dilakukan oleh Nasyiatul Aisyiyah sendirian. Guru, konselor, serta ustaz dan ustazah di sekolah, madrasah dan pesantren memiliki peran penting karena berinteraksi dengan peserta didik setiap hari dan menjadi salah satu pihak yang dapat mereka percaya ketika menghadapi persoalan.
Menurut Desi, remaja mengalami berbagai perubahan fisik dan emosional yang terkadang menimbulkan kebingungan. Namun, tidak semua remaja merasa nyaman bertanya kepada orang dewasa mengenai kesehatan reproduksi. Ketika pendampingan yang memadai tidak tersedia, mereka cenderung mencari jawaban melalui internet atau teman sebaya, yang belum tentu memberikan informasi benar dan utuh.
Karena itu, keprihatinan terhadap persoalan remaja perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, salah satunya dengan membekali pendidik dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pendidikan kesehatan reproduksi juga membutuhkan pendekatan yang ramah, sederhana, dan tidak menghakimi agar remaja merasa aman untuk bertanya dan menyampaikan persoalannya.
Desi berharap peserta mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh selama empat hari. Selain memperdalam materi, peserta diharapkan belajar menggunakan bahasa dan pendekatan yang tepat untuk membicarakan persoalan kesehatan reproduksi, sekaligus bertukar pengalaman dengan pendidik dari daerah lain.
Ia juga menekankan pentingnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah pelatihan. Peserta tidak cukup hanya menyerap pengetahuan, tetapi diharapkan mampu meneruskannya melalui edukasi dan pendampingan nyata di sekolah, madrasah, atau pesantren masing-masing.
Sementara itu, Margareta Sitanggang dari UNFPA menjelaskan pentingnya memastikan kaum muda memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan. Sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani isu kependudukan, UNFPA mendukung upaya memperkuat pengetahuan dan kapasitas generasi muda agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan meraih potensi mereka.
Margareta mengakui bahwa kesehatan reproduksi masih kerap dianggap sebagai persoalan sensitif yang tidak mudah dibicarakan secara terbuka. Padahal, pengetahuan yang tepat dibutuhkan agar remaja mampu mengenali risiko, menjaga diri, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi masalah.
Pendidikan kesehatan reproduksi juga berperan dalam upaya mencegah kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Pengetahuan tersebut diharapkan membantu remaja mengenali situasi berisiko, memahami pentingnya perlindungan diri, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan.
Selain itu, edukasi yang tepat dapat membantu mencegah kehamilan pada usia remaja yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pendidikan. Baik remaja perempuan maupun laki-laki perlu memperoleh pemahaman sesuai tahap perkembangannya agar dapat mempersiapkan masa depan, menyelesaikan pendidikan, dan berkontribusi bagi masyarakat.
Margareta menekankan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi bukan pembelajaran sekali selesai, melainkan proses berkelanjutan yang mencakup aspek pengetahuan, fisik, emosional, dan sosial. Materi perlu disampaikan secara bertahap berdasarkan usia dan perkembangan peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah dan pesantren.
Dalam konteks sekolah, madrasah dan pesantren, pendidikan Kesehatan reproduksi tersebut perlu memperhatikan nilai agama, budaya setempat, dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Materi tidak semestinya langsung berfokus pada perilaku seksual, tetapi dimulai dari penanaman nilai, pemahaman diri, hak dan tanggung jawab, serta kemampuan membangun relasi yang sehat.
Dirinya juga menjelaskan, bahwa UNFPA juga bekerja sama dengan kementerian terkait, Muhammadiyah, dan lembaga keagamaan lainnya dalam pengembangan materi pendidikan yang dapat digunakan oleh guru serta ustaz dan ustazah. Melalui pelatihan ini, para pendidik diharapkan mampu menerapkan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan peserta didik di lingkungan masing-masing.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia TOT, Lia Karisma, menyampaikan bahwa kesiapan tenaga pendidik menjadi salah satu kunci pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dan pesantren. Karena itu, pelatihan dirancang tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi dan penyusunan skenario edukasi yang sesuai dengan situasi nyata di lingkungan pendidikan.
Pelatihan mencakup lima muatan utama, yaitu konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam, teknik komunikasi dan skenario edukasi, pengenalan layanan kesehatan reproduksi remaja beserta sistem rujukannya di Puskesmas, serta penyusunan RTL.
Materi kesehatan reproduksi remaja akan disampaikan oleh Mawar Nita Pohan, S.Psi., M.I.Kom. dan Titeu Herawati, S.Sos., M.M. Adapun perspektif Islam dibahas bersama Aabidah Ummu Aziizah, S.Pd.I., M.Pd. Materi layanan dan sistem rujukan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas dijadwalkan disampaikan oleh Shelviana Handayani, S.Tr.Keb., sedangkan teknik komunikasi dan skenario edukasi dipandu Risang Rimbatmaja, M.Si.
Melalui sesi praktik, peserta memperoleh kesempatan untuk mempelajari cara menyampaikan materi kesehatan reproduksi dengan bahasa yang mudah dipahami remaja. Keterampilan ini penting agar pendidik dapat membangun komunikasi yang terbuka sekaligus tetap memperhatikan usia, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dianut peserta didik.
Pengenalan layanan kesehatan reproduksi di Puskesmas juga menjadi bagian penting dari pelatihan. Dengan memahami layanan yang tersedia dan mekanisme rujukannya, sekolah serta pesantren diharapkan dapat membangun koordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat apabila peserta didik membutuhkan informasi, pendampingan, atau layanan lebih lanjut.
Pelatihan ini menargetkan 68 peserta dari unsur organisasi, pemerintah, sekolah, dan pesantren. Peserta berasal antara lain dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, PP Nasyiatul Aisyiyah, serta unsur Muhammadiyah yang membidangi pendidikan dan pengembangan pesantren.
Keterlibatan sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah dari Jawa Tengah, Lampung dan DI Yogyakarta menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Setiap lembaga pendidikan mengirimkan dua perwakilan, yakni kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum serta guru bimbingan dan konseling atau guru Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Komposisi peserta tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara pengelolaan lembaga pendidikan, pelaksanaan pembelajaran, dan pendampingan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi pengetahuan individual guru, tetapi dapat dikembangkan sebagai bagian dari program pendidikan yang terencana.
Salah satu luaran yang ditargetkan dalam pelatihan ini adalah tersusunnya RTL oleh setiap peserta. Rencana tersebut akan dipaparkan pada akhir kegiatan sebagai langkah awal untuk menerapkan pendidikan kesehatan reproduksi di lembaga masing-masing, sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah atau pesantren.
