Prabowo, UMKM, dan Upaya Memperbesar Kelas Menengah
Oleh: Buya Anwar Abbas
Para pelaku usaha di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam usaha besar (0,01 persen), usaha menengah (0,09 persen), usaha kecil (1,22 persen), serta usaha mikro dan ultra mikro (98,68 persen). Dari kategori tersebut, secara umum dunia usaha sering dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu usaha besar (0,01 persen) dan UMKM (99,99 persen).
Jika dikaitkan dengan dunia perbankan, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, data penyaluran kredit kepada UMKM menunjukkan angka yang beragam. BRI menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 81,97 persen. Sementara itu, Bank Mandiri dan BNI masing-masing berada pada kisaran 20–22 persen, sedangkan BTN sekitar 13–15 persen. Dengan demikian, rata-rata kredit yang disalurkan bank-bank Himbara kepada UMKM hanya sekitar 35,24 persen.
Kondisi tersebut tentu jauh dari nilai-nilai keadilan. UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 99,99 persen dari keseluruhan pelaku usaha hanya memperoleh porsi kredit sebesar 35,24 persen. Sebaliknya, usaha besar yang jumlahnya hanya sekitar 0,01 persen justru menikmati kredit sebesar 64,76 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan masih belum berpihak kepada mayoritas pelaku ekonomi nasional.
Oleh karena itu, apabila Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap kinerja bank-bank Himbara, hal tersebut dapat dipahami. Berdasarkan data yang ada, bank-bank milik negara belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian harus diselenggarakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, penyaluran kredit masih cenderung lebih menguntungkan kelompok usaha besar dibandingkan mayoritas pelaku usaha rakyat.
Keadaan ini tentu berbahaya apabila terus berlanjut. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat semakin melebar, sesuatu yang jelas tidak kita harapkan. Di sinilah letak pentingnya peringatan Presiden Prabowo kepada bank-bank negara yang tergabung dalam Himbara agar tidak hanya mengucurkan kredit kepada kelompok usaha besar yang itu-itu saja, tetapi juga memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada masyarakat lapis bawah serta para pengusaha pemula dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah.
Sikap dan pandangan Presiden Prabowo tersebut patut mendapat dukungan. Jika kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi mobilitas ekonomi vertikal. Pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan usaha kecil akan memiliki peluang lebih besar untuk naik kelas. Pada saat yang sama, jumlah kelas menengah Indonesia akan semakin bertambah dan semakin kuat.
Pembesaran kelas menengah merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki daya beli dan kapasitas ekonomi yang lebih baik, roda perekonomian nasional akan bergerak lebih dinamis. Pada akhirnya, ekonomi Indonesia akan semakin bergeliat menuju kondisi yang lebih kuat, inklusif, dan berkeadilan. Inilah harapan yang ingin diwujudkan bersama.
Buya Anwar Abbas, Pengamat Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan
