Wejangan Berani Risiko untuk Rektor PTMA
CIREBON, Suara Muhammadiyah – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, memberikan pesan penting kepada para rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Dalam kegiatan Darul Arqom Pimpinan Utama PTMA di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (7/11/2025) malam, Muhadjir menekankan pentingnya keberanian mengambil risiko dalam memimpin institusi.
Dalam suasana santai namun sarat makna, Prof. Muhadjir menyatakan, "Kita tadi ngobrol saja tentang bagaimana perbandingan Muhammadiyah dan Aisyiyah ke depan. Kemudian apa yang harus dimiliki oleh pimpinan terutama dalam suasana Muhammadiyah yang semakin kompetitif."
Pimpinan Tidak Boleh Lari dari Risiko
Wejangan paling tegas dari Muhadjir adalah mengenai kepemimpinan. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin berarti berhadapan langsung dengan tantangan dan ketidakpastian.
"Sebagai pimpinan itu tidak boleh lari dari risiko, karena kemajuan sebuah institusi itu bila kita dihadapkan dengan risiko ke risiko dan kita harus bisa mengatasi risiko tersebut," tegasnya.
Keberanian mengelola risiko inilah yang ia anggap sebagai kunci untuk memajukan institusi di era kompetisi yang semakin ketat.
Meneladani Politik Kiai Dahlan: Kooperatif dan Pembaharu
Di hadapan para rektor yang hadir, Muhadjir juga menyinggung sejarah unik pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. Ia menyebut Kiai Dahlan sebagai sosok yang sangat politis, namun memilih jalur dakwah dan pendidikan alih-alih mendirikan partai politik.
"Jadi Kiai Dahlan itu politisi tapi tidak membuat organisasi politik. Tetapi membawa Muhammadiyah cara politik," ujar Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan bahwa Kiai Dahlan adalah contoh politisi yang menolak bergabung dalam partai politik resmi, namun aktif di berbagai organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Islam (sebagai penasihat), serta Taman Siswa.
Uniknya lagi, Muhadjir menyoroti ciri khas gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan. Ia bahkan menyebut bahwa proses reformasi pemikiran di tubuh Muhammadiyah telah berjalan sangat jauh.
"Muhammadiyah sekarang itu perjalanannya sudah sangat jauh dalam proses reformasi. Pembaharuan-pembaharuan pemikiran Muhammadiyah itu sudah cukup jauh karena Muhammadiyah itu pergerakan pembaharuan," bebernya.
Sejarah Kooperatif Kiai Dahlan dengan Pemerintah Kolonial
Muhadjir menutup wejangannya dengan membongkar sejarah politik Kiai Ahmad Dahlan yang seringkali terlupakan: sikap kooperatifnya dengan pemerintahan kolonial Belanda. Ia mencatat bahwa Kiai Dahlan tidak tercatat melawan penjajah Belanda, baik secara fisik maupun diplomatik.
"Melawan Balanda Itu tidak ada... ADRT Muhammadiyah yang pertama itu diakui di pemerintahan kolonial Belanda. Itu berkat lobinya Hamengkubuwono ke-7," ungkap Muhadjir.
Kedekatan historis Muhammadiyah dengan Keraton, yang berawal dari Kiai Dahlan yang diangkat menjadi keluarga Keraton dan menikah dengan putri Keraton, menegaskan bahwa politik yang dianut pendiri Muhammadiyah adalah politik kooperatif.
Secara garis besar, politik kooperatif Kiai Dahlan inilah yang kini tetap dipegang teguh oleh Muhammadiyah dalam berinteraksi dengan pemerintahan, baik di masa lalu maupun saat ini. Pesan ini menjadi landasan bagi para rektor PTMA untuk memimpin dengan visi jangka panjang, keberanian, dan semangat pembaharuan.
