Profesional-Kader dan Kader-Profesional: Membaca Ulang Warisan Pemikiran Djazman Al Kindi bagi Amal Usaha Pendidikan Tinggi Muhammadiyah
Oleh: Aditya Yusriadi, Ketua PC IMM Kota Parepare 2023-2024
Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA) hari ini sedang berlomba menjadi kampus unggul. Akreditasi harus meningkat, publikasi ilmiah harus bertambah, kerja sama internasional harus diperluas, mahasiswa baru harus terus bertumbuh, dan tata kelola harus semakin modern. Semua tuntutan itu tidak mungkin dijawab tanpa sumber daya manusia yang profesional. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah profesionalisme yang dibangun masih bertumpu pada ruh Persyarikatan?
Pertanyaan ini penting diajukan, sebab tidak sedikit Amal Usaha Muhammadiyah yang mulai sibuk membangun institusi, tetapi perlahan lupa membangun manusianya. Ironisnya, persoalan itu datang dari dua arah sekaligus.
Di satu sisi, kita menjumpai sosok profesional yang cakap mengelola universitas. Mereka memahami tata kelola, menguasai administrasi, lihai membaca regulasi, bahkan piawai meningkatkan berbagai indikator kinerja institusi. Akan tetapi, ketika kepemimpinan kehilangan orientasi ideologis, kampus perlahan berubah menjadi sekadar organisasi modern. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan cukup menjadi mata kuliah wajib, bukan menjadi cara berpikir dalam mengambil keputusan. Jabatan lebih dipahami sebagai jenjang karier daripada amanah dakwah. Keberhasilan lebih sering diukur dari surplus anggaran, besarnya tunjangan, atau panjangnya masa jabatan dibandingkan dengan seberapa banyak kader akademik yang berhasil dilahirkan.
Tanpa disadari, kampus Muhammadiyah mulai dikelola layaknya korporasi. Yang dibicarakan adalah efisiensi, pemasukan, dan daya saing, sementara ruh kaderisasi perlahan tersisih dari ruang rapat. Padahal, universitas Muhammadiyah tidak pernah didirikan semata-mata untuk mencetak laporan keuangan yang sehat, melainkan untuk melahirkan manusia berilmu yang berjuang melalui ilmu.
Namun, menyalahkan kelompok profesional saja tentu bukan sikap yang adil. Muhammadiyah juga perlu berani bercermin kepada kadernya sendiri.
Tidak sedikit kader yang bertahun-tahun ditempa dalam proses perkaderan. Mereka aktif di ortom Muhammadiyah, memahami ideologi Persyarikatan, bahkan fasih berbicara tentang dakwah Islam Berkemajuan. Ketika akhirnya dipercaya menjadi dekan, direktur, wakil rektor, atau rektor, yang dibawa justru semangat aktivisme, bukan kesiapan profesional.
Seolah-olah pengalaman memimpin organisasi mahasiswa dianggap cukup untuk mengelola universitas yang mengelola ribuan mahasiswa, ratusan dosen, anggaran miliaran rupiah, akreditasi internasional, tata kelola digital, hingga jejaring akademik global.
Tidak semua kader seperti itu, tetapi gejala tersebut tidak dapat diabaikan. Ada yang merasa cukup bermodal loyalitas kepada Persyarikatan, sementara peningkatan kapasitas akademik, kepemimpinan strategis, penguasaan manajemen pendidikan tinggi, kemampuan membangun riset, hingga kompetensi tata kelola modern justru tertinggal. Akibatnya, jabatan berhasil diraih, tetapi amanah belum tentu mampu ditunaikan secara profesional.
Di sinilah ironi itu bertemu. Profesional yang bukan kader mampu menjalankan institusi, tetapi belum tentu memahami ruh Muhammadiyah. Sebaliknya, kader yang memahami Muhammadiyah belum tentu siap memimpin institusi secara profesional. Yang pertama berisiko menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah kehilangan identitas. Yang kedua berpotensi menghambat kemajuan Amal Usaha karena keterbatasan kapasitas. Persyarikatan akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sesungguhnya tidak perlu ada.
Padahal, puluhan tahun lalu Djazman Al Kindi telah mengingatkan Muhammadiyah melalui konsep profesional-kader dan kader-profesional. Sayangnya, dua istilah itu lebih sering diulang dalam forum perkaderan daripada diterjemahkan menjadi kebijakan pengembangan sumber daya manusia.
Kader-profesional adalah kader yang tidak berhenti menjadi aktivis, tetapi terus bertumbuh menjadi ilmuwan, dosen, peneliti, guru besar, manajer pendidikan, dan pemimpin institusi yang unggul. Sebaliknya, profesional-kader adalah profesional yang tidak sekadar bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, tetapi menghayati nilai-nilai Persyarikatan sebagai orientasi pengabdiannya.
Sayangnya, dalam praktiknya kita sering puas melahirkan salah satunya. Ada profesional tanpa ruh kaderisasi. Ada kader tanpa keunggulan profesional. Padahal, Djazman Al Kindi menghendaki lahirnya manusia Muhammadiyah yang memadukan keduanya dalam satu pribadi.
Karena itu, PTMA perlu mengubah paradigma pengelolaan sumber daya manusia. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan tidak cukup hanya mempertimbangkan kompetensi akademik, tetapi juga komitmen terhadap nilai-nilai Muhammadiyah. Sebaliknya, kaderisasi tidak boleh berhenti pada Darul Arqam atau Baitul Arqam. Kader harus didorong menempuh pendidikan doktoral, membangun budaya riset, menguasai bahasa asing, memperluas jejaring internasional, serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kompleksitas perguruan tinggi modern.
Sudah saatnya Muhammadiyah berhenti memilih antara kader atau profesional. Yang dibutuhkan Amal Usaha Pendidikan Tinggi Muhammadiyah adalah kader yang profesional dan profesional yang berkader.
Itulah warisan terbesar Djazman Al Kindi yang perlu dibaca ulang. Sebab, masa depan PTMA tidak hanya ditentukan oleh gedung yang semakin megah atau akreditasi yang semakin tinggi, tetapi oleh hadirnya pemimpin yang mampu menyatukan kompetensi profesional dengan integritas kader. Ketika keduanya bertemu dalam diri seorang insan Muhammadiyah, di sanalah Amal Usaha Muhammadiyah akan tetap menjadi pusat ilmu, pusat dakwah, sekaligus pusat kaderisasi Islam Berkemajuan.
