BANDARLAMPUNG, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung melalui Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen & PNF) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tahun 2026 di Gedung Dakwah Muhammadiyah PWM Lampung.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PWM Lampung yang membidangi Majelis Dikdasmen & PNF, Drs. Hi. Fauzi Fatah, M.M., bersama jajaran pengurus wilayah dan daerah Majelis Dikdasmen & PNF dari berbagai kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua panitia, Sigit Adomojo, menjelaskan bahwa Rakorwil ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Dikdasmen & PNF yang telah dilaksanakan di Makassar. “Rakorwil ini menjadi langkah strategis untuk menurunkan kebijakan nasional ke tingkat wilayah dan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta yang terdiri dari unsur Majelis Dikdasmen PWM Lampung, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang membidangi Dikdasmen & PNF, serta perwakilan Majelis Dikdasmen & PNF dari seluruh daerah di Lampung. Rakorwil mengusung tema "Menguatkan Konsolidasi, Tata Kelola, Mutu, dan Daya Saing Pendidikan Muhammadiyah Lampung."
Ketua Majelis Dikdasmen & PNF PWM Lampung, Prof. Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., dalam arahannya menegaskan bahwa Rakorwil ini menjadi momentum penting dalam mengimplementasikan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menurutnya, pendidikan Muhammadiyah harus bergerak dalam kerangka gerakan peradaban, yakni tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menghadirkan ekosistem pembelajaran yang unggul dan berkemajuan.
Ia juga menekankan pentingnya adaptabilitas global, yaitu meningkatkan mutu dan tata kelola pendidikan agar selaras dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Selain itu, ia menggarisbawahi perlunya penyelarasan program dari tingkat pusat hingga daerah secara integratif dan progresif.
Sementara itu, Drs. Hi. Fauzi Fatah, M.M., mewakili PWM Lampung, menyampaikan bahwa Rakorwil harus memiliki tujuan yang jelas, terutama dalam menyatukan persepsi dan arah kebijakan Majelis Dikdasmen & PNF. “Forum ini bukan hanya koordinasi, tetapi juga ruang evaluasi dan penyelarasan program kerja agar lebih efektif dan terarah,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh amal usaha Muhammadiyah harus menegaskan identitasnya sebagai bagian dari Persyarikatan. Selain itu, para pengurus Majelis Dikdasmen & PNF diharapkan memiliki keberanian dalam mengawal dan menegakkan kebijakan Muhammadiyah di bidang pendidikan.
