YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Berdasarkan laporan Democracy Index 2023: Age of Conflict, Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dua tingkat dari tahun 2022 (skor 6,71). Dengan skor tersebut, Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi yang cacat. Data serupa ditunjukkan oleh Freedom House, yang melaporkan bahwa nilai indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024.
Pada tahun 2024, Indonesia merayakan perjalanan 26 tahun pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Tahun ini juga menjadi momen penting bagi peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Namun, sepanjang tahun ini, dinamika perpolitikan Indonesia diwarnai oleh berbagai peristiwa yang memicu pro dan kontra serta menciptakan ketegangan politik.
Dalam rangka mengkaji perjalanan demokrasi Indonesia, Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar seminar bertajuk "Demokrasi di Ujung Tanduk: Refleksi Indonesia Tahun 2024". Seminar ini diadakan di Gedung K.H. Ibrahim E6 lantai 5 UMY, bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Senin (30/12).
Ridho Al-Hamdi, Dosen Prodi IP UMY mengemukakan empat isu besar yang menimbulkan pro dan kontra sepanjang tahun 2024, yaitu: pertama, soal "presiden boleh kampanye", kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024, ketiga, peringatan darurat, dan keempat, kotak kosong dalam Pilkada 2024. Pertarungan antara kelompok pro dan kontra mencerminkan ketegangan politik yang semakin tajam.
Kelompok pro menurutnya seringkali memperjuangkan kebijakan pemerintah yang dinilai menguntungkan penguasa, seperti dalam kasus revisi UU KPK, pembuatan UU Omnibus Law, serta perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, kelompok kontra menggambarkan situasi demokrasi yang semakin memburuk, dengan ancaman dominasi penguasa dan persekongkolan oligarki yang merugikan masyarakat luas.
"Publik berhasil memengaruhi isu 'presiden boleh kampanye' dan 'peringatan darurat'. Dampaknya, Jokowi batal melakukan aksi kampanye, dan meskipun Prabowo-Gibran masih tetap melakukan strategi dengan pembagian bansos dan BLT di sejumlah daerah, revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR RI akhirnya dibatalkan akibat desakan publik yang mengkhawatirkan stabilitas nasional," ungkapnya.
Pada dua isu lainnya, tekanan publik gagal memengaruhi keputusan mengenai "putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024" dan "kotak kosong Pilkada serentak 2024". MK menolak seluruh gugatan dari pihak Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait sengketa Pilpres, sementara isu kotak kosong (calon tunggal) juga tidak berhasil diminimalisir.
"Namun demikian, tekanan publik dan media massa setidaknya masih cukup efektif dan berhasil memengaruhi proses pembuatan kebijakan meski harus melalui perlawanan gerakan rakyat," tandasnya.
Ia juga mengatakan, dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2024 bisa digambarkan sebagai sebuah serial film "Drama Demokrasi" (Dramoksi). Ada aktor protagonis (heroes) yang diperankan oleh sekelompok masyarakat sipil, dan aktor antagonis yang diperankan oleh pihak pemerintah.
"Jadi, serial dramoksi ini adalah pertarungan vertikal antara rakyat versus penguasa. Sedangkan partai politik seringkali berada pada kelompok oportunis, tergantung ke mana arah mata angin, yang penting menguntungkan dan tidak membahayakan diri mereka. Sementara korban dari serial demokrasi ini adalah rakyat yang tak pernah mendapatkan kepastian keadilan dan kesejahteraan, serta nasib demokrasi negeri ini yang semakin memburuk, ibarat telur di ujung tanduk," paparnya.
Menanggapi pernyataan Dr. Ridho Al-Hamdi, Pakar Hukum Tata Negara UMY Prof Iwan Satriawan menyatakan bahwa kemunduran demokrasi harus dilihat dari sejauh mana proses demokratisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini karena amanat konstitusi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.
Iwan mengungkapkan beberapa hal yang menjadi pemicu kemunduran demokrasi di Indonesia. pertama adalah politik dinasti yang dilancarkan dengan berbagai siasat. Seperti perubahan persyaratan pencalonan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang mengarah pada politik dinasti.
“Tidak ada yang salah dengan politik dinasti, setiap orang berhak mencalonkan diri, asal sistem hukumnya terselenggara dengan baik, aparat hukumnya netral, penyelenggara pemilunya adil, jaksa, MK netral, semua orang punya hak berekspresi dan berbicara. Tapi praktik politik bisa jadi berjalan lain,” kata Iwan.
Kedua, diskriminasi yang sering dialami oleh kelompok dan penganut kepercayaan minoritas. Ketiga kebebasan berpendapat di kalangan akademisi dan mahasiswa mendapat kekangan pemerintah, kriminalisasi terhadap aktivis dan penangkapan para demonstran yang mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah.
Menurutnya, warga negara Indonesia sebetulnya hanya menginginkan beberapa hal dasar, pertama, jaminan hak hidup yang aman, tidak diintimidasi; kedua, kebebasan untuk hidup, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji yang layak, rumah yang layak, pendidikan yang baik, dan akses kesehatan yang memadai.
"Tidak banyak yang diminta, tetapi seringkali agenda politik tidak berbicara tentang prinsip-prinsip ini. Itu yang harus diperjuangkan. Jika kita hanya menunggu itu diimplementasikan oleh rezim penguasa, itu hanya akan menjadi mimpi. Karenanya, semua orang harus berjuang untuk hak-haknya yang dijamin oleh konstitusi," tutup Iwan (Mut/Diko)
