BANJAR, Suara Muhammadiyah - Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar melalui Program INKLUSI ‘Aisyiyah secara resmi melaunching Desa Inklusi Bi’ih, Setara dan Berdaya yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Bi’ih Kecamatan Karangintan pada Rabu (21/1).
Launching Desa Inklusi Bi’ih ini diharapkan menjadi awal dari pembangunan desa yang berkelanjutan, ramah disabilitas, serta mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat tanpa kecuali.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Hastuti Nur Rochimah menjelaskan bahwa program ‘Aisyiyah berupaya mendorong pembangunan desa agar benar-benar inklusif dan dapat dirasakan oleh semua warga. Melalui program Inklusi, ‘Aisyiyah berupaya mendorong pembangunan itu bisa dirasakan oleh semua warga
“Semua desa sebenarnya harus Inklusif, yakni desa yang memperhatikan pada kelompok-kelompok rentan dan marjinal seperti lansia, kelompok perempuan, serta penyandang disabilitas dan kemudian mereka juga mendapatkan manfaat dari pembangunan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang ada di desa,” ungkap Tri yang juga merupakan Koordinator Program INKLUSI ‘Aisyiyah ini.
Desa Bi’ih ini disebut Tri menjadi desa pertama yang didorong ‘Aisyiyah menjadi Desa Inklusi dan di Desa Bi’ih ini, ‘Aisyiyah juga telah mendampingi Pemerintah Desa untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Inklusi. Selain itu di Bi’ih, ‘Aisyiyah juga memiliki kelompok dampingan untuk difabel. Karena dengan berkelompok, diharapkan disabilitas akan juga mendapatkan akses dalam pembangunan.
“Setelah Launching Desa Inklusi ini, karena di Banjar kan ada 277 desa ya harapannya nanti ini akan menjadi inspirasi di Kabupaten Banjar dan juga di Indonesia gitu bagaimana desa-desa inklusif itu akan menjadi model akan menjadi contoh di seluruh Indonesia," katanya.
Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea menyampaikan dukungan atas terbentuknya Desa Inklusi Bi’ih ini, menurutnya desa inklusi bukan sekedar label, melainkan komitmen bahwa perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya tidak menjadi penonton tetapi menjadi subjek pembangunan.
“Launching Desa Inklusi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah awal perubahan pola pikir dan tata kelola pemerintahan desa agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yudi.
Untuk mendukung pelaksanaan Desa Inklusi ini, Yudi meminta agar pemerintah desa dapat memastikan validitas data kelompok rentan, melibatkan mereka dalam musyawarah desa, serta mengakomodasi kebutuhannya dalam perencanaan dan penganggaran desa.
Yudi menegaskan bahwa konsep Desa Inklusi sejalan dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya prinsip No One Left Behind. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar sangat mendukung inisiatif Desa Inklusi yang digagas oleh Pemerintah Desa Bi’ih bersama Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Banjar melalui Program INKLUSI ‘Aisyiyah. Menurutnya, kolaborasi multipihak antara pemerintah, organisasi masyarakat dalam hal ini ‘Aisyiyah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkeadilan.
“Desa Bi’ih ini menjadi desa percontohan. Harapannya, program Desa Inklusi dapat dikembangkan di desa-desa lain di Kabupaten Banjar agar layanan kepada kelompok rentan semakin maksimal,” katanya.
Launching Desa Inklusi Bi’ih ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar Hafiz Ansyari, Camat Karang Intan, Pembakal Desa Bi’ih, Perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Baznas Kabupaten Banjar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi perempuan yang ada di Banjar. (Suri)
