JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) melakukan kunjungan silaturahim ke Komisi X DPR RI di Kompleks Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kamis (18/06/2026). Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pendidikan tinggi, khususnya yang berdampak pada perguruan tinggi swasta (PTS).
Ketua Umum Forum Rektor PTMA sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma’mun Murod, M.Si., mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari alokasi anggaran pendidikan hingga sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB).
“Kebijakan penerimaan mahasiswa baru belum proporsional. Sejumlah perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa dalam jumlah sangat besar sehingga berdampak pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta, termasuk PTMA,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa banyak PTS unggul memiliki kualitas yang setara dengan perguruan tinggi negeri sehingga perlu mendapatkan perlakuan yang lebih adil dalam kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Forum Rektor PTMA memberikan usulan terkait pentingnya pembangunan arsitektur pendidikan tinggi yang lebih terarah, pengaturan rasio dosen dan mahasiswa yang ideal, serta perlunya kebijakan tertulis dan tegas mengenai penerimaan mahasiswa baru.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Komisi X DPR RI, Ir. Haji La Tinro La Tunrung menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih seimbang bagi PTS serta memastikan distribusi bantuan pendidikan, termasuk KIP Kuliah, berjalan lebih adil.
“Kami akan berusaha menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan Forum Rektor PTMA kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah berencana menyamakan biaya operasional pendidikan antara perguruan tinggi negeri dan swasta mulai tahun 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi antara kedua jenis perguruan tinggi tersebut.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI. Ketua Fraksi PKS DPR RI periode 2025–2029, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si., menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan pendidikan tinggi dan mengakui bahwa ketimpangan distribusi mahasiswa antara PTN dan PTS menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan solusi.
“Banyak kampus swasta yang kesulitan mendapatkan mahasiswa karena perguruan tinggi negeri menerima mahasiswa dalam jumlah yang sangat besar. Ini menjadi perhatian kami dan sedang dicari jalan keluar terbaiknya,” ungkapnya.
Abdul Kharis juga menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan akses KIP Kuliah bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam pertemuan tersebut, Ma’mun Murod mengusulkan penguatan kerja sama riset antara BRIN dengan UMJ serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya., sekaligus memperkenalkan Indonesian Center for Health Evidence-Informed Policy (I-CHIP).
I-CHIP merupakan pusat studi transdisiplin yang dikembangkan UMJ dan berfokus pada penguatan kebijakan kesehatan nasional berbasis bukti ilmiah, keadilan sosial, dan integritas moral. Ia memiliki fokus pada transformasi layanan kesehatan primer, pembiayaan kesehatan yang berkeadilan, ketahanan kesehatan akibat perubahan iklim, hingga penguatan kemandirian farmasi nasional.
Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan BRIN untuk untuk mendukung berbagai program riset dan inovasi yang dikembangkan oleh PTMA.
