SURAKARTA, Suara Muhammadiyah - Muhammadiyah menegaskan komitmen kebangsaannya dengan memutuskan negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Dokumen esensial yang lahir dari Muktamar ke-47 Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurut Agung Danarto, dokumen itu bukan merupakan konsep baru, tetapi memiliki implikasi yang sangat kuat di Persyarikatan Muhammadiyah.
"Untuk menyiapkan kader-kadernya bukan hanya dalam ranah persyarikatan tetapi juga dalam ranah keumatan dan kebangsaan," jelasnya.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengemukakan demikian saat membuka Tanwir ke-3 Nasyiatul Aisyiyah di Puri Nalendra Ballroom Hotel Lor In Syariah, Adi Sucipto, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (6/8).
Pada saat yang sama, pemikiran Muhammadiyah hal ihwal Darul Ahdi Wasyahadah meniscayakan memperkokoh komitmen untuk menyiapkan tiga pilar kekaderan di Muhammadiyah. Kader Persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa.
"Negara Pancasila, NKRI ini adalah hasil hasil konsensus umat bangsa Indonesia yang ada di Indonesia dan Muhammadiyah ikut terlibat di dalamnya, sehingga Muhammadiyah merasa wajib bertanggung jawab untuk menjaga NKRI tersebut," tegas Agung.
Tapi lebih dari itu, tugas akbar Muhammadiyah kini dan seterusnya harus bertungkus lumus ikut serta berada di dalamnya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur.
"Nah, tugas Muhammadiyah adalah menyiapkan Indonesia ini ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," tekannya.
Di situlah titik krusialnya memperkuat kader Persyarikatan dengan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah sebelum berkiprah secara melanglang buana.
"Diaspora itulah yang salah satu diusung oleh Persyarikatan Muhammadiyah periode ini. Diaspora kader kader ke ranah keumatan dan ke ranah kebangsaan," jelasnya.
Terkait dengan konteks diaspora itu, Agung memaknainya sebagai upaya Muhammadiyah untuk menyiapkan sekaligus mengirimkan putra-putra terbaik dalam ranah keumatan dan kebangsaan. Hanya saja, selama ini ranah kebangsaan masih kerap dipersempit pada wilayah yang beririsan dengan politik dan kekuasaan.
"Kadang-kadang tidak mudah itu untuk mengamankan bagaimana kader kita masuk dalam ranah kepemimpinan bangsa, tapi tidak tenggelam, tidak kemudian ikut arus di luar yang tidak sesuai dengan ideologi Muhammadiyah," ungkap Agung.
Sekali lagi, hal itu mesti menjadi atensi saksama bagi Muhammadiyah.
"Perlu ada rumusan bagaimana diaspora Muhammadiyah ke berbagai ranah kebangsaan tersebut," jelasnya. (Cris)
