JAKARTA, Suara Muhammadiyah - Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan mendalam atas aktivitas pertambangan nikel yang berlangsung di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam pernyataannya, Djihadul Mubarok selaku Sekretaris MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa eksploitasi nikel di wilayah yang dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas dunia ini merupakan bentuk pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan warisan alam Indonesia.
“Raja Ampat bukan sekadar wilayah geografis, tetapi aset ekologis dan pariwisata kelas dunia yang tidak tergantikan. Aktivitas pertambangan di kawasan ini sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mencederai nilai-nilai pelestarian lingkungan,” ujar Djihadul dalam keterangannya di sela-sela Kegiatan Green Qurban MLH PP Muhammadiyah.
Menurutnya, keberadaan tambang nikel di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem laut, terumbu karang, dan kawasan konservasi yang menjadi daya tarik utama pariwisata bahari di Indonesia timur. Ia juga menyoroti ancaman terhadap masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup berdampingan secara harmonis dengan alam.
“Pembangunan ekonomi semestinya tidak boleh mengorbankan kekayaan hayati dan ketahanan sosial masyarakat. Jika sektor pariwisata lestari yang berwawasan lingkungan dikembangkan, Raja Ampat dapat menjadi sumber ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pertambangan yang eksploitatif,” tegas Djihadul.
Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengevaluasi dan menghentikan izin-izin pertambangan di kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan nasional, termasuk di Raja Ampat. MLH PP Muhammadiyah juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan menolak model pembangunan yang destruktif.
Sebagai bagian dari gerakan dakwah Lingkungan Hidup yang berkemajuan, MLH PP Muhammadiyah menegaskan bahwa menjaga bumi adalah bagian dari amanat keimanan dan tanggung jawab moral untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas industri yang mengancam kelestarian alam harus dihentikan dan dikaji ulang secara kritis.
