Transparansi Fiskal dan Komunikasi Publik Ala Purbaya
Oleh: Ijang Faisal, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung
Era digital membuka jendela baru bagi keterbukaan pengelolaan keuangan negara. Publik kini menuntut informasi fiskal yang gamblang, seiring arus media sosial dan teknologi informasi yang memudahkan akses data. Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyita perhatian publik karena gaya komunikasinya yang lugas dan spontan. Purbaya saat ini dikenal “tegas, jujur, dan berani berbicara apa adanya” dalam setiap penjelasan ekonomi, jauh berbeda dari gaya diplomatis biasa. Gaya autentik seperti itu bukan sekadar ciri pribadi, melainkan fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan fiskal.
Secara konstitusional, transparansi fiskal di Indonesia memang diamanatkan undang-undang. UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mensyaratkan agar setiap badan publik menyediakan informasi yang akurat dan terbuka kepada masyarakat. Dalam konteks APBN, “keterbukaan informasi APBN merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral” pemerintah untuk memberi gambaran komprehensif penggunaan anggaran negara secara utuh.
Hal ini selaras dengan semangat penyusunan RUU APBN yang melibatkan partisipasi publik, sehingga kebijakan anggaran diharapkan makin kredibel, akuntabel, dan tentunya transparan. Dengan kata lain, UU KIP dan praktik penyusunan APBN modern sama-sama menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi fiskal secara mudah, tepat waktu, dan tanpa beban biaya berat.
Kementerian Keuangan pun menegaskan sikap terbuka ini. Wakil Menkeu dan Sekjen Kemenkeu menyebut informasi APBN bukan semata angka teknokratis, melainkan produk kerja politis dan administratif yang perlu dijelaskan secara gamblang. Dalam seminar nasional, pejabat Kemenkeu menekankan bahwa memberikan informasi komprehensif terkait APBN adalah kewajiban moral dan tanggung jawab pemerintah.
Bahkan birokrasi kini mengangkat peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) agar tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga mendidik publik memahami logika kebijakan fiskal. Ini mencerminkan bahwa pemerintah berusaha memanfaatkan era digital untuk menghadirkan data fiskal secara terbuka, bukan bersembunyi di balik jargon.
Gaya kepemimpinan komunikatif ala Purbaya bersinergi dengan tuntutan legalitas tersebut. Menurut kajian akademis, komunikasi fiskal yang transparan memerlukan integritas dan kejujuran. Konsep kepemimpinan autentik menekankan pemimpin yang konsisten pada nilai pribadi dan berani mengakui tantangan dengan jujur. Purbaya mempraktikkan hal ini dengan berbicara lugas tanpa berpura-pura di hadapan publik. Ia seringkali menyampaikan ancaman risiko fiskal secara terbuka bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menjaga “transparansi relasional dan moralitas kebijakan publik”.
Dalam teori komunikasi organisasi, gaya bicara terbuka seperti Menteri Purbaya justru membangun arsitektur kepercayaan. Dengan mengungkap data fiskal dan menjelaskan logika kebijakan secara sederhana, ia menumbuhkan kepercayaan relasional berbasis kejujuran informasi, bukan pencitraan semata.
Di tengah kultur birokrasi yang dulu kaku, tindakan semacam itu memang memicu kontroversi. Namun pengalaman menunjukkan respons publik makin positif ketika terbukti adanya kejujuran. Misalnya, langkah Purbaya menelpon layanan pajak dan mengkritik pejabat eselon atas isu konkret membalik sentimen warga menjadi dukungan. Laporan media pemerintah mencatat, perpaduan antara gaya lugas Purbaya dan kebijakan pro-rakyat menaikkan sentimen positif karena publik melihat konsistensi antara kata dan tindakan.
Analisis media sosial menunjuk bahwa “di era digital, autentisitas dan aksi nyata menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan”. Ini menggarisbawahi bahwa keberanian Purbaya berkata terus terang kini dipandang bukan sebagai sekadar sok tahu, melainkan keberanian moral yang menghidupkan akuntabilitas publik.
Era digital memang memaksa birokrasi berinovasi dalam penyampaian informasi. Kemenkeu dan lembaga publik lain berlomba memanfaatkan teknologi untuk transparansi: portal anggaran interaktif, laporan rutin, hingga siaran pers terbuka. Reformasi birokrasi Republik Indonesia menaruh transformasi digital sebagai agenda utama, agar layanan publik mudah diakses dan meminimalisasi kecurangan. Sejalan, Komisi Informasi secara rutin mengevaluasi keterbukaan instansi pemerintah dengan survei predikat informatif.
Data terbaru menunjukkan bahwa baru separuh badan publik dinilai cukup informatif; sisanya masih perlu banyak memperbaiki layanan data untuk memenuhi hak publik. Dalam konteks ini, Menteri Purbaya memimpin dengan memberi contoh: menjelaskan risiko utang, proyeksi defisit, dan rencana belanja secara detail dalam forum terbuka. Pendekatan ini mengurangi jarak psikologis antara pemerintah dan warga, sekaligus membangkitkan kembali sense of accountability ketika jargon ekonomi selama ini sulit dipahami publik.
Sikap keterbukaan fiskal semacam ini membawa sejumlah manfaat nyata. Publik lebih mudah melacak penggunaan anggaran, sehingga pengawasan sosial meningkat. Ketika data di muka, koruptor semakin sulit menyembunyikan kebocoran keuangan. Jaminan akses informasi pun meningkatkan kepatuhan masyarakat: ketika warga memahami apa, mengapa, dan bagaimana anggaran dikeluarkan, kepercayaan tumbuh dan dukungan terhadap kebijakan membaik.
Hal ini sejalan dengan analisis kepercayaan publik: “kepercayaan dibangun bukan oleh retorika, melainkan oleh konsistensi perilaku institusional”. Jika komunikasi hanya cemerlang di kata-kata namun berbeza di lapangan, publik mudah skeptis. Sebaliknya, jika Purbaya konsisten antara penjelasan transparan dan realisasi kebijakan, fondasi kepercayaan jangka panjang terbentuk.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi itu. Gaya “koboi” Purbaya perlu dibarengi tanggung jawab: menjamin informasi yang disuguh benar-benar akurat dan mudah diakses. Sejalan teori kepemimpinan kontingen, efektivitas gaya transparan tetap kontekstual. Saat pasar terguncang, penyampaian informasi harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan, tetap mempertahankan sikap terbuka.
Pemerintah pun telah menyiapkan mekanisme undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan informasi publik. Dengan transformasi digital, setiap instansi diharapkan menerbitkan data anggaran dan hasil audit (misalnya oleh BPK) secara online. Langkah-langkah semacam ini diharapkan mengunci komitmen keterbukaan, mengingat UU KIP mewajibkan informasi publik diberikan secara cepat, tepat waktu, dan tanpa hambatan.
Transparansi fiskal sejatinya bukan beban, melainkan upaya membangun demokrasi berkeuangan sehat. Filosofi komunikasi Purbaya menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah investasi jangka panjang untuk kredibilitas pemerintah. Ketika masyarakat melihat detail pajak dan belanja negara, mereka merasa dihargai sebagai mitra pengelolaan negara, bukan sekadar penerima aturan sepihak.
Sikap terbuka ini menghidupkan optimisme baru bahwa pemerintah mampu berbicara secara manusiawi. Purbaya tidak sekadar mentransmisikan data, ia menceritakan narasi kebijakan dengan bahasa sederhana, membangun keterhubungan empatik. Itu sebabnya gaya komunikatif ini menyegarkan citra pemerintahan dan menjadi magnet dukungan.
Akhirnya, dalam simpul yang kuat: kepemimpinan fiskal harus memadukan keberanian moral dengan tanggung jawab publik, sebagaimana ditunjukkan Purbaya saat ini. Transparansi fiskal, sesuai amanat UU, bukan bersifat episodik, melainkan kebutuhan berkelanjutan. Konsistensi gaya komunikasi Purbaya dalam menyajikan data faktual dan mengakui tantangan ekonomi adalah bukti komitmen membangun kepercayaan.
Dengan demikian, Indonesia melangkah ke arah tata kelola pemerintahan yang etis, transparan, dan akuntabel. Model ini menunjukkan bahwa di era digital, kepemimpinan komunikatif—yang tak takut berkata jujur—justru memperkuat legitimasi kebijakan publik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi fiskal terbuka ini, bila terus dipupuk, akan menjadi fondasi teguh bagi ketahanan ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Era informasi menuntut pemerintah terbuka. Dengan keteladanan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan komunikasi fiskal yang transparan dan jujur, ruang dialog antara negara dan publik mengembang. Sikap ini tidak hanya memenuhi tuntutan UU KIP tentang hak publik atas informasi, tetapi juga membangun kredibilitas dan kepercayaan di mata rakyat. Bila gaya lugas dan konsisten ini dipertahankan, transformasi keuangan negara menuju keterbukaan penuh dapat terwujud, memperkuat fondasi demokrasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia emas di masa depan. Wallahu’alam
