YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah - Rencana evaluasi dan penutupan program studi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, menegaskan adanya ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Di sejumlah bidang, jumlah lulusan dinilai melampaui daya serap industri sehingga memunculkan wacana penataan ulang program studi di perguruan tinggi.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menilai wacana tersebut masih memerlukan kejelasan lebih rinci, terutama terkait bidang apa saja yang dianggap tidak relevan. Ia mencontohkan sektor pendidikan dan kedokteran yang sama-sama disebut mengalami kelebihan lulusan, tetapi di sisi lain masih menghadapi kekurangan tenaga di lapangan.
“Beberapa program seperti pendidikan disebut mengalami inflasi lulusan, tetapi harus jelas pendidikan yang mana—apakah guru SD, guru mata pelajaran, atau bidang tertentu. Karena di lapangan justru masih banyak daerah yang kekurangan guru. Begitu juga dengan kedokteran. Jika dianggap berlebih, mengapa pembukaan fakultas kedokteran tetap didorong? Bisa jadi yang dibutuhkan sebenarnya dokter spesialis, bukan dokter umum, tetapi ini belum dijelaskan secara tegas,” ujar Prof. Zuly, Senin (27/4).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan utama tidak semata terletak pada jumlah program studi, melainkan pada keterhubungan antara kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendekatan multidisiplin menjadi kunci agar lulusan tetap relevan tanpa harus menutup program studi tertentu.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial, tetap memiliki peran penting dalam mendukung industri. Kebutuhan industri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial, sosial, dan kebijakan.
“Jika industri hanya dilihat dari sisi teknik, itu tidak cukup. Pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga relasi dengan masyarakat membutuhkan kontribusi ilmu sosial. Jadi, persoalannya bukan pada relevan atau tidaknya, melainkan bagaimana mengintegrasikannya dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Dalam merespons dinamika tersebut, UMY memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibandingkan menutup program studi secara langsung. Strategi ini dinilai lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan bidang keilmuan tertentu.
Penguatan kurikulum dilakukan dengan melibatkan praktisi industri serta memperkuat kompetensi nonakademik mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri.
“Kami menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan dunia kerja serta menghadirkan praktisi agar mahasiswa memahami kebutuhan di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga didorong mengembangkan soft skills agar tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga siap secara profesional,” ujarnya.
Di sisi lain, Prof. Zuly mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak semata berorientasi pada kebutuhan industri jangka pendek. Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki peran lebih luas dalam membangun keilmuan dan peradaban.
“Pemerintah perlu menjelaskan secara tegas program studi apa yang akan ditutup dan dikembangkan. Jangan sampai perguruan tinggi hanya mengikuti tren tanpa arah yang jelas. Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi juga membangun ilmu pengetahuan dan masa depan bangsa,” tegasnya. (NF)
