MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Politeknik Muhammadiyah (PoltekMu) Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS).
PoltekMu mengikuti Pendampingan Pembentukan Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Pendampingan itu dihelat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 9 di Social Barn Coffee, Mega Plaza Lt. 4 Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Direktur PoltekMu Makassar, Mustari Bosra hadir langsung dalam acara tersebut didampingi Arifuddin dari Satgas PPKS PoltekMu Makassar. "PoltekMu sejak swal ada perintah beberapa tahun lalu, kami sudah membentuk satgas," ujar Mustari.
Bahkan kata Direktur, setiap pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), PoltekMu bersama seluruh mahasiswa baru dan civitas akademica mendeklarasikan kampus anti dosa tiga dosa perguruan tinggi. Dengan adanya Satgas ini, PoltekMu Makassar berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.
Sementara itu, Arifuddin menyatakan Satgas PPKS juga melibatkan perwakilan mahasiswa
yang berasal dari organisasi kemahasiswaan PoltekMu Makassar. Selama ini, satgas tidak hanya melakukan deklarasi setiap tahun, tetapi juga mengadakan sosialisasi, seperti seminar yang dihelat beberapa waktu lalu.
PKKMB tahun ini, kata Arif, satgas akan kembali menggelar deklarasi yang dilakukan
bersama seluruh mahasiswa baru PoltekMu Makassar. "Insya Allah deklarasi akan disaksikan langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah 9, Bapak Andi Lukman. Ini wujud ril dari komitmen kami di PoltekMu," kata dia.
Tim PPKPT LLDIKTI Wilayah 9 mengungkapkan, kali ini Satgas PPKS di kampus dibentuk sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024. Dalam pendampingan tersebut, pihak kampus berkomitmen untuk melakukan penyesuaian struktur Satgas agar sesuai dengan ketentuan terbaru, yakni menjadi Satuan Tugas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi).
LLDIKTI Wilayah IX menegaskan bahwa laporan resmi pembentukan Satgas PPKPT harus disampaikan paling lambat pada 29 Agustus 2025 melalui tautan yang telah disediakan.
