114 Tahun Muhammadiyah: Kapal Besar yang Tak Boleh Kehilangan Arah

Foto Istimewa
Foto Istimewa

114 Tahun Muhammadiyah: Kapal Besar yang Tak Boleh Kehilangan Arah

Oleh: Nursalim, Ketua PD Muhammadiyah Kota Serang dan Ketua LHKP PWM Banten

Pada 18 November 2026, Muhammadiyah genap berusia 114 tahun. Sebuah usia yang tidak sekadar menandai panjangnya perjalanan organisasi, tetapi juga membuktikan daya tahan sebuah gerakan dalam menghadapi perubahan zaman. Sejak didirikan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912, Muhammadiyah ibarat kapal besar yang mengarungi samudra sejarah: melewati gelombang kolonialisme, pergolakan kemerdekaan, perubahan rezim politik, transformasi sosial, hingga revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Menariknya, kapal ini tidak karam, bahkan terus memperluas jangkauan pelayarannya.

Apa rahasianya? Bukan semata-mata kekuatan organisasi, melainkan kemampuan menjaga kesinambungan antara keyakinan, pembaruan pemikiran, dan tindakan nyata. Muhammadiyah tidak menjadikan agama sebagai menara gading yang sibuk mengurusi simbol, tetapi sebagai energi pembebasan yang harus bekerja menyelesaikan persoalan manusia.

Spirit Al-Ma'un menjadi bukti paling konkret. K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa keberagamaan tidak cukup diukur dari kesalehan ritual, tetapi harus dibuktikan melalui keberpihakan kepada anak yatim, fakir miskin, dan kelompok yang dilemahkan. Tafsir tersebut melahirkan tradisi filantropi dan pelayanan sosial yang menjadi karakter penting Persyarikatan. Dalam perspektif Max Weber (2002), etika keagamaan dapat menjadi kekuatan yang membentuk tindakan sosial dan menggerakkan perubahan masyarakat. Muhammadiyah memperlihatkan bagaimana keyakinan diterjemahkan menjadi institusi dan kerja kemanusiaan.

Hari ini, hasil perjalanan itu dapat dilihat melalui jaringan sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga zakat dan filantropi yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Amal usaha tersebut bukan sekadar aset organisasi, melainkan infrastruktur peradaban. Ia hadir ketika negara belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan tertinggal.

Namun, di sinilah letak tantangan sekaligus pertanyaan kritisnya: apakah besarnya amal usaha selalu berbanding lurus dengan besarnya manfaat sosial? Jangan sampai keberhasilan membangun gedung mengalahkan keberanian membangun keadilan. Jangan sampai institusi semakin megah, tetapi kepekaan sosial justru semakin lemah. Amal usaha harus tetap menjadi alat dakwah dan pelayanan, bukan berubah menjadi tujuan yang hanya sibuk mempertahankan aset, jabatan, dan kepentingan birokratis.

Muhammadiyah memiliki modal sejarah untuk menjawab tantangan itu. Gagasan Islam Berkemajuan menegaskan bahwa Islam harus menjadi kekuatan pencerahan, ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban. Haedar Nashir (2016) menempatkan Islam Berkemajuan sebagai orientasi gerakan yang mengintegrasikan pemurnian akidah, tajdid, dan praksis sosial. Artinya, kemajuan bukan sekadar kemampuan mengelola ribuan lembaga, tetapi juga keberanian melahirkan pemikiran baru dan menjawab persoalan zaman.

Memasuki usia 114 tahun, tantangan Muhammadiyah semakin kompleks. Polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, krisis keteladanan, disinformasi digital, kerusakan lingkungan, dan menguatnya pragmatisme kekuasaan merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak seremoni keagamaan. Muhammadiyah harus tetap menjadi kekuatan moral yang kritis terhadap kekuasaan, tanpa kehilangan independensi dan jarak etiknya. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh membuat suara kritis menjadi tumpul, apalagi mengubah dakwah menjadi legitimasi politik.

Tema Milad ke-114, “Bersama Satukan Bangsa”, karena itu, harus dibaca lebih jauh daripada sekadar slogan persatuan. Indonesia tidak hanya membutuhkan persatuan secara retoris, tetapi persatuan yang dibangun di atas keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan keberpihakan kepada rakyat. Persatuan tanpa keadilan hanyalah kesepakatan semu yang menyembunyikan ketimpangan. Muhammadiyah harus berani mengingatkan bahwa bangsa ini tidak cukup hanya rukun, tetapi juga harus adil.

Robert D. Putnam (1993) menjelaskan pentingnya modal sosial berupa kepercayaan, jejaring, dan norma kerja sama dalam memperkuat kehidupan kolektif. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, Muhammadiyah memiliki peluang besar menjadi jembatan sosial lintas identitas melalui pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dialog kebangsaan.

Pada akhirnya, usia 114 tahun bukan alasan untuk berpuas diri. Kapal besar Muhammadiyah tidak boleh terlena oleh luasnya armada, banyaknya penumpang, atau megahnya pelabuhan yang telah dibangun. Ia harus terus memastikan arah pelayarannya tetap berpihak kepada umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Sebab, ukuran kebesaran Muhammadiyah bukan semata-mata berapa banyak sekolah, kampus, rumah sakit, atau gedung yang dimiliki, melainkan seberapa besar penderitaan manusia yang berhasil dikurangi dan seberapa banyak kehidupan yang berhasil dimuliakan.

Muhammadiyah harus terus berkemajuan, tetapi jangan pernah kehilangan keberpihakan. Sebab, kapal yang besar tanpa kompas moral hanya akan menjadi bangunan terapung di tengah samudra sejarah. Wallahu’alam bissowab.