Anak Muda Punya Peran Penting di Pemilu 2024
MALANG, Suara Muhammadiyah - Pesta demokrasi 2024 sebentar lagi akan datang. Banyak pihak menilai bahwa generasi muda memiliki peran penting untuk turut andil dalam menyukseskan pemilu. Pembahasan serupa juga disajikan dalam dialog kebangsaan garapan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Cangkir Opini, 7 September lalu. Acara tersebut bertajuk Muhammadiyah dan Pemilu.
Turut hadir Kombes Pol Dekananto Eko Purwono selaku Dirgen Intelkam Polda Jawa Timur. Ia mengatakan bahwa kondisi demografi Indonesia saat ini memiliki banyak kerawanan. Bahkan bisa memunculkan perpecahan. Banyak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Hal ini bisa dimanfaatkan dan dimanipulasi oleh sederet oknum.
“Dibalik meriahnya pesta demokrasi, masih banyak paradoks yang kembali terulang. Banyak ketimpangan dan kecurangan yang mungkin dapat terjadi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, demokrasi Indonesia saat ini sedang berada pada mode liberal. Artinya, peran serta masyarakat dalam pertumbuhan bangsa semakin menguat. Namun, hal ini juga dapat membawa dampak negatif seperti disintegrasi politik maupun kebebasan yang terlalu kebablasan.
“Banyak yang harus diwaspadai dan disiapkan. Masih ada potensi infiltrasi peran asing, pemilu yang ditumpangi dengan agenda yang bertentangan dengan pancasila, maupun penyalahgunaan anggaran pemilu,” tegas Eko.
Hal ini terjadi juga karena turunnya peran generasi muda di dunia politik. Banyak anak muda yang memilih untuk acuh tak acuh dan netral untuk andil dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal menurut Muhammad Mirdasy selaku Ketua LHKP PWM Jatim, mahasiswa sebenarnya punya peran tinggi untuk menggandeng dan mengajak masyarakat lain.
“Namun pertanyaannya adalah, apakah kemampuan influence yang dimiliki itu dapat dilakukan?” katanya.
Menurutnya, pemuda harus bisa memberikan sumbangsih agar keberhasilan dan kekujuran dalam pemili dapat terhaga. Apalagi saat ini milenial berada pada porsi yang cukup tinggi, yakni 69% hak pilih dalam pemilu. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu konflik bahkan kecurangan dari berbagai pihak bisa muncul.
Ia juga memberikan sederet kriteria pemilu yang berkualitas. Di antaranya, regulasi yang jelas, peserta pemilu yang kompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi netral, dan penyelenggara pemilu yang berintegrasi.
Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. berharap dialog ini mampu menambah wawasan. Baik secara individual maupun institusional. Apalagi, di 2030 nanti Indonesia akan memcapai puncak bonus demografi. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan skill dan langkah persiapan untuk anak-anak muda.
“Salah satu upaya UMM untuk menyipkannya yakni dengan menciptakan program inovasi baru yang disebut dengan Center of Excellence (CoE),” pungkas Fauzan. (diko)
