Demokrasi yang Kehilangan Jiwa
Oleh: Suko Wahyudi, Pegiat Literasi Tinggal di Yogyakarta
Penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana terjadi dalam kasus yang menyeret Fadia A. Rafiq, kembali menghadirkan pertanyaan yang lebih besar dari sekadar pasal hukum dan nilai kerugian negara. Setiap peristiwa semacam ini sesungguhnya adalah cermin bagi kualitas demokrasi kita. Apakah demokrasi yang kita bangun telah memiliki kedalaman etik, ataukah ia baru berhenti pada prosedur yang tertib tetapi hampa makna?
Selama dua dekade lebih, Indonesia kerap dipuji sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Pemilu berjalan relatif damai, partisipasi publik cukup tinggi, dan sirkulasi kekuasaan berlangsung terbuka. Namun kemajuan prosedural itu tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan moral. Demokrasi yang hanya mengandalkan mekanisme formal mudah tergelincir menjadi arena kompetisi kekuasaan semata, tanpa kesadaran akan tanggung jawab etis yang menyertainya.
Mandat rakyat bukanlah sekadar angka kemenangan. Ia adalah titipan kepercayaan. Di dalam satu suara yang diberikan, tersimpan harapan tentang keadilan, kesejahteraan, dan tata kelola yang bersih. Ketika mandat itu dikhianati, yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga jalinan kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya. Korupsi pada level kepala daerah tidak sekadar melukai kas publik; ia menggerus legitimasi moral demokrasi itu sendiri.
Di sinilah pentingnya membaca peristiwa korupsi sebagai krisis spiritualitas publik. Istilah ini tidak merujuk pada simbol-simbol religius atau formalisasi agama dalam ruang negara. Spiritualitas publik adalah kesadaran kolektif bahwa kekuasaan adalah amanah. Ia mengandaikan adanya tanggung jawab moral yang melampaui kalkulasi politik dan keuntungan sesaat. Tanpa kesadaran semacam itu, demokrasi mudah berubah menjadi sekadar prosedur legal yang kehilangan jiwa.
Godaan kekuasaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kasar. Ia kerap hadir melalui pembenaran-pembenaran kecil. Lingkaran pujian, akses terhadap fasilitas, dan legitimasi sosial dapat membius kepekaan nurani. Dalam situasi seperti itu, batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi kabur. Korupsi jarang dimulai dari niat jahat yang eksplisit; ia tumbuh dari kompromi-kompromi yang dianggap wajar.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas politik biaya tinggi. Kontestasi kepala daerah memerlukan sumber daya besar. Dalam kondisi demikian, jabatan rentan dipersepsi sebagai instrumen untuk memulihkan ongkos politik. Jika paradigma ini dibiarkan, mandat rakyat akan direduksi menjadi alat legitimasi untuk mengelola sumber daya demi kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi pun kehilangan orientasi pengabdiannya.
Karena itu, penindakan hukum oleh KPK tetap penting sebagai mekanisme koreksi. Ia memberi pesan bahwa jabatan publik bukan ruang kebal hukum. Namun penindakan bersifat reaktif. Ia bekerja setelah pelanggaran terjadi. Tantangan yang lebih mendasar adalah membangun kultur integritas yang mencegah penyimpangan sejak awal.
Demokrasi yang sehat memerlukan dua pagar sekaligus: pagar hukum dan pagar moral. Hukum berfungsi sebagai pengendali eksternal, sementara moralitas bekerja sebagai pengendali internal. Tanpa pagar moral, hukum akan selalu dikejar celahnya. Sebaliknya, tanpa hukum yang tegas, moralitas mudah tergerus oleh kepentingan.
Spiritualitas publik menjadi fondasi bagi pagar moral itu. Ia mengingatkan bahwa mandat rakyat tidak hanya berdimensi horizontal, tetapi juga vertikal. Dalam tradisi etika yang hidup di masyarakat kita, amanah selalu terkait dengan pertanggungjawaban, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada sejarah dan Tuhan. Kesadaran ini tidak perlu dipaksakan dalam bentuk regulasi religius, melainkan diinternalisasi sebagai etika pribadi dan kolektif.
Lebih jauh, masyarakat pun memikul tanggung jawab. Pilihan politik bukan tindakan netral. Ia adalah keputusan moral. Jika publik memilih berdasarkan transaksi sesaat, popularitas semata, atau kedekatan emosional tanpa mempertimbangkan rekam jejak integritas, maka fondasi etis demokrasi turut dilemahkan. Spiritualitas publik berarti kesadaran bahwa memilih pemimpin adalah bagian dari komitmen menjaga kebaikan bersama.
Demokrasi Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Namun kematangan demokrasi tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga, melainkan dari kualitas karakter para pelakunya. Kita membutuhkan partai politik yang tidak hanya piawai menyusun strategi kemenangan, tetapi juga serius membina integritas kadernya. Kita memerlukan pendidikan politik yang tidak berhenti pada teknik kampanye, melainkan menyentuh dimensi etika kekuasaan.
Korupsi kepala daerah hendaknya tidak dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu. Ia adalah peringatan bahwa demokrasi prosedural belum tentu sejalan dengan demokrasi bermoral. Jika kasus semacam ini terus berulang, bahaya terbesar bukan hanya kerugian negara, melainkan tumbuhnya sinisme publik. Ketika masyarakat meyakini bahwa politik identik dengan penyimpangan, partisipasi akan berubah menjadi formalitas tanpa kepercayaan.
Demokrasi tanpa kepercayaan adalah demokrasi yang rapuh. Ia mungkin tetap berjalan secara administratif, tetapi kehilangan legitimasi batin. Oleh karena itu, penguatan spiritualitas publik menjadi agenda yang tidak kalah penting dibanding reformasi kelembagaan. Ia menuntut kesediaan semua pihak—pemimpin, partai, masyarakat, dan media—untuk menempatkan integritas sebagai nilai utama, bukan sekadar retorika.
Antara mandat rakyat dan godaan kekuasaan selalu ada ruang pilihan. Pilihan itu ditentukan oleh kualitas kesadaran. Jika mandat dipahami sebagai kehormatan yang harus dijaga, maka kekuasaan menjadi sarana pengabdian. Jika ia dipersepsi sebagai hak istimewa, maka kekuasaan mudah berubah menjadi alat pemuasan kepentingan pribadi.
Demokrasi yang kita dambakan bukan hanya demokrasi yang tertib dalam pemilu, tetapi juga jujur dalam praktik kekuasaan. Ia bukan sekadar tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana kemenangan itu dijalankan. Tanpa jiwa, demokrasi hanya menjadi mekanisme sirkulasi elite. Dengan jiwa, ia dapat menjadi jalan menuju keadilan sosial yang lebih bermakna.
Peristiwa hukum yang menimpa pejabat publik seharusnya menjadi momentum refleksi kolektif. Demokrasi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar prosedur. Ia membutuhkan integritas yang hidup dalam kesadaran publik. Sebab pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan yang kita buat, tetapi oleh nilai yang kita hidupi bersama.
