Dilema Administrasi Pendidikan Gibran, Menimbang dan Menimang Kelulusan
Dilema Administrasi Pendidikan Gibran, Menimbang dan Menimang Kelulusan
Prof. Dr. Muh. Hizbul Muflihin,M.Pd Wakil Ketua PDM Banyumas, Guru Besar Administrasi Pendidikan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Saat mendengar kalimat “ini administrasinya”, lalu terbesit dalam benak pikiran orang, “Oh itu membayar sebagai ganti selembar surat keterangan”. Pemaknaan yang demikian memang tidak salah besar, sebab hal itu menunjukkan secara tegas hitam diatas putih data, fakta dan identitas seseorang akan dianggap sah dan valid dari kacamata hukum. Hizbul Muflihin (2021) dalam analisis kebijakan dan administrasi pendidikan, menegaskan bahwa administrasi merupakan tatanan pengelolaan yang memadukan fungsi manajemen operasional dengan nilai pembinaan karakter. Dimana pengelolaan komponen pendidikan—seperti kurikulum, kesiswaan, dan ketenagakerjaan—harus berjalan secara akuntabel demi menjamin kepastian status akademik serta moralitas peserta didik.
Sementara itu Suharsimi Arikunto (2008), menyatakan bahwa fokus utama tata administrasi pembelajaran/perkuliahan terletak pada keteraturan pencatatan, inventarisasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap setiap komponen proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Lebih tegas Suyanto (2009), memandang bahwa administrasi sebagai alat tata kelola (governance) yang strategis untuk mendorong efisiensi dan mutu lembaga. Selain itu administrasi bukan sekadar instrumen birokrasi, melainkan penggerak utama dalam penciptaan ekosistem sekolah yang adaptif dan berorientasi pada kualitas (quality-oriented management).
Sejak jaman dulu sampai tahun 2023, siswa dinyatakan lulus sekolah/tamat dibuktikan dengan mendapat STTB (Surat Tanda Tamat Belajar). Setelahnya digantikan oleh istilah Ijazah berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Siswa dinyatakan lulus atau tamat, jika siswa telah memenuhi seluruh standar kompetensi dan kriteria kelulusan pada jenjang tertentu yang dibuktikan dengan STTB atau Ijazah serta transkrip nilai atau raport. Sementara itu pernah sekolah dan tidak tuntas atau putus sekolah, mengindikasikan bahwa yang bersangkutan hanya tercatat pernah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu tanpa menyelesaikannya. Secara administratif dibuktikan dengan buku raport yang memuat nilai-nilai ujian sejak awal sampai batas akhir tidak menyelesaikan belajar dan diperkuat dengan catatan di bagian akhir/belakang raport dengan diksi „Tidak Tamat Belajar/keluar“.
Memang mendapat predikat "tamat sekolah" memberikan rasa puas di akhir penutupan yang tuntas dan membanggakan. Dia memiliki sejuta rasa atas perjuangannya selama bertahun-tahun membuahkan hasil yang diakui sah secara hukum walaupun hanya dibuktikan dengan selembar surat secara administratif. Dampak yang besar adalah munculnya “sense of accomplishment“, berupa kepercayaan dan rasa aman saat berinteraksi di masyarakat, apalagi saat menjadi pejabat pemerintah, yang mau tidak mau tidak bisa lari dari berbicara, berpendapat dan bahkan menyampaikan kesimpulan. Selain itu „tamat sekolah“ Juga menimbulkan rasa aman dan nyaman saat melamar pekerjaan karena memiliki legitimasi sosial yang setara dengan teman sebayanya. Secara mental, siswa yang tamat belajar akan lebih siap melangkah ke fase kehidupan berikutnya untuk kuliah, bekerja dan bahkan bisa menjelajah menjadi anggota legislatif, yudikatif dan kepala dan wakil kepala negara. Hal yang demikian ini karena fondasi sebelumnya dianggap sudah selesai, aman dan diakui secara sosial dan legal secara hukum keadministrasian negara.
Berbanding terbalik 360 derajat, bagi siswa yang menyandang panggilan "pernah sekolah" , hal ini menyiratkan ada sesuatu yang terputus di tengah jalan dan tidak selesai. Secara psikis dan sosial, yang menyandang „putus sekolah“ entah karena faktor ekonomi, masalah keluarga dan bahkan karena tidak mampu berpikir dalam mengikuti pelajaran (Jawa: ora gadhuk kuping), hal ini akan memicu rasa rendah diri (inferiority complex) dan malu saat berkumpul dengan teman sebayanya. Andaikan dipaksakan untuk berkumpul dalam jajaran birokrasi dan pemegang kekuasaan, yang bersangkutan bisa menyandang kikuk, kaku, gagap dan bahkan tidak bisa menangkap isi pembicaraan dari orang-orang yang ada disekitarnya. Endingnya bukan saja akan dihantui perasaan canggung, tidak mampu bahkan bisa mengalami depresi berat. Di sisi lain, secara administratif, penyebutan dengan diksi "pernah sekolah" dalam surat keterangan resmi sebenarnya adalah bentuk penghalusan bahasa birokrasi agar tidak menggunakan kata yang lebih keras seperti "gagal" atau "dikeluarkan". Tujuannya agar siswa tetap memiliki bukti jejak pendidikan, jika suatu saat ingin melanjutkan lewat jalur kesetaraan (Kejar Paket) tanpa merasa ditolak sepenuhnya oleh masyarakat secara hukum administratif. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3) & penjelasannya, juga ditegaskan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 107–115).
Meneropong Dokumen Administrasi Gibran
Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka telah diputuskan dalam putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026). Isi putusan menegaskan bahwa Gibran hanya memiliki Certificate of Attendance, Academic Records, Explanation of Grades. Keberadaan ketiga dokumen tersebut kini menjadi substansi penetapan hukum utama yang melandasi pengambilan keputusan Mahkamah Agung. Dampak dari putusan MA yang sebelumnya juga dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 5–6 Oktober 2026, majelis hakim MK secara eksplisit menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan setara SMA. Sementara itu putusan MA menegaskan bahwa putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 (dirilis 10 November 2026) mengabulkan gugatan tata usaha negara dan membatalkan Suket penyetaraan SMA milik Gibran. MA menilai penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 oleh pihak kementerian dilakukan tanpa bukti sertifikat kelulusan luar negeri, sehingga melanggar asas kecermatan formal.
Mengapa Ketiga Dokumen administrasi tersebut menjadi dasar MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang dimiliki Gibran ?. Karena secara administratif ia gagal dalam memenuhi syarat minimal "Kelulusan" (Proof of Graduation), sekalipun itu yang mengeluarkan adalah kemendikdasmen RI. Secara regulatif tata kelola pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa syarat utama penyetaraan pendidikan luar negeri ke jenjang SMA/SMK adalah adanya bukti tamat sekolah/pendidikan yang ditunjukkan dengan Ijazah/Diploma/Graduation Certificate), bukan certificate of Attendance. Secara tekstual administrative Certificate of Attendance yang dimiliki Gibran hanya membuktikan kehadiran fisik atau pendaftaran sebagai peserta didik pada suatu program/studi, bukan pernyataan riil secara tertulis bahwa yang bersangkutan telah lulus atau tamat pendidikan. Pelacakan selanjutnya Gibran memiliki academic records, yang berisi riwayat mata pelajaran dan nilai selama proses belajar, tetapi tidak membuktikan keberhasilannya dalam menamatkan jenjang pendidikan atau dinyatakan lulus, sehingga tidak memiliki Certificate of Graduation atau bukti kelulusan semacam ijazah /diploma.
Dalam konteks administrasi yang diterima Gibran, pihak pemberi surat keterangan dinilai oleh MA ada pelanggaran General Principles of Good Governance, khususnya asas kecermatan, dan ketelitian formal/fisik yang dijadikan pijakan. Dengan demikian pejabat publik menerbitkan keputusan penyetaraan (beschikking) atas dasar dokumen yang secara substansi materiil tidak memenuhi kualifikasi sebagai Ijazah Kelulusan. Batalnya legalitas penyetaraan SMA, secara hukum administrasi negara Gibran tidak lagi memiliki dokumen penyetaraan resmi yang menyatakan pendidikan luar negerinya sederajat dengan SMA di Indonesia. Dampak terhadap secara administratif syarat utama pendaftaran jabatan publik (seperti calon kepala daerah maupun calon wakil presiden) berdasarkan undang-undang adalah cacat administrasi retrospektif pada berkas kelengkapan syarat pencalonannya.
Dalam hukum administrasi negara dan sistem pendidikan nasional (sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas dan regulasi teknis kementerian seperti Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024), selembar ijazah bukan sekadar kertas formalitas, melainkan memiliki dua dimensi yang saling mengunci, dimensi administratif dan substantif isi. Selembar ijazah/diploma (Certificate of Graduation) adalah alat bukti yang sah dan mengikat (Probative Value), dimana Ijazah menjadi satu-satunya dokumen hukum yang secara mutlak membuktikan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Dokumen pendamping lain—seperti rapor, transkrip nilai (academic records), atau surat keterangan kehadiran (certificate of attendance)—secara administratif hanya berfungsi sebagai pelengkap dan tidak dapat menggantikan kedudukan ijazah apabila dokumen induk kelulusannya tidak ada.
Dari sudut pandang substansi isi dokumen, ijazah dipandang dan sebagai bukti riil bahwa pemiliknya telah memenuhi seluruh standar kompetensi lulusan pada jenjang tersebut—bukan sekadar hadir duduk di kelas atau mengikuti sejumlah mata pelajaran. Dalam kerangka kualifikasi pendidikan (seperti KKNI di Indonesia), isi ijazah mencerminkan tingkat kedalaman ilmu dan keterampilan tertentu (misalnya lulusan pendidikan menengah dibandingkan program kursus, matrikulasi, atau foundation). Inilah sebabnya dalam proses penyetaraan ijazah luar negeri, substansi kurikulum dan status kelulusan lembaga asal harus diuji secara ketat agar setara dengan standar nasional.
Selembar ijazah secara administrasi memberikan legitimasi hukum kepada pemiliknya, sementara substansi isi (apa yang tertulis, tercatat dan semua yang menempel pada ijazah seperti foto, materai dan logo, memberikan legitimasi akademik dan kompetensi. Antara sisi substansi dan isi dokumen, keduanya tidak dapat dipisahkan. Administrasi tanpa substansi kelulusan menjadikannya cacat hukum, sedangkan proses belajar tanpa pengesahan administratif membuat status kelulusannya tidak diakui negara. Setelah menimbang dan menimang lika-liku perjalanan hukum yang tertuang dalam putusan MK dan MA, serta mencermati sisi administrative dan isi substantif berkas yang dijadikan dasar keluarnya surat keterangan untuk mendaftar sebagai wakil pimpinan negara, Kamis, 12 November 2027 Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat resmi pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR yang diterima langsung oleh ketua MPR.
Dengan berhentinya menjabat sebagai wakil Presiden atas permintaan sendiri, polemik antara perbedaan sistem kurikulum luar negeri (seperti jalur matrikulasi/program persiapan di Singapura dan Australia) dengan standar kelulusan SLTA di Indonesia tidak lagi memiliki objek sengketa jabatan publik. Sekaligus ketika surat pengunduran diri resmi diserahkan dan jabatan dinyatakan kosong, kepentingan hukum (legal interest) untuk memulihkan atau memperjuangkan kembali Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA tersebut juga menjadi menjadi gugur atau tidak ada artinya lagi. Sisi implikasi tata kelola verifikasi dan penyetaraan pendidikan dalam rangkaian peristiwa mulai dari pencabutan Suket hingga pengunduran diri pejabat publik ini menjadi preseden penting bagi birokrasi pendidikan (Kemendikdasmen dan lembaga penyelenggara seleksi publik).
Mutiara Hitam: Sengkarut Dokumen Administrasi Kelulusan
Dalam manajemen pendidikan, keberhasilan seorang peserta didik diukur melalui siklus yang utuh. Kehadiran di kelas (attendance) dan catatan nilai harian/semester (academic records) adalah bagian dari proses, sedangkan kelulusan yang disahkan melalui asesmen akhir dan ijazah adalah output. Manajemen pendidikan menegaskan bahwa proses yang tidak ditutup dengan evaluasi ketuntasan akhir tidak dapat diklaim sebagai keluaran (lulusan) yang sah. Diketahui bahwa secara sistem pendidikan di berbagai negara memiliki struktur dan model yang berbeda—termasuk keberadaan program persiapan (foundation), kursus singkat, atau jalur matrikulasi (pathway) sebelum masuk perguruan tinggi. Sehingga manajemen pendidikan nasional perlu memperketat pemetaan penyetaraan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) agar program transisi atau non-gelar di luar negeri tidak disalah artikan sebagai kelulusan jenjang pendidikan menengah formal (SMA/SMK).
Dari sisi administrasi pendidikan, tugas dan tanggung jawab bagian ketatausahaan menuntut presisi dalam membedakan fungsi setiap dokumen. Surat keterangan kehadiran, transkrip nilai sementara, dan ijazah memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Mencampuradukkan bukti "pernah mengikuti proses" menjadi bukti "telah menyelesaikan/tamat" merusak kepastian hukum administrasi. Selain itu lembaga penerima syarat administratif (seperti komisi seleksi atau penyelenggara pemilu, panitia penerimaan pegawai, bahkan panitia penerimaan siswa baru ditingkat atasnya), saat bekerja melaksanakan penerimaan pendaftaran tidak dapat hanya mengandalkan surat keterangan turunan secara pasif tanpa mekanisme verifikasi silang terhadap dokumen sumbernya. Disinilah arti pentingnya calon menyerahkan ijazah aslinya dan kemudian membandingkan/mencocokkan dengan turunannya (foto copyannya) apakah sama dan persis dengan ijazah aslinya. Juga perlu dilihat apalah turunannya disahkan oleh pejabat yang berwenang dilembaga asal pada saat kurun waktunya, dan teregister dengan benar/ valid dan ada masa berlakunya. Transparansi arsip dan audit dokumen seperti itu menjadi benteng utama untuk mencegah krisis legitimasi di kemudian hari.