Elite Politik Menjaga Situasi
Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 terus bergerak maju sampai tiba 14 Februari 2024. Penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dilakukan pada 19 Oktober sampai 25 November 2023. Masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Lebih dua tahun para elite di pemerintahan, partai politik, dan komponen bangsa giat dalam persiapan pencalonan, khususnya untuk capres dan cawapres. Setiap hari rakyat disuguhi aktivitas para elite politik tentang manuver capres dan cawapres, meskipun belum terdaftar.
Wajar proses demokrasi ada persiapan proses politik calon mencalonkan. Hal positifnya masyarakat diberi informasi terbuka agar tidak seperti membeli kucing dalam karung. Sama halnya setiap elite politik berhak untuk “cawe-cawe” dalam proses politik Pemilu 2024 tersebut, sejauh masih berada dalam koridor demokrasi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan serta melanggar konstitusi dan aturan.
Namun mulai muncul proses politik dan berbagai pernyataan elite politik yang tidak semestinya, yang cenderung memanaskan situasi. Isu dan pernyataan Pemilu 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden hanya dua pasangan calon atau paslon. Isu lain tentang politik identitas yang dialamatkan pada paslon tertentu dan dikhususkan pada identitas agama tertuju Islam. Bersamaan dengan itu kuat isu dan indikasi untuk menjegal paslon tertentu agar tidak masuk dalam pencalonan, selain kalaupun maju harus gugur di putaran awal.
Sebelumnya bahkan ada prakondisi menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden tiga periode. Suatu isu dan indikasi politik yang akhirnya menguap karena kuatnya tekanan publik. Belakangan berkembang juga isu pengambilalihan partai politik tertentu oleh pihak lain melalui proses politik yang tidak demokratis dan bahkan menempuh jalur hukum yang anomali secara demokrasi, yang tentu saja kita harapkan tidak terjadi agar proses politik di negeri ini tidak dicederai oleh berbagai tindakan politik yang menerabas melawan prinsip demokrasi.
Berbagai isu dan proses politik yang disebutkan itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan prinsip demokrasi yang sehat, selain berlawanan dengan prinsip dan etika politik yang luhur. Semestinya semua pihak bersikap fair atau jujur dan konstitusional sesuai koridor demokrasi yang sehat untuk maju dalam proses demokrasi Pemilu 2024 tanpa halangan apapun. Tidak ada jegal menjegal maupun saling menjatuhkan yang berlawanan dengan prinsip demokrasi. Apalagi bila semua itu dilakukan dengan menggunakan tangan-tangan politik yang menyalahgunaan kekuasaan.
Kita berharap Pemilu 2024 baik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun DPR, DPD, dan DPRD berlangsung Luberjurdil serta bermartabat, bermoral, dan berkeadaban tinggi sejalan prinsip dan etika demokrasi yang sehat. Bukan Pemilu yang penuh intrik, hoaks, jegal menjegal, dan berbagai politisasi yang mencederai prinsip demokrasi. Bukan juga Pemilu yang disertai isu-isu dan proses politik yang memecah belah dan saling bermusuhan antar komponen bangsa. Apalagi Pemilu yang disertai penyalahgunaaan kekuasaan, kriminalisasi politik, kekerasan, dan proses politik yang selain bertentangan dengan demokrasi juga merusak tatanan bernegara yang dijamin konstitusi.
Para elite politik apapun kedudukannya mestinya menempatkan konstitusi, demokrasi, etika, dan nilai luhur Pancasila dalam berkontestasi sehingga Pemilu 2024 benar-benar berjalan elegan layaknya pertandingan yang fair dan bermartabat. Para elite politik tidak menghalalkan segala cara demi meraih kemenangan untuk mengalahkan kontestan lain, sehingga merusak sistem politik Indonesia yang telah dibangun dengan susah payah di era reformasi. Jadilah para negarawan yang sejati, yang menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan diri, keluarga, kroni, dan golongan sendiri!• (hns)
Sumber: Majalah SM Edisi 21 Tahun 2023
