Indonesia Butuh Pemimpin yang Memiliki Legitimasi
Oleh: Buya Anwar Abbas
Untuk memajukan bangsa dan negara, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya legal, tetapi juga legitimat. Seorang pemimpin yang legal adalah mereka yang memperoleh jabatan melalui prosedur yang sah, seperti pemilihan umum, pemilihan resmi, atau penunjukan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, seorang pemimpin formal harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan hukum yang ditetapkan oleh negara, instansi, atau lembaga yang dipimpinnya.
Namun, bangsa ini tidak cukup hanya dipimpin oleh sosok yang sah secara hukum. Yang lebih penting, pemimpin tersebut juga harus memiliki legitimasi, yakni dipercaya, diakui, dan dihormati oleh rakyat. Legitimasi tidak lahir dari proses administratif, melainkan dibangun melalui integritas pribadi serta kompetensi nyata dalam melayani masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.
Integritas seorang pemimpin tercermin dari kejujuran, konsistensi, kemampuan menepati janji, empati terhadap rakyat, serta keterbukaan terhadap kritik, masukan, dan keluhan. Karena itu, seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu memerintah, tetapi juga harus mampu memberikan keteladanan.
Di sinilah letak persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Banyak orang berjuang keras untuk memperoleh legalitas sebagai pemimpin. Namun, setelah berhasil menduduki jabatan, mereka justru lupa membangun dan menjaga legitimasi di mata rakyat. Akibatnya, kepercayaan publik pun memudar, bahkan hilang.
Ketika legitimasi melemah, stabilitas pemerintahan akan ikut terganggu. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpotensi menghadapi penolakan atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, hilangnya pengakuan sosial dan moral dari masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemimpin. Sebab, ketika kepercayaan rakyat lenyap, kedudukan formal yang dimiliki tidak lagi diikuti oleh kekuatan riil di tengah masyarakat.
Kondisi semacam ini dapat memicu kritik yang semakin tajam, aksi unjuk rasa, hingga pembangkangan masyarakat. Jika dibiarkan, situasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Ketika tingkat ketidakpuasan publik terus membesar, pemerintah akan semakin sulit mengendalikan keadaan.
Lebih berbahaya lagi apabila pemimpin mulai panik menghadapi situasi tersebut. Dalam kondisi demikian, tidak sedikit pemimpin yang tergoda menggunakan cara-cara represif atau kekerasan demi mengatasi persoalan dan mempertahankan kekuasaan. Tentu saja, hal seperti ini tidak kita harapkan terjadi di Indonesia.
Karena itu, sebelum kondisi tersebut benar-benar terjadi, para pemimpin negeri ini perlu melakukan evaluasi secara jujur dan kritis, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan yang nyata. Tujuannya adalah membangun kembali legitimasi dan memperoleh kepercayaan penuh dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan.
Apabila pemerintah gagal membangun kembali kepercayaan masyarakat, bukan tidak mungkin rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Situasi demikian tentu sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara.
Buya Anwar Abbas, Pengamat Sosial, Ekonomi, dan Keagamaand;
