Mewujudkan Kader Muhammadiyah yang Tangguh dan Militan
Oleh: Mohammad Nur Rianto Al Arif, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dan Ketua PDM Jakarta Timur
Muhammadiyah bukan sekadar organisasi, melainkan menjadi suatu gerakan. Sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah memosisikan diri sebagai gerakan Islam yang berorientasi pada tajdid yaitu pemurnian dan pembaruan, serta kerja-kerja nyata melalui pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan umat. Dalam lintasan lebih dari satu abad, Muhammadiyah telah menjelma menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, dengan ribuan amal usaha dan jutaan anggota.
Namun, di balik kebesaran institusional itu, terdapat satu pertanyaan mendasar yaitu apakah Muhammadiyah hari ini memiliki cukup kader yang tangguh dan militan untuk menjaga ruh gerakan? Ataukah kita justru sedang menghadapi paradoks dimana amal usaha besar, tetapi militansi kader melemah?
Tulisan ini hendak menelisik pentingnya membangun kader Muhammadiyah yang tangguh dan militan, meninjau kembali proses kaderisasi, mengkritisi fenomena kader pragmatis, serta menegaskan kembali urgensi niat dan ketulusan dalam berMuhammadiyah.
Sejak awal, Muhammadiyah dibangun di atas fondasi kader. Kyai Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah dan pengajian, tetapi juga membentuk manusia-manusia pembawa misi. Muhammadiyah bertahan bukan karena struktur formal semata, melainkan karena ada kader yang menggerakkan, menghidupkan, dan mempertahankan idealisme.
Dalam kerangka ideologisnya, Muhammadiyah ditegaskan sebagai “Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid.” Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi pasif, melainkan gerakan aktif yang membutuhkan energi kader. Tanpa kader, Muhammadiyah hanya akan menjadi institusi administratif. Dengan kader, ia menjadi kekuatan transformasi.
Kader adalah jantung gerakan di dalam Muhammadiyah. Amal usaha bisa berdiri megah, tetapi tanpa kader yang memahami misi, amal usaha bisa kehilangan arah. Sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah, semuanya akan menjadi sekadar institusi layanan jika tidak ditopang oleh kader yang menjadikannya sebagai instrumen dakwah dan peradaban.
Istilah “militan” kerap disalahpahami. Militan bukan berarti keras, apalagi radikal. Dalam konteks Muhammadiyah, militan berarti konsisten, berkomitmen tinggi, tidak mudah goyah oleh godaan jabatan, materi, atau popularitas. Militan berarti memiliki daya tahan ideologis dan integritas moral.
Setidaknya terdapat empat kriteria kader tangguh Muhammadiyah. Pertama, kader yang kokoh dalam akidah dan manhaj. Memahami ideologi Muhammadiyah, paham manhaj tarjih, serta memiliki komitmen pada Islam berkemajuan. Kedua, kader yang kuat dalam karakter dan akhlak. Mereka memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, dan siap berkorban.
Ketiga, kompeten secara intelektual dan profesional. Mereka mampu menjawab tantangan zaman, bukan hanya bersemangat, tetapi juga berkapasitas. Keempat, mereka siap berkhidmat tanpa pamrih dan tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai kendaraan kepentingan pribadi.
Militansi Muhammadiyah bersifat etis dan konstruktif. Militansi terwujud dalam kerja sunyi, pengabdian panjang, dan kesetiaan pada cita-cita persyarikatan. Di era modern, tantangan kaderisasi semakin kompleks. Generasi muda hidup dalam budaya instan, serba cepat, dan serba terlihat. Media sosial membentuk mentalitas eksposur. Jabatan sering kali menjadi simbol keberhasilan. Dalam situasi seperti ini, idealisme mudah tergeser oleh pragmatisme.
Fenomena kader pragmatis bukan isapan jempol. Kader pragmatis adalah mereka yang bergabung, aktif, bahkan memimpin Muhammadiyah, tetapi orientasinya bukan lagi dakwah dan tajdid, melainkan akses, jaringan, atau legitimasi sosial-politik.
Terdapat beberapa gejala yang patut dicermati terkait dengan kader pragmatis ini. Pertama, Muhammadiyah dijadikan batu loncatan menuju jabatan politik atau birokrasi. Kedua, aktivitas di Muhammadiyah hanya muncul menjelang momentum pemilihan atau suksesi. Ketiga, amal usaha dipandang sebagai sumber kekuasaan, bukan ladang dakwah. Keempat, loyalitas pada persyarikatan bergeser menjadi loyalitas pada figur atau kelompok.
Pragmatisme ini berbahaya bukan karena kader boleh berkiprah di politik atau birokrasi. Kondisi tersebut sah dan bahkan perlu, tetapi karena orientasinya berubah. Ketika niat bergeser, ruh gerakan melemah. Muhammadiyah tidak anti politik, tetapi secara organisasi Muhammadiyah menempatkan politik sebagai bagian dari dakwah kebangsaan, bukan sebagai tujuan pribadi. Pada kondisi inilah pentingnya menjaga niat.
Muhammadiyah memiliki sistem kaderisasi yang relatif mapan, baik melalui organisasi otonom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah, maupun Nasyiatul Aisyiyah, serta melalui Baitul Arqam dan Darul Arqam. Namun pertanyaannya ialah apakah proses kaderisasi itu benar-benar membentuk militansi, atau sekadar menggugurkan kewajiban formal?
Seringkali kaderisasi berhenti pada tataran seremoni. Materi disampaikan, modul dibagikan, sertifikat diberikan. Tetapi apakah terjadi transformasi? Apakah lahir kader yang siap berkorban?
Kaderisasi sejati bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan internalisasi nilai. Kaderisasi menuntut proses yang berkelanjutan. Kaderisasi tidak selesai dalam satu pelatihan, melainkan harus menjadi proses panjang dan berjenjang. Kemudian kaderisasi menuntut pula keteladanan dari pimpinan persyarikatan. Militansi tidak lahir dari ceramah, tetapi dari contoh nyata.
Selain itu, proses kaderisasi dapat dilakukan melalui penugasan dan pengkaderan melalui amal usaha. Kader harus ditempa melalui kerja riil, bukan hanya diskusi. Serta, kaderisasi memerlukan evaluasi ideologis dan moral. Kaderisasi tidak cukup untuk mengukur kemampuan teknis, hal yang lebih penting adalah integritas dan komitmen.
Tanpa perbaikan substansi, kaderisasi berisiko melahirkan kader administratif, bukan kader ideologis. Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, dan puluhan perguruan tinggi. Ini adalah kekuatan luar biasa. Namun, di sinilah paradoksnya, di mana semakin besar amal usaha, semakin besar pula risiko institusionalisasi.
Institusionalisasi adalah kondisi ketika organisasi lebih sibuk mengurus manajemen dan administrasi, tetapi kehilangan ruh gerakan. Amal usaha menjadi entitas profesional yang berjalan dengan logika pasar, bukan logika dakwah.
Kader yang bekerja di amal usaha sering terjebak pada rutinitas profesional tanpa lagi merasakan misi ideologis. Guru hanya menjadi sekadar pengajar. Dokter pun hanya menjadi sekadar tenaga medis. Dosen menjadi hanya sekadar akademisi. Padahal dalam perspektif Muhammadiyah, mereka adalah da’i peradaban.
Di sinilah pentingnya integrasi antara kaderisasi dan amal usaha. Setiap pegawai amal usaha seharusnya juga menjadi kader ideologis. Bukan hanya kompeten, tetapi juga militan dalam nilai. Dalam tradisi Islam, amal sangat ditentukan oleh niat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Dalam konteks Muhammadiyah, niat menjadi fondasi utama militansi.
Ber-Muhammadiyah bukanlah jalan untuk mencari popularitas, apalagi kekuasaan. Ber-Muhammadiyah adalah jalan pengabdian. Jika niat lurus, maka kritik tidak akan membuat mundur, ketiadaan jabatan tidak akan membuat kecewa, dan keterbatasan fasilitas tidak akan memadamkan semangat.
Ketulusan melahirkan daya tahan. Kader yang tulus tidak mudah lelah, karena tidak menghitung untung-rugi secara duniawi. Kader yang tulus merasa cukup ketika bisa berkontribusi. Sebaliknya, ketika niat tercemar, militansi berubah menjadi ambisi. Aktivisme berubah menjadi kompetisi. Organisasi berubah menjadi arena perebutan pengaruh.
Muhammadiyah membutuhkan kader yang menjadikan persyarikatan sebagai wasilah ibadah, bukan sebagai alat mobilitas sosial semata. Terdapat beberapa strategi yang perlu ditempuh secara serius dan sistematis.
Strategi pertama ialah reorientasi kaderisasi pada ideologi dan karakter. Materi kaderisasi harus diperdalam pada aspek ideologi, sejarah perjuangan, dan etos pengorbanan. Kader perlu memahami bahwa Muhammadiyah lahir dari semangat tajdid dan keberanian melawan stagnasi. Penguatan karakter harus menjadi prioritas. Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak awal.
Strategi kedua ialah mentoring dan pembinaan berkelanjutan. Kader muda membutuhkan pembimbing. Relasi antara senior dan junior harus bersifat edukatif, bukan feodal. Budaya dialog dan musyawarah harus diperkuat.
Strategi ketiga ialah menegakkan etika organisasi. Muhammadiyah perlu tegas terhadap praktik-praktik yang mencederai etika, termasuk penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Ketegasan organisasi akan membentuk kultur integritas.
Strategi keempat ialah menghidupkan spirit pengorbanan. Kader harus dilatih untuk siap ditempatkan di daerah terpencil, mengelola amal usaha yang belum berkembang, atau menjalankan tugas berat. Militansi lahir dari tempaan.
Strategi kelima ialah Muhammadiyah harus menyaring dan membina kader politik. Kader yang terjun ke politik harus dibekali dengan etika dan visi Muhammadiyah. Mereka harus tetap menjadi representasi nilai, bukan sekadar politisi pragmatis.
Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam berkemajuan. Konsep Islam Berkemajuan menekankan pada pencerahan, keadilan, dan kemanusiaan universal. Namun, semua itu hanya akan menjadi jargon jika tidak ditopang kader militan.
Kader militan adalah penjaga ideologi, penggerak amal usaha, dan pelanjut estafet perjuangan. Mereka tidak selalu tampil di panggung, tetapi bekerja dalam senyap. Mereka mungkin tidak terkenal, tetapi mereka konsisten. Sejarah menunjukkan bahwa organisasi besar runtuh bukan karena kekurangan aset, melainkan karena kehilangan ruh dan kader ideologis.
Mewujudkan kader Muhammadiyah yang tangguh dan militan bukanlah proyek jangka pendek. Proyek ini adalah proses panjang yang membutuhkan keseriusan, keteladanan, dan evaluasi berkelanjutan. Di tengah arus pragmatisme dan kompetisi global, Muhammadiyah harus kembali pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah dan tajdid.
Kaderisasi harus diperkuat secara substansial, bukan sekadar formalitas. Amal usaha harus dihidupkan dengan ruh ideologis. Dan yang paling utama, niat harus diluruskan. Pada akhirnya, Muhammadiyah akan terus berdiri bukan semata karena gedung-gedungnya, tetapi karena kader-kadernya yang tulus, tangguh, dan militan.
