Ironi Kesalehan Ritual dan Rapuhnya Etika Sosial Bangsa; Refleksi tentang Agama, Etika Publik, dan Ketertiban Hukum
Oleh: Asruri Muhammad, Pemerhati Sosial Keagamaan
Indonesia adalah negeri yang kaya ekspresi keagamaan. Simbol agama hadir di ruang publik, ritual dijaga, peringatan keagamaan dirayakan, dan identitas religius menjadi bagian penting kehidupan sosial. Namun bersamaan dengan itu, kita juga menyaksikan kenyataan yang mengusik nurani: korupsi merajalela, hukum mudah dinegosiasikan, dan kejujuran sosial terasa mahal.
Pertanyaannya bukan lagi apakah agama hadir di ruang publik, melainkan mengapa kehadiran itu belum menjelma menjadi akhlak dan ketertiban bersama. Mengapa negeri yang religius bisa kalah tertib dibanding negara yang secara formal sekuler?
Ketika Agama Berhenti di Simbol dan Ritual
Ketika agama direduksi hanya menjadi simbol dan ritual, maka akhlak dan adab perlahan bergeser dari inti menjadi pelengkap. Kesalehan diukur dari apa yang tampak—bukan dari apa yang berdampak.
Dalam situasi seperti ini, ibadah berjalan, tetapi amanah sering tertinggal. Shalat, puasa, dan haji tidak otomatis melahirkan kejujuran jika tidak diiringi kesadaran etis. Padahal dalam Islam, ibadah bukan tujuan akhir, melainkan sarana pembentukan karakter.
Jika ritual tidak menghasilkan adab, problemnya bukan pada ajaran Islam, tetapi pada cara kita memaknainya.
Tauhid adalah fondasi Islam. Namun dalam praktik sosial, tauhid sering berhenti sebagai keyakinan teologis, belum menjadi kompas moral. Allah diakui sebagai Tuhan, tetapi keadilan, kejujuran, dan amanah belum sepenuhnya diperlakukan sebagai konsekuensi iman.
Al-Qur’an selalu menggandengkan iman dengan amal shalih. Tauhid sejati semestinya melahirkan rasa takut berbuat zalim, rasa malu berkhianat, dan keberanian menegakkan kebenaran. Jika tauhid tidak memengaruhi perilaku sosial, maka ia berubah menjadi doktrin yang kering.
Inilah titik krusial: iman yang tidak menjelma akhlak akan kehilangan daya ubah sosial.
Nabi Diutus untuk Menyempurnakan Akhlak
Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa misi kerasulannya adalah menyempurnakan akhlak. Ini pesan fundamental: inti agama adalah pembentukan manusia yang bermoral.
Bahkan sebelum menerima wahyu, Nabi telah dikenal sebagai Al-Amin—yang terpercaya. Legitimasi moral mendahului legitimasi kenabian. Islam hadir bukan pertama-tama untuk membangun simbol kekuasaan, tetapi untuk melahirkan manusia yang dapat dipercaya dalam urusan publik.
Maka ukuran keberhasilan dakwah bukan sekadar ramainya majelis, tetapi lahirnya masyarakat yang jujur, adil, dan amanah.
Perbandingan dengan negara sekuler sering memunculkan kegelisahan. Jepang, misalnya, relatif minim simbol agama, tetapi memiliki disiplin sosial dan budaya anti-korupsi yang kuat. Cina yang tidak berbasis agama bahkan menegakkan hukum dengan sangat keras.
Contoh lain yang lebih ekstrem adalah El Salvador. Negara ini pernah dikenal sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia karena dikuasai geng dan mafia jalanan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahnya melakukan langkah radikal: seluruh jaringan preman dan mafia ditangkap besar-besaran, dipenjara, dan negara mengambil kembali otoritas hukum. Kebijakan ini menuai kontroversi, tetapi hasilnya nyata: keamanan publik pulih dan hukum kembali memiliki wibawa.
Pelajaran pentingnya bukan pada model politiknya, tetapi pada satu hal: hukum ditegakkan tanpa kompromi, dan pelanggaran tidak ditoleransi.
Salah satu penyakit paling kronis dalam kehidupan berbangsa hari ini adalah suap-menyuap. Ia tidak lagi dianggap kejahatan luar biasa, melainkan jalan pintas yang dianggap wajar. Dari urusan kecil hingga kebijakan besar, suap sering dipandang sebagai "pelumas sistem" agar urusan cepat selesai.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini melibatkan banyak lapisan masyarakat. Bukan hanya pejabat yang meminta, tetapi warga yang menawarkan. Bukan hanya penegak hukum yang menerima, tetapi publik yang merasa terbantu. Dalam kondisi seperti ini, suap tidak lagi dipersepsi sebagai dosa sosial, melainkan sekadar strategi bertahan hidup.
Padahal dalam Islam, posisi suap sangat jelas dan keras. Rasulullah ﷺ melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Tidak ada ruang abu-abu. Suap adalah kejahatan moral yang merusak keadilan dan menghancurkan kepercayaan publik.
Namun ironi terjadi: hadis-hadis yang begitu tegas ini nyaris tidak memiliki efek sosial. Ia sering didengar di mimbar, tetapi jarang menjelma menjadi keberanian menolak suap dalam praktik sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan agama tidak otomatis melahirkan kesadaran etik.
Di titik ini, pertanyaannya menjadi penting: apakah masyarakat cukup diseru untuk sadar, atau memang perlu disadarkan melalui sistem yang tegas? Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kesadaran moral sering kali lahir setelah hukum ditegakkan tanpa kompromi. Ketika suap tidak lagi menguntungkan, ketika risiko sosial dan hukum terlalu mahal, barulah etika mendapat ruang untuk hidup.
Agama semestinya memperkuat kesadaran, sementara negara memastikan ketegasan. Tanpa keduanya berjalan bersama, suap akan terus diwariskan sebagai kebiasaan, bukan dilawan sebagai kejahatan.
Perubahan tidak selalu lahir dari elite. Sejarah menunjukkan, reformasi sering dipaksa oleh kesadaran publik. Georgia adalah contoh bagaimana negara yang tenggelam dalam korupsi sistemik bisa bangkit melalui reformasi hukum radikal, pembersihan aparat, dan dukungan warga.
Dalam konteks Indonesia, ini berarti agama harus kembali menjadi energi moral warga, bukan sekadar ornamen negara. Ketika umat berani jujur dalam hal kecil, menolak curang meski sendirian, dan tidak mentoleransi kebusukan, tekanan perubahan akan tumbuh dari bawah.
Islam tidak pernah kekurangan ajaran tentang kejujuran, keadilan, dan amanah. Al-Qur’an dan Sunnah bahkan sangat keras terhadap segala bentuk kezaliman, termasuk suap-menyuap yang merusak keadilan sosial. Namun ajaran yang luhur itu tidak akan berpengaruh jika berhenti sebagai wacana, slogan, atau hafalan.
Dakwah yang dibutuhkan hari ini adalah dakwah pencerahan: dakwah yang menghubungkan tauhid dengan etika publik, ibadah dengan integritas, dan iman dengan keberanian moral. Dakwah yang tidak hanya mengajak orang taat secara personal, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.
Tauhid harus turun ke ruang-ruang kehidupan nyata: ke pasar, kantor, sekolah, pengadilan, dan birokrasi. Ibadah harus melahirkan manusia yang jujur meski rugi, adil meski tidak populer, dan amanah meski sendirian. Inilah ukuran keberagamaan yang berdampak.
Perubahan memang membutuhkan komitmen bangsa, tetapi sejarah menunjukkan bahwa ia sering dimulai oleh warga yang sadar. Ketika masyarakat tidak lagi mentoleransi suap, kecurangan, dan penyalahgunaan amanah—sekecil apa pun—maka tekanan moral dan sosial akan tumbuh dari bawah.
Di titik inilah agama kembali menemukan perannya: bukan sekadar identitas, tetapi kekuatan etis yang membangun peradaban. Jika itu bisa kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat, maka agama tidak hanya ramai di mimbar, tetapi hidup dalam perilaku. Dan dari sanalah harapan perubahan bangsa menemukan pijakannya.(*)
