BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung Deborah Johanna Rattu menegaskan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran krusial dalam pengoptimalan pelayanan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan kesehatan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Kuliah Bareng Birokrat (KBB) yang digelar oleh mahasiswa prodi Administrasi Publik UM Bandung beberapa waktu lalu.
KBB berlangsung di lantai dua gedung UM Bandung dan dihadiri oleh mahasiswa. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pembelajaran dalam mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Dalam seminar tersebut, Deborah memaparkan bahwa kondisi fasilitas kesehatan di Kota Bandung telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hampir setiap kecamatan kini memiliki fasilitas kesehatan yang memadai sejalan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Meski demikian, dia menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi sektor kesehatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. ”Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mahasiswa untuk mendorong inovasi demi menciptakan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Setelah pemaparan materi, seminar berlanjut dengan sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif. Para mahasiswa mengajukan pertanyaan seputar kebijakan kesehatan, prosedur birokrasi di rumah sakit, serta mekanisme pelayanan bagi peserta BPJS. Melalui diskusi ini, mahasiswa mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai kompleksitas pengelolaan layanan kesehatan di tingkat daerah.
KBB menjadi ajang yang tidak hanya memberikan wawasan akademik, tetapi mendorong munculnya berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Mahasiswa berharap seminar ini dapat menginspirasi perbaikan sistem birokrasi, tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi di berbagai bidang lainnya sehingga pelayanan publik semakin dipercaya oleh masyarakat.
Selain itu, acara ini juga memberikan refleksi bagi para pemangku kepentingan untuk terus mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Diharapkan upaya ini dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
Sebagai kegiatan akademik yang telah berlangsung sejak angkatan 2022, KBB terus berlanjut ke generasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, acara tersebut dihadiri oleh mahasiswa Administrasi Publik dari angkatan 2022 hingga 2024. Hadir pula Sekretaris Prodi Administrasi Publik Yayan Andri, dosen pengampu Fatmawati, dan perwakilan BEM UM Bandung Ahmad Tuhfah Zuhri.
UM Bandung pun terus berkomitmen menghadirkan kegiatan akademik yang mendorong mahasiswa untuk siap menghadapi dinamika birokrasi dan governansi publik di Indonesia. Seminar ini menjadi wujud nyata UM Bandung dalam melahirkan generasi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai birokrasi serta mampu berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*(Salamandara/Bewara)
