MBG dan Politik Autarki
Dari Dapur Menuju Kedaulatan Ekonomi
Oleh: Firdaus, MSi, Ketua Majelis Ekonomi dan Bisnis PWM Riau
Saya termasuk yang tidak terlalu suka memperdebatkan sesuatu yang sudah diputuskan.
Apalagi kalau keputusan itu sudah berjalan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satunya.
Program ini sudah menjadi kebijakan negara.
Sudah berjalan.
Sudah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Maka energi bangsa sebaiknya tidak lagi habis untuk bertanya: setuju atau tidak setuju.
Tetapi bagaimana agar program ini benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Saya justru melihat ada peluang yang jauh lebih besar dari sekadar urusan makan siang anak sekolah.
MBG bisa menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat.
Bahkan bisa menjadi pintu masuk lahirnya kedaulatan ekonomi Indonesia.
Banyak yang melihat MBG dari sisi anggaran.
Itu tidak salah.
Anggarannya memang besar.
Sangat besar.
Karena itu wajar jika publik bertanya: apakah program ini efektif?
Apakah tepat sasaran?
Apakah tidak lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain?
Pertanyaan itu sehat.
Tetapi ada pertanyaan lain yang menurut saya lebih menarik.
Jika uang negara sebesar itu memang sudah dibelanjakan, uang itu mengalir ke mana?
Siapa yang menikmati?
Siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya?
Di situlah letak persoalan yang sesungguhnya.
Bayangkan satu dapur MBG.
Setiap hari membutuhkan beras.
Membutuhkan telur.
Membutuhkan ikan.
Membutuhkan ayam.
Membutuhkan sayur.
Membutuhkan buah.
Kalau satu dapur membutuhkan itu setiap hari, bagaimana dengan ribuan dapur di seluruh Indonesia?
Artinya ada permintaan pangan yang sangat besar.
Permintaan yang stabil.
Permintaan yang pasti.
Dan ekonomi selalu menyukai kepastian.
Petani menyukai kepastian.
Peternak menyukai kepastian.
Nelayan menyukai kepastian.
Karena itu saya membayangkan sesuatu yang sederhana.
Kalau berasnya dibeli dari petani sekitar.
Kalau telurnya dibeli dari peternak sekitar.
Kalau sayurnya berasal dari kebun masyarakat sekitar.
Kalau ikannya dibeli dari nelayan daerah.
Maka yang bergerak bukan hanya dapur MBG.
Tetapi ekonomi desa.
Ekonomi kampung.
Ekonomi rakyat.
Di sinilah saya teringat pada satu konsep lama yang sekarang mulai relevan kembali.
Namanya politik autarki.
Jangan buru-buru alergi mendengar kata itu.
Autarki bukan berarti menutup diri dari dunia.
Bukan berarti anti investasi.
Bukan berarti anti perdagangan internasional.
Autarki adalah keberanian untuk mengutamakan kekuatan sendiri.
Mengutamakan produksi sendiri.
Mengutamakan pasar sendiri.
Mengutamakan rakyat sendiri.
Itu saja.
Dan hampir semua negara maju pernah melakukan itu.
Cina melakukannya.
Mereka membangun industri nasional melalui kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
Mereka tidak malu melindungi industrinya.
Mereka tidak malu membesarkan perusahaannya.
Hari ini hasilnya terlihat.
Produk Cina ada di seluruh dunia.
Amerika juga begitu.
Mereka punya slogan Buy American.
Ketika ekonomi mereka terganggu, yang pertama mereka lakukan adalah melindungi industri dalam negeri.
Melindungi pekerja mereka.
Melindungi pasar mereka.
India juga sama.
Mereka meluncurkan gerakan Make in India.
Mereka sadar negara sebesar India tidak boleh selamanya menjadi pasar.
Mereka harus menjadi produsen.
Lalu Indonesia?
Kita memiliki lebih dari 280 juta penduduk.
Pasar yang luar biasa besar.
Tanah yang subur.
Laut yang luas.
Petani yang banyak.
Nelayan yang banyak.
Tetapi anehnya kita masih sering lebih percaya kepada produk luar dibanding produk sendiri.
Karena itu saya berharap MBG menjadi momentum perubahan cara berpikir.
Kalau ada beras lokal, mengapa harus mencari beras impor? Kalau ada minyak goreng lokal kenapa mengapa menggunakan minyak goreng luar,
Kalau ada sayur dan buah lokal, mengapa harus mendatangkan sayur dan buah dari luar?
Kalau ada ikan dari nelayan kita, mengapa harus membeli ikan dari negara lain?
Dan sungguh ironis jika negeri kepulauan terbesar di dunia masih berbicara tentang ikan impor dan garam impor untuk program nasionalnya sendiri.
Saya tidak sedang mengajak Indonesia menutup diri.
Saya hanya mengajak agar uang negara lebih banyak berputar di negeri sendiri.
Karena setiap rupiah yang dibelanjakan negara seharusnya menjadi energi ekonomi rakyat.
Menghidupkan sawah.
Menghidupkan kebun.
Menghidupkan tambak.
Menghidupkan pasar.
Menghidupkan UMKM.
Menghidupkan koperasi.
Menghidupkan desa.
Tetapi ada satu syarat penting.
Program sebesar ini harus bersih.
MBG tidak boleh menjadi ladang korupsi baru.
Tidak boleh menjadi arena perburuan rente.
Tidak boleh menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Jangan sampai petani hanya melihat dari jauh.
Jangan sampai nelayan hanya menjadi penonton.
Jangan sampai UMKM hanya menjadi cerita dalam pidato.
Di sinilah Badan Gizi Nasional memiliki tugas besar.
Menjadi regulator yang adil.
Menjadi pengawas yang tegas.
Menjadi penjaga amanah rakyat.
Bukan menjadi pemain.
Bukan menjadi pedagang.
Bukan menjadi operator yang sibuk mengurus bisnis.
Karena tugas regulator adalah memastikan sistem berjalan dengan baik dan transparan.
Saya membayangkan beberapa tahun ke depan.
Anak-anak Indonesia makan makanan bergizi.
Petani Indonesia memiliki pasar yang pasti.
Nelayan Indonesia memiliki pembeli yang pasti.
Peternak Indonesia memiliki kepastian usaha.
UMKM pangan tumbuh.
Desa bergerak.
Ekonomi berputar.
Kalau itu yang terjadi, maka MBG bukan lagi sekadar program makan siang.
Ia telah berubah menjadi program pembangunan ekonomi rakyat terbesar dalam sejarah Indonesia.
Dan mungkin kelak kita akan menyadari:
jalan menuju kedaulatan ekonomi Indonesia ternyata tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi di ibu kota.
Tetapi dari dapur-dapur sederhana yang setiap pagi menyiapkan makanan untuk anak-anak negeri ini.
