Oleh: Aulif Angga Zakariya
Badan usaha milik sekolah atau bisa disebut BUMS memang bukan sebuah gagasan yang baru, namun hal ini sering sekali hanya menjadi sebuah jargon yang sering kali juga terlupakan. Padahal BUMS bisa menjadi sebuah mesin ekonomi yang akan menopang keberlangsungan sekolah terutama sekolah-sekolah swasta, juga bisa menjadi saran pembelajaran kewirausahaan bagi siswa.
Berbeda dengan sekolah negeri yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, sekolah swasta umumnya hidup dari dana kolektif sumbangan orang tua siswa atau SPP, beberapa juga mendapatkan dana dari donatur. Terlebih bagi sekolah kecil atau sekolah yang berada di daerah dengan daya dukung ekonomi yang rendah, otomatis kondisi ini menjadi beban yang tidak ringan. Pertanyaan terbesarnya dalah : apakah sekolah swasta harus bergantung pada sumbangan orangtua murid selamanya?
Lalu mengapa BUMS Penting untuk Sekolah Swasta?
Saat ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih banyak mengalir ke sekolah-sekolah negeri, karena memang sekolah negeri banyak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dana BOS. Sedangkan sekolah swasta meskipun mendapatkan dana BOS, akan tetapi porsinya berbeda dengan sekolah negeri dan juga seringkali telambat pencariaanya. Pada akhirnya sekolah swata harus kreatif dalam bertahan hidup. Sayangnya banyak sekolah yang hanya mengandalkan kenaikan SPP sehingga membebani orangtua murid.
BUMS menjadi sebuah alternatif yang menawarkan peluang usaha. Dengan unit usaha yang produktif, sekolah bisa memiliki sumber dana lain yang cukup stabil. Dana tersebut bisa dipakai untuk berbagai macam hal seperti memperbaiki fasilitas, menambah kegiatan ekskul, atau bahkan bisa memeberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Pada akhirnya sekolah tidak lagi mengandalkan biaya SPP yang dibebankan kepada orangtua.
Bentuk BUMS tidak harus melulu dengan koperasi yang hanya mengandalkan penjualan alat tulis atau kantin sederhana. Banyak model yang bisa dijalankan dan dikembangkan oleh sekolah bisa berbentuk tradisional seperti jasa pengetikan, fotocopy, kantin sehat atau lainnya, bisa juga unit yang modern seperti kursus Bahasa asing, kursus komputer, atau malah pelatihan promosi digital. Bisa juga dengan berkolaborasi atau kejasama dengan UMKM lokal, entah membuka usaha kuliner, bengkel atau jasa kreatif yang bisa menjadi tempat praktek kerja siswa.
Bayangkan sebuah sekolah swasta memiliki workshop digital printing yang tidak hanya melayani kebutuhan internal (seragam, spanduk kegiatan, brosur), tapi juga melayani kebutuhan Masyarakat sekitar. Atau mungkin sekolah yang membukan kursus desain grafis yang dilakukan oleh guru-guru muda di sore hari dengan biaya yang terjangkau. Semua bagian itu merupakan bagian dari ekosistem Pendidikan yang hidup bukan hanya sekedar bisnis semata.
BUMS bukan hanya soal uang semata, tapi juga bisa menjadi sebuah laboratorium kewirausahaan yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang mendorong project based learning. Dengan adanya BUMS siswa bisa belajar langsung dalam mengelola usaha dari produksi hingga ke pemasaran, dan guru pun bisa menjadikan BUMS sebagai media pembelajaran yang nyata, sehingga hal ini bisa memperkuat kualitas Pendidikan sekaligus menopang ekonomi sekolah.
Tentunya BUMS tidak datang tanpa adanya masalah, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi diantaranya regulasi, SDM dan kompetisi pasar. Namun tantangan ini bukan menjadi sebuah alasan untuk mencoba, justru disinilah peran penting baik Yayasan, pemerintah daerah atau bahkan komunitas, karena sekolah sendiri pasti tidak mampu berjalan sendiri tanpa peran mereka.
Lalu mengapa banyak sekolah swasta tidak memiliki BUMS?
Yayasan menjadi peran penting di sekolah akan hadirnya BUMS di sekolah. Ketiadaan BUMS di sekolah, terutama sekolah swasta, tidak bisa disalahkan pada ketiadaan dana dan regulasi di sebuah yayasan. Ada faktor-faktor yang tak bisa dipungkiri akan ketiadaan BUMS di sekolah.
Pertama, ketidaktahuan. Perlu disayangkan banyak pengurus Yayasan atau bahkan kepala sekolah tidak tahu atau bahkan tidak memahami bahwa BUMS bisa menjadi sebuah instrument yang legal dan sah untuk menopang keberlangsungan sekolah. Saat ini kebanyakan usaha sekolah hanya berkutik dengan kantin sekolah atau hanya sebuah koperasi yang menyediakan seragam sekolah, atribut dan alat tulis yang dibutuhkan siswa. Padahal jika dikembangkan, cakupan usaha ini akan bisa lebih luas lagi.
Kedua, ketidakmauan. Beberapa pengurus Yayasan ada yang tahu bahwa BUMS bisa menjadi alternatif lain selain SPP untuk menopang keberlangsungan sekolah. Namun, mereka enggan untuk melakukan hal ini, beberapa ada yang takut rugi, repot, bahkan merasa bahwa dengan iuran SPP saja sudah cukup. Tak jarang juga ada Yayasan yang membawa kepentingan pribadi ke sekolah, sehingga mereka merasa terganggu jika sekolah mempunyai BUMS.
BUMS Adalah jalan ninja menuju kemandirian. Dengan adanya BUMS diharapkan bisa membebaskan sekolah swasta dari jeratan krisis keuangan yang sering kali berulang. Diharapkan juga dengan adanya BUMS bisa melahirkan generasi siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga terlatih dalam manajen usaha dan kepemimpinan.
Oleh karena itu, hadirnya pemerintah dengan regulasi yang jelas, insentif atau bahkan program pendampingan bisnis untuk sekolah swasta sangat diperlukan. Yayasan Pendidikan juga perlu membuka diri, tidak hanya berfikir soal keuntungan dari iuran bulanan, tapi perlu juga untuk membangun usah yang berkelanjutan sehingga bisa menjadi salah satu penopang keuangan sekolah.
Jika sekolah swasta disebut penolong negara dalam menyediakan Pendidikan bagi jutaan anak, maka selayaknya mereka mempunyai penopang ekonomi yang kuat dan BUMS adalah salah satu jalannya.
Jangan hanya menunggu bantuan, saatnya sekolah swasta untuk madiri dan BUMS Adalah jalan ninja menuju kemandirian.
