YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam program pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari implementasi ajaran Surah Al-Ma'un yang selama ini menjadi fondasi gerakan sosial Persyarikatan.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka Bimbingan Teknis Tata Kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muhammadiyah di Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Sabtu (20/6).
Dalam sambutannya, Muhadjir mengingatkan bahwa persoalan gizi buruk, kekurangan gizi, dan kelaparan masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan pengalamannya ketika menangani Program Gizi Anak Sekolah (Progas) di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua pada 2019, intervensi gizi terbukti memberikan dampak positif terhadap konsentrasi belajar, perkembangan kecerdasan, hingga daya tahan fisik anak-anak. Hasil tersebut, katanya, juga diperkuat melalui evaluasi independen yang dilakukan oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO).
Karena itu, menurut Muhadjir, partisipasi Muhammadiyah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk kemitraan dengan pemerintah, tetapi merupakan pengejawantahan nilai-nilai Al-Ma'un yang menekankan kepedulian terhadap kelompok rentan.
"Anak-anak kita harus dipenuhi gizinya terlebih dahulu. Ada ungkapan Latin, primum vivere deinde philosophari, hidup dan makan lebih dahulu, baru kemudian berfilsafat. Anak-anak tidak mungkin berkembang optimal jika kebutuhan gizinya, terutama protein untuk perkembangan otak dan massa otot, tidak terpenuhi," ujarnya.
Ia menambahkan, pelayanan pemenuhan gizi merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar.
Mengutip penjelasan Direktur Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), M. Nurul Yamin, Muhadjir menyampaikan bahwa Muhammadiyah memandang Program MBG sebagai titik awal untuk membangun sistem pelayanan gizi yang berkelanjutan. Karena itu, keberlangsungan program tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah.
"Apabila suatu saat program pemerintah berakhir, Muhammadiyah harus mampu melanjutkan pelayanan gizi secara mandiri demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia," tegasnya.
Muhadjir juga mengingatkan para pengelola SPPG Muhammadiyah agar menjalankan amanah dengan penuh integritas dan profesionalisme.
"Saya sudah mengingatkan, jangan berorientasi mencari keuntungan. Buktikan bahwa Muhammadiyah mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Soal keuntungan itu urusan Allah, dan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk materi," pesannya.
Selain menyoroti pelayanan sosial, Muhadjir yang membidangi ekonomi dan bisnis di PP Muhammadiyah menekankan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi Persyarikatan. Menurutnya, Muhammadiyah perlu terus mengembangkan usaha-usaha produktif sehingga tidak hanya bergantung pada donasi dan sumbangan masyarakat.
"Kita harus membangun langkah-langkah nyata untuk memperkuat kemandirian ekonomi Muhammadiyah," katanya.
Saat ini Muhammadiyah tengah mengembangkan berbagai program ekonomi strategis, antara lain penguatan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA), pembangunan Pabrik Infus Suryavena yang ditargetkan selesai sebelum Muktamar Muhammadiyah, serta pengembangan sektor pertambangan yang dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Menurut Muhadjir, seluruh pengembangan usaha tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan umat. (ppmuh/rpd)
