Muhammadiyah 114 Tahun: Saatnya Melahirkan Arsitektur Baru Ekonomi Persyarikatan
Muhammadiyah 114 Tahun: Saatnya Melahirkan Arsitektur Baru Ekonomi Persyarikatan; Menggeser Paradigma dari Kekuatan Amal Usaha Menuju Kedaulatan Ekonomi Umat
Muhammad Najmi, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat
Muhammadiyah telah membangun ribuan institusi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Selama lebih dari satu abad, Persyarikatan ini membuktikan kemampuannya mengubah gerakan dakwah menjadi kekuatan kelembagaan yang nyata. Namun, kebesaran institusi belum dengan sendirinya menjamin lahirnya kedaulatan ekonomi warga Persyarikatan. Tantangan berikutnya bukan sekadar memperbanyak amal usaha, melainkan memastikan seluruh kekuatan itu terhubung dalam sistem ekonomi yang saling menguatkan.
Pada 18 November 2026, Muhammadiyah genap berusia 114 tahun. Sejak didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah telah melewati perjalanan panjang dalam membangun peradaban melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Capaian tersebut merupakan modal sejarah yang luar biasa. Akan tetapi, setiap fase sejarah menghadirkan tantangan baru. Jika pada masa awal tantangannya adalah membangun institusi untuk mencerdaskan dan melayani umat, maka salah satu tantangan penting hari ini adalah membangun kemandirian ekonomi yang terhubung dan berkelanjutan.
Pertanyaan strategisnya: apakah berbagai kekuatan yang dimiliki Muhammadiyah sudah bekerja sebagai satu ekosistem ekonomi, atau masih lebih banyak bergerak melalui aktivitas masing-masing?
Muhammadiyah memiliki modal sosial yang besar: anggota, jaringan pimpinan wilayah hingga ranting, amal usaha, pelaku UMKM, koperasi, dan kepercayaan masyarakat. Namun, besarnya potensi tidak otomatis melahirkan kekuatan ekonomi kolektif. Jaringan organisasi yang luas belum tentu menjadi jaringan produksi dan distribusi. Banyaknya amal usaha juga belum otomatis menciptakan hubungan ekonomi yang produktif dengan anggota dan pelaku usaha di sekitarnya.
Di sinilah relevansi pemikiran Robert D. Putnam tentang modal sosial. Jaringan, kepercayaan, dan norma kerja sama merupakan sumber daya penting bagi kemajuan masyarakat. Muhammadiyah memiliki modal tersebut dalam skala yang luas. Persoalannya adalah bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi yang terorganisasi.
Modal sosial membutuhkan kelembagaan yang mampu mengatur hubungan antarpelaku, membangun aturan, dan menciptakan insentif yang adil. Pemikiran Douglass C. North tentang kelembagaan memberikan landasan untuk memahami hal ini. Kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi juga oleh kualitas aturan main, tata kelola, dan institusi yang mengatur interaksi ekonomi.
Dengan demikian, Muhammadiyah memerlukan arsitektur ekonomi yang tidak sekadar menambah jumlah unit usaha, tetapi menghubungkan potensi yang sudah dimiliki melalui sistem yang saling menopang.
Arsitektur tersebut setidaknya memiliki enam unsur. Pertama, produksi, dengan memperkuat anggota, UMKM, koperasi, dan produsen lokal. Kedua, distribusi, dengan memanfaatkan jaringan ranting, cabang, serta mitra usaha. Ketiga, konsumsi, dengan menghubungkan kebutuhan anggota, masyarakat, dan amal usaha. Keempat, pembiayaan, melalui penguatan koperasi, investasi, dan instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah. Kelima, infrastruktur digital untuk menghubungkan informasi, transaksi, dan rantai pasok. Keenam, redistribusi manfaat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar kembali memperkuat anggota dan masyarakat.
Gambaran konkretnya dapat dilihat dari kebutuhan rutin sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai amal usaha Muhammadiyah. Kebutuhan pangan, seragam, perlengkapan pendidikan, jasa kebersihan, teknologi informasi, dan produk pendukung lainnya merupakan aktivitas ekonomi yang berlangsung terus-menerus. Pada saat yang sama, terdapat anggota dan UMKM yang memiliki kapasitas untuk memenuhi sebagian kebutuhan tersebut.
Mengapa potensi itu belum otomatis menjadi kekuatan ekonomi bersama? Sebab, keterhubungan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar semangat kebersamaan. Diperlukan data kebutuhan dan pasokan, standar mutu, kapasitas produksi, akses pembiayaan, sistem distribusi, serta tata kelola pengadaan yang transparan dan kompetitif. Tanpa itu, ajakan membeli produk sesama warga Persyarikatan berisiko berhenti sebagai slogan.
Karena itu, ranting dan cabang dapat dikembangkan sebagai simpul ekonomi lokal; koperasi menjadi instrumen penguatan modal dan usaha; amal usaha membuka ruang kemitraan yang profesional; sedangkan teknologi digital menghubungkan kebutuhan, pasokan, transaksi, dan distribusi. Seluruh unsur tersebut tidak harus dipusatkan dalam satu lembaga. Masing-masing dapat bergerak secara mandiri, tetapi terhubung melalui standar, tata kelola, dan tujuan ekonomi bersama.
Namun, arsitektur ekonomi Persyarikatan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan transaksi dan keuntungan. Di sinilah pemikiran Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik menemukan relevansinya. Ekonomi harus berpijak pada humanisasi, liberasi, dan transendensi: memuliakan manusia, membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan ketergantungan, serta menjadikan nilai ketuhanan sebagai landasan etika.
Dengan perspektif tersebut, kedaulatan ekonomi bukan berarti Muhammadiyah harus memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri atau menutup diri dari pasar. Kedaulatan berarti memiliki kapasitas menentukan arah, mengelola potensi, memperkuat posisi tawar, dan memastikan manfaat ekonomi tidak terlepas dari kepentingan umat. Keberhasilan tidak cukup diukur dari besarnya aset atau pendapatan amal usaha, tetapi juga dari tumbuhnya usaha anggota, terciptanya lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan, dan meluasnya manfaat bagi masyarakat.
Pada usia ke-114 tahun, Muhammadiyah membutuhkan keberanian untuk melangkah dari kebesaran amal usaha menuju kekuatan ekosistem ekonomi. Bukan dengan meninggalkan warisan kelembagaan yang telah dibangun, melainkan dengan menghubungkan dan mengoptimalkannya sebagai kekuatan bersama.
Tantangan generasi Muhammadiyah hari ini bukan lagi sekadar membuktikan kemampuan membangun institusi. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa seluruh institusi, jaringan, dan kepercayaan yang telah dibangun selama lebih dari satu abad dapat bekerja sebagai kekuatan ekonomi bersama.
Sebab, kebesaran Persyarikatan pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa besar aset yang dimilikinya, melainkan dari seberapa jauh kekuatan itu mampu menciptakan kemakmuran bagi umat dan masyarakat.