Purwokerto, Suara Muhammadiyah - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) AK Anshori Purwokerto menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Rancangan Undang-Undang (RUU) Perekonomian Nasional dan Penguatan Ekonomi Pancasila” di Aula AK Anshori Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (4/10).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan akademisi untuk mengkaji arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Diantaranya Rektor UMP Prof Dr Jebul Suroso, Prof Yudhie Haryono (penyusun naskah akademik RUU Perekonomian Nasional), Prof Dr Abdul Aziz, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Mukit Hendrayatno, Ketua Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI).
Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prof Dr Jebul Suroso, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil dan berakar pada nilai-nilai Pancasila.
“Perekonomian nasional saat ini telah bergerak di jalur yang cukup baik dengan menghidupkan ekonomi mikro sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Harapannya, hal ini dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan selaras dengan program pemerintah yang tengah berjalan,” ujar Prof Jebul.
Diskusi utama FGD dipandu oleh Apt Heri Susanto, SFarm, dengan narasumber utama Prof Yudhie Haryono, penyusun naskah akademik RUU Perekonomian Nasional. Dalam pemaparannya, Prof Yudhie menekankan bahwa RUU ini disusun bukan sekadar sebagai dokumen normatif, tetapi sebagai upaya mewujudkan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial.
“RUU Perekonomian Nasional ini diharapkan dapat dikoreksi dan disempurnakan bersama, agar cita-cita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, bisa benar-benar terwujud dalam praktik ekonomi bangsa,” jelas Prof Yudhie.
Sementara itu, Prof Dr Abdul Aziz, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), menyoroti aspek yuridis dalam rancangan undang-undang tersebut. Menurutnya, RUU Perekonomian Nasional perlu memperjelas posisi hukum ekonomi kerakyatan agar memiliki kekuatan implementatif dalam kebijakan negara.
“RUU ini tidak boleh berhenti di tataran ideologis. Ia harus mampu menjadi landasan hukum yang melindungi pelaku ekonomi kecil, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam menata struktur ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan,” ujar Prof Aziz.
Dari sisi pelaku usaha, Mukit Hendrayatno, Ketua Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI), menilai bahwa RUU ini berpotensi memperkuat sektor ekonomi berbasis kearifan lokal. Ia menekankan bahwa pelaku UMKM dan industri tradisional harus menjadi bagian dari desain besar ekonomi nasional.
“Ekonomi Pancasila bukan hanya tentang kebijakan makro, tapi juga tentang bagaimana kita memberi ruang bagi ekonomi lokal tumbuh, seperti industri jamu dan produk herbal, yang selama ini menjadi penopang ekonomi rakyat,” ujar Mukit.
Ketua Umum PC IMM AK Anshori Purwokerto Zunifan Arif Nugroho berharap melalui kegiatan dapat memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendorong arah pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“IMM berkomitmen untuk terus mengambil peran strategis dalam menyuarakan gagasan ekonomi kerakyatan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila,” ungkap Ketua Umum PC IMM AK Anshori.
Zunifan menambahkan pada akhir sesi forum sepakat mendukung lahirnya Undang Undang Perekonomian Nasional Kesejahteraan Sosial (UUPNKS) sepanjang selaras dengan Pancasila dan Konstitusi serta memastikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. (Dfz/Chy/Anggi)
