BANDUNG, Suara Muhammadiyah – Prodi Administrasi Publik UM Bandung bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat sukses menyelenggarakan workshop Seribu Peluang NIB pada Rabu (02/07/2025).
Acara yang bertajuk ”Sosialisasi Kemudahan Berusaha bersama DPMPTSP Provinsi Jawa Barat” itu digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan, lantai tiga gedung UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Kota Bandung.
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini bertujuan memperkenalkan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai akses legalitas formal dan peluang besar dalam pengembangan usaha bagi generasi muda.
Kaprodi Administrasi Publik UM Bandung Meti Mediyastuti Sofyan menegaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari komitmen prodi untuk memperkuat keterhubungan antara teori akademik dan praktik lapangan. "Kami ingin mahasiswa tidak hanya paham teori, tetapi mengerti kebijakan publik strategis seperti NIB dan perizinan usaha,” ujar Meti.
Ia berharap kegiatan ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk menjadi pelaku usaha, perumus kebijakan, atau birokrat yang mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. "Selain itu, semoga dengan acara ini dapat menumbuhkan semangat inovasi, wirausaha, dan memperluas jejaring bagi mahasiswa," jelas Meti.
NIB Kunci Kemudahan
Sebagai narasumber, Analisis Dokumen Perizinan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Mochamad Regilvan, menjelaskan bahwa sistem perizinan saat ini telah menggunakan pendekatan berbasis risiko (OSS-RBA).
"NIB adalah pintu masuk pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas secara resmi. Tanpa NIB, pelaku usaha akan kesulitan menjangkau akses, seperti perbankan, ekspor-impor, ataupun kemitraan dengan korporasi,” terang Regilvan.
Ia menambahkan bahwa OSS-RBA bukan sekadar alat administrasi, melainkan sistem pengelolaan usaha nasional yang terintegrasi secara digital dan efisien. “Kami di DPMPTSP terus mendorong pelaku UMK untuk memahami dan menggunakan sistem ini dengan benar. Karena melalui sistem inilah proses perizinan bisa dipercepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, peran aktif mahasiswa dan akademisi sangat penting dalam menyosialisasikan kemudahan berusaha kepada masyarakat akar rumput. “Saya percaya mahasiswa bisa menjadi agen perubahan. Melalui pemahaman terhadap perizinan, mereka bisa mengedukasi keluarga, lingkungan, hingga membuka usaha sendiri secara legal,” ucap Regilvan penuh semangat.
Ia pun memperkenalkan sejumlah inovasi pelayanan publik dari DPMPTSP Jabar. Misalnya, program "Sakiceup Boss" (Satu Kali Cepat Urus Perizinan) dan "Samperin" (Samsat Perizinan) yang menjadi wujud layanan jemput bola. "Kami tidak menunggu, kami datangi masyarakat agar layanan bisa menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya di wilayah dengan tingkat literasi digital yang rendah," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kemitraan antara UMK dengan usaha menengah dan besar adalah peluang strategis yang kini terus dibangun. "Kami sudah fasilitasi lebih dari 300 kesepakatan UMK dengan korporasi besar. Ini bukti bahwa negara hadir mendorong keberdayaan UMK secara nyata,” pungkasnya.***(FK)
