Presiden Prabowo, Himbara dan Tantangan Lapangan Kerja
Oleh: Buya Anwar Abbas
Angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 sekitar 7,46 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85%. Menurut data yang ada sekitar 1 juta dari mereka adalah lulusan perguruan tinggi (sarjana). Hal ini tentu sangat mencemaskan tidak saja secara ekonomi tapi juga politik karena dahulu ketika pilpres 2024 prabowo dan Gibran menjanjikan akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Itu artinya jika janji tersebut dapat dipenuhi maka tentu yang namanya masalah pengangguran hari ini tidak lagi akan menjadi masalah.
Tapi bagaimana faktanya? Setelah lebih satu tahun Prabowo menjadi presiden masalah pengangguran tampak masih menjadi isu yang harus dicarikan solusinya karena kalau tidak tertanggulangi secara baik maka dia tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik nasional. Untuk itu agar kita dapat mengatasi masalah pengangguran ini maka kita meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap UMKM yang besarnya sekitar 99,99 persen dari total pelaku usaha yang ada di negeri ini karena sektor ini pulalah yang lebih banyak menyerap tenaga kerja yaitu sekitar 97 persen dari total tenaga kerja ysng ada.
Oleh karena itu jika pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja bagi menyerap tenaga kerja yang ada maka peran UMKM tentu sangat bisa dihandalkan ketimbang usaha besar. Untuk itu kita mengharapkan pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada UMKM sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah pengangguran di tanah air.
Salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan dan kita melihat dunia perbankan nasional termasuk bank-bank milik pemerintah (HIMBARA) belum tampak berpihak kepada UMKM. Hal itu terlihat dari masih kecilnya kredit dan pembiayaan yang mereka kucurkan kepada UMKM yaitu antara 20-30 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada.
Hal ini bila dikaitkan dengan visi dan misi prabowo untuk menciptakan lapangan kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tentu jelas tidak mendukung. Untuk itu kita mengharapkan prabowo agar memberikan tugas khusus kepada HIMBARA agar lebih mengkhususkan kredit dan pembiayaan mereka kepada UMKM. Kalau bisa di penghujung periode Presiden Prabowo kita harapkan 80 persen lebih dari kredit dan pembiayaan yang dikucurkan oleh HIMBARA adalah untuk UMKM. Ini memang tidak mudah tapi bukan tidak bisa.
Untuk itu kita mengharapkan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk memajukan UMKM. Bila dari kalangan komisaris dan direksi ada yang tidak mendukung maka pihak pemerintah tentu harus berani mengganti mereka dengan putera-puteri bangsa yang lain yang jauh lebih siap untuk mendukung ide dan gagasan dari presidennya.
Buya Anwar Abbas, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan & Ketua PP Muhammadiyah
