Diperuntukkan bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
MAKASSAR, Suara Muhammadiyah - Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) sekaligus Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “12 Jam Kehidupan Perempuan; Advokasi Kebijakan Publik Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan.” Agenda yang berlangsung di Gedung FISIP Unismuh Makassar, Kamis (28/8/2025).
Kerjasama ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antar lembaga dalam isu perempuan, anak, dan kebijakan publik berbasis Islam. FGD ini menghadirkan direktur rumah sakit Muhammadiyah di Makassar, serta puluhan Dosen FISIP dan pengampu mata kuliah AIK.
Dalam sambutannya, Dekan FISIP Unismuh Makassar, Dr. Andi Luhur Prianto, menekankan bahwa kerja sama ini memiliki nilai strategis.
“Kegiatan ini penting dan strategis bagi FISIP Unismuh dan PSIPP. Isu-isu yang dibawa PSIPP selaras dengan isu-isu yang berkembang di Muhammadiyah sebagai organisasi progresif dan berkemajuan. Pertemuan ini juga memperluas pemahaman kita, terutama terkait isu zakat yang belum banyak disentuh dalam perspektif kebijakan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, FISIP Unismuh siap menjadi ruang yang terbuka untuk dialog kritis dan pengembangan gagasan.
“FISIP Unismuh ini inline dan dekat dengan isu advokasi kebijakan publik karena ada jurusan yang mengkajinya. Isu-isu ini juga kami integrasikan dalam kurikulum pembelajaran. Kami menyambut hangat kolaborasi ini, dan berharap FISIP Unismuh dapat menjadi rumah yang inklusif serta berkomitmen melanjutkan kerja sama ke depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah, M.Sos, menegaskan bahwa PSIPP hadir untuk memperkuat advokasi isu-isu krusial yang dihadapi perempuan.
“PSIPP merupakan pusat studi yang fokus pada isu perempuan, terutama penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemanfaatan zakat dan wakaf untuk mendukung perempuan tulang punggung keluarga. Penting bagi kami untuk menunjukkan bahwa dalam 12 jam kehidupan sehari-hari, perempuan sesungguhnya memikul beban sosial yang sangat besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yulianti menyoroti urgensi menjadikan Makassar sebagai titik strategis bagi advokasi kebijakan publik berbasis Islam.
“Kenapa Makassar? Karena wilayah ini representatif untuk Indonesia Timur. Kami juga ingin menghadirkan perspektif AIK, sebab zakat untuk isu kekerasan perempuan dan anak belum banyak dibahas. Dari forum ini, kami berharap lahir policy brief yang konkret, dan kami juga mengajak pihak swasta seperti Unilever untuk mendukung pembangunan ruang laktasi maupun satgas perlindungan di kampus,” paparnya.
Acara ini dihadiri jajaran pimpinan FISIP Unismuh, termasuk Wakil Dekan I, II, dan IV serta perwakilan program studi. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada MoA, melainkan berkembang menjadi program riset, advokasi, dan aksi nyata dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak.
