YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) yang secara regulasi berada di bawah naungan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Ahad siang, 15 Februari 2026, secara resmi mengukuhkan lulusan angkatan pertamanya yang berjumah 23 orang. Bertempat di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 103, agenda strategis dalam upaya melahirkan pemimpin masa depan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Busyro Muqoddas, Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi, serta Direktur SKN Abdullah Sumarahadi.
Dalam amanatnya, Busyro mengatakan bahwa urgensi dari diinisiasinya SKN karena dilatarbelakangi oleh keprihatinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap terjadinya fenomena krisis kepemimpinan di seluruh level dan tingkatan, khususnya pada sektor politik kenegaraan. Yang mana hal ini berimbas cukup serius kepada kehidupan masyarakat sipil sebagai pihak yang dirugikan.
“Dalam hal ini, kewajiban Muhammadiyah sebagaimana dipahami oleh LHKP berdasarkan berbagai kajian, salah satu langkah solutifnya adalah melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, serta memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Untuk mewujudkan itu salah satunya melalui penyelenggaraan Sekolah Kepemimpinan Nasional,” tegasnya.
Pada SKN tahun 2025 ini, selain menghadirkan narasumber yang kompeten, baik dari institusi negara seperti POLRI, Badan Intelejen Negara (BIN), hingga pejabat teras partai politik, materi yang disampaikan pun cukup beragam. Mulai dari materi Keislaman, Kemuhammadiyahan, hingga meteri-meteri kepemimpinan yang terintegrasi dengan pemikiran komitmen kebangsaan. Hal inilah yang menurut Busyro menggambarkan komprehensivitas pendidikan kepemimpinan dari sekolah yang diselenggrakan oleh Muhammadiyah melalui LHKP.
“Karena bagaimanapun Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari misi kebangsaan,” ujar Busyro.
Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 2010-2011 itu menegaskan bahwa lulusan SKN sejatinya memiliki posisi strategis dalam mengurai dan kemudian memberi solusi dari problem yang sedang dihadapi oleh negara. Seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, krisi lingkungan, dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut menurutnya mustahil terselesaikan jika hanya mengandalkan jalur lembaga politik. Sehingga mengharuskan negara yang diwakili oleh pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi lain di luar partai politik.
“Problem umat sekarang ini tidak bisa jika hanya disentuh dan diselesaikan lewat partai politik, mesti harus melibatkan lembaga-lembaga demokrasi,” jelasnya.
Menurutnya, peran dari lembaga masyarakat sipil diperlukan sebagai langkah penguatan dari usaha pemberdayaan kepada masyarakat secara luas. “Kita tidak bermaksud melawan pemerintah, tapi kita ingin menolong dengan cara menyiapkan langkah-langkah secara strategis dan taktis, yaitu memberikan sumbangan kader-kader yang kita didik dari SKN,” ucap Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers tersebut.
Busyro pun berharap, SKN dapat menjadi contoh dalam peyiapkan kader pemimpin di masa yang akan datang. Melalui keterpanggilan yang kuat untuk mengabdikan diri kepada bangsa, baginya tidak ada kamus putus asa. Dan SKN menjadi salah satu jawaban bahwa harapan untuk Indonesia yang lebih baik akan selalu ada.
“Walaupun demikian, kita juga selalu korektif. Jangan sampai hanya larut dalam pragmatisme politik yang menghasilkan orang-orang yang dapat dibeli dengan harga yang murah, atau tidak ada harganya sama sekali,” tutupnya. (diko)
