Satu Abad Muhammadiyah di Sumatera Utara
Oleh: Shohibul Anshor Siregar
Historiografi gerakan Islam modernis Indonesia selama ini didominasi oleh narasi yang berpusat di Jawa. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua, kerap dibaca melalui kacamata Yogyakarta (tempat kelahirannya pada 1912) atau pusat-pusat utama lainnya. Cabang-cabang di wilayah "perifer" nyaris selalu menjadi catatan kaki dalam narasi besar tentang pembaruan Islam.
Artikel ini membentang kisah dengan cara bukan lagi pusat yang berbicara tentang pinggiran, melainkan pinggiran yang justru menjadi pusat dari sebuah kisah tentang bagaimana modernitas Islam diperebutkan, dinegosiasikan, dan diadaptasi secara kreatif dalam kondisi-kondisi lokal yang unik.
Mengapa Sumatera Utara? Wilayah ini, yang secara administratif baru terbentuk pada 1953 melalui penggabungan Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh, adalah sebuah laboratorium sosial-politik yang sempurna. Di sinilah kapitalisme perkebunan kolonial menciptakan masyarakat multi-etnis yang hierarkis. Di sinilah (di Tapanuli) kebijakan pro-Kristen Belanda menghasilkan kontestasi identitas yang tajam antara Islam dan Kristen. Di sinilah (Sumatera Timur) kekacauan yang kerap disebut revolusi sosial meletus pada 1946, dengan dalih membongkar aristokrasi Melayu. Di sinilah, dalam satu abad terakhir, Muhammadiyah tidak sekadar tumbuh sebagai cabang dari gerakan nasional, melainkan menjadi arena kontestasi berbagai kekuatan besar (negara, agama, kapital, dan identitas) bertemu dan bertarung.
Dengan menggunakan kerangka analitis yang mengintegrasikan sejarah sosial, mikrohistori, analisis jaringan, dan institusionalisme historis, artikel ini berargumen bahwa Muhammadiyah di Sumatera Utara bukanlah sekadar "cabang" dari pusat, melainkan sebuah entitas yang dibentuk secara fundamental oleh lima arena yang saling terkait: kapitalisme perkebunan, kontestasi Kristen-Islam, revolusi dan kontra-revolusi, otoritarianisme, serta demokratisasi dan desentralisasi.
Arena Kapitalisme Perkebunan: Muhammadiyah di Antara Tembakau dan Karet
Sejak introduksi perkebunan tembakau di Deli pada 1863, Keresidenan Sumatera Timur menjelma menjadi salah satu kawasan perkebunan paling produktif di dunia. Lima komoditas utama (tembakau, karet, kelapa sawit, teh, dan serat) menjadi penggerak perubahan ekonomi dan sosial yang dahsyat. Sebagian sejarawan membingkai perkembangan ini sebagai "konspirasi antara kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme modern".
Konsekuensinya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan demografis. Kota-kota perkebunan seperti Medan bertransformasi dari pelabuhan tepi sungai tradisional menjadi pusat administrasi dan ekonomi modern. Arus migran dari berbagai penjuru Nusantara (Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, dan Eropa) menciptakan masyarakat yang multi-etnis namun juga hierarkis. Di tengah hiruk-pikuk kapitalisme perkebunan inilah Muhammadiyah masuk pada 1927, ketika cabang pertama didirikan di Medan oleh Hr Mohammad Said dan kawan-kawan.
Kedatangan Muhammadiyah di Sumatera Timur tidak terlepas dari jaringan ulama Minangkabau yang telah lebih dulu akrab dengan gagasan pembaruan Islam. Haji Rasul memperkenalkan Muhammadiyah ke Minangkabau pada 1925 yang kemudian merambat ke Sumatera Timur melalui para perantau Minang. Bagaimana Muhammadiyah tidak sekadar mengadopsi model organisasi dari pusat, tetapi juga harus beradaptasi dengan kondisi sosial yang unik di tanah perkebunan?
Di Medan, para pendiri Muhammadiyah menghadapi sejumlah tantangan politis dan kultural yang tidak ditemui di Yogyakarta atau Solo. Mereka harus berhadapan dengan struktur kekuasaan kolonial yang mendominasi, kesultanan-kesultanan Melayu yang berpengaruh kuat, serta masyarakat majemuk yang terfragmentasi oleh sekat-sekat etnis dan kelas. Di sinilah Muhammadiyah menunjukkan kemampuannya untuk menjadi gerakan yang inklusif tanpa kehilangan identitas pembaruannya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang didirikan di Medan dan sekitarnya menjadi institusi penting bagi modernisasi pendidikan Islam di tengah gempuran sekolah-sekolah misi dan sekolah-sekolah kolonial.
Arena Kontestasi: Salib dan Muhammadiyah di Tapanuli
Jika Sumatera Timur adalah arena kapitalisme perkebunan, maka Keresidenan Tapanuli adalah arena kontestasi agama yang intens. Kebijakan kolonial Belanda yang cenderung pro-Kristen di wilayah ini menciptakan dinamika yang unik. Pemerintah kolonial, melalui kebijakan politik identitasnya, membentuk dan memperkeras batas-batas etnik dan agama. Dikotomi "Selatan adalah Islam dan Utara adalah Kristen" di Tapanuli bukanlah fenomena alamiah, melainkan konstruksi kolonial yang memiliki warisan jangka panjang.
Muhammadiyah masuk ke medan yang sesungguhnya. Misi Rheinische yang beroperasi di Sipirok dan sekolah-sekolah Alkitab yang mereka dirikan menjadi tantangan sekaligus stimulus bagi kebangkitan Islam di wilayah ini. Muhammadiyah hadir tidak hanya sebagai gerakan pembaruan Islam, tetapi juga sebagai benteng pertahanan identitas Islam di tengah ekspansi misi Kristen.
Mikrohistori tentang Muhammadiyah di Sorkam, Barus, dan Sipirok mengungkapkan variasi lokal yang menarik. Barus bukanlah sekadar kota kecil di pesisir Tapanuli Tengah, ia adalah salah satu titik masuk Islam tertua ke Nusantara, dengan jejak sejarah yang membentang hingga abad ke-7 Masehi. Di sinilah Muhammadiyah membangun basisnya pada abad ke-20, melanjutkan tradisi panjang keislaman di wilayah ini namun dengan semangat tajdidiyah yang baru.
Sipirok memiliki "karakter religius campuran" yang mencerminkan kompleksitas identitas di Tapanuli Selatan. Di sini, Muhammadiyah harus bergulat dengan realitas ekumenisme dan koeksistensi antar-agama yang telah berlangsung lama. Tokoh-tokoh Muhammadiyah Sipirok, seperti Syawaluddin Hasibuan yang juga menjadi agen koran Harian Mimbar Umum, menunjukkan bagaimana gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari dinamika jurnalisme dan ruang publik di akhir periode kolonial.
HAMKA dan Para Tokoh di Persimpangan Sejarah
Selain Hr Mohammad Said, HAMKA, atau Abdul Malik Karim Amrullah, adalah figur sentral dalam narasi Muhammadiyah di Sumatera Timur. Lahir di Minangkabau pada 1908, HAMKA pindah ke Medan pada 22 Januari 1936. Di sana, ia tidak hanya menjadi pemimpin redaksi, tetapi juga terpilih sebagai Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur pada Muktamar Muhammadiyah ke-28 yang diadakan di Medan pada 19-25 Juli 1939 yang kepemimpinannya berlangsung hingga Jepang masuk ke Indonesia pada 1942. Di bawah pendudukan Jepang, HAMKA terpilih kembali sebagai pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur, sebuah posisi yang menuntutnya untuk berhadapan dengan kebijakan Jepang terhadap Islam yang bersifat manipulatif dan mobilisasi.
Selain Hr. Mohammad Said, yang mendahului HAMKA sebagai Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur, ada pula Soetan Pangoerabaan Pane, seorang aktor politik cetakan dan sastra di Sipirok yang karyanya merekam lanskap bahasa dan politik di wilayah ini. Ada Abdul Mun'im Tandjung, seorang tokoh Muhammadiyah di Sibolga yang nyaris terlupakan dalam historiografi. Ia adalah salah seorang pendiri Muhammadiyah di Tapanuli yang amat disegani, dikenal sebagai ulama dan tokoh Islam yang menentang pemerintah kolonial. Keluarga Akbar Tandjung, mantan Ketua DPR, juga memiliki akar di Sorkam, ayahnya aktif menjadi pengurus Muhammadiyah.
Revolusi dan PRRI: Muhammadiyah di Tengah Badai
Analisis kritis tentang hubungan Muhammadiyah dan PRRI/Permesta adalah salah satu sorotan terabaikan selama ini, karena dianggap tabu dalam historiografi Muhammadiyah selama bertahun-tahun. PRRI, yang dideklarasikan di Sumatera Barat pada 1958, bukanlah gerakan separatis dalam pengertian sederhana; ia lahir dari kekecewaan terhadap ketimpangan pembangunan dan masalah otonomi daerah. Namun, ketika pemerintah pusat menanggapinya dengan kekerasan militer, PRRI berubah menjadi pemberontakan terbuka. Keterlibatan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam gerakan ini menimbulkan dilema moral yang mendalam: antara kesetiaan kepada negara yang antara lain telah dibuktikan dengan keterlibatan penuh memperjuangkan kemerdekaan, termasuk dalam peran pada BPUPKI dan PPKI di satu pihak, dan solidaritas terhadap daerah asal di pihak lain.
Stigma sebagai organisasi yang terkait dengan pemberontakan melekat, terutama karena Masyumi, partai yang banyak diisi oleh tokoh Muhammadiyah, dianggap terlibat dalam peristiwa PRRI. Muhammadiyah berusaha menyelamatkan diri dari stigma ini, namun, luka sejarah ini tidak pernah benar-benar sembuh.
Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru: Otoritarianisme dan De-Islamisasi
Era Demokrasi Terpimpin (1959–1965) adalah periode yang penuh liku bagi Muhammadiyah. Pembubaran Masyumi pada September 1960 membawa implikasi yang mendalam. Sebagai organisasi yang selama ini menjadi tulang punggung Masyumi, Muhammadiyah harus mencari jalan baru di tengah politik yang semakin otoritarian di bawah Soekarno.
Peristiwa G30S/PKI 1965 dan aksi balasan kekerasan anti-komunis menjadi titik balik lainnya. Organisasi-organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, terlibat dalam mobilisasi anti-komunis. Namun, kemenangan atas PKI tidak serta-merta membawa kemenangan bagi Islam politik. Sebaliknya, Orde Baru di bawah Soeharto justru menerapkan kebijakan "de-Islamisasi" yang sistematis. Puncaknya adalah pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila pada 1985.
Di sinilah Muhammadiyah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Amal usaha Muhammadiyah di Sumatera Utara berkembang pesat di bawah Orde Baru, meskipun dalam bayang-bayang represi politik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang didirikan pada 1957 melalui prakarsa tokoh-tokoh seperti H. M. Bustami Ibrahim, menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi swasta terkemuka di wilayah ini.
Reformasi dan Desentralisasi: Era Baru, Tantangan Baru
Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 membuka babak baru. Amien Rais, Ketua PP Muhammadiyah (1995–1998), muncul sebagai salah satu tokoh kunci reformasi. Bersama dengan tokoh-tokoh reformis lainnya, ia mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA) pada 14 Mei 1998, yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN) pada 23 Agustus 1998.
Keterlibatan Amien Rais dan PAN dalam politik elektoral menimbulkan dilema bagi Muhammadiyah. Khittah Denpasar 2002 menegaskan kembali identitas non-politik Muhammadiyah meski kenyataannya banyak kader Muhammadiyah yang terlibat dalam PAN dan partai-partai lainnya.
Era desentralisasi pasca-1998 membawa tantangan dan peluang baru di Sumatera Utara. UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta amandemen UUD 1945, membuka ruang bagi otonomi daerah yang lebih luas. Pemekaran daerah di Sumatera Utara menciptakan struktur kesempatan politik baru di tingkat kabupaten dan kota.
Data menunjukkan bahwa pada periode 1985–1990, Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari 13 daerah, 94 cabang, dan 364 ranting. Angka ini tentu telah berkembang pesat dalam tiga dekade terakhir.
Satu Abad, Lima Arena, Sebuah Refleksi
Artikel ini mengajak untuk melihat sejarah Muhammadiyah di Sumatera Utara bukan sebagai narasi linier tentang pertumbuhan organisasi, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana sebuah gerakan pembaruan Islam bertahan dan beradaptasi di tengah lima arena besar yang saling tumpang tindih.
Kapitalisme perkebunan kolonial menciptakan kondisi material yang memungkinkan Muhammadiyah tumbuh, tetapi juga membatasi ruang geraknya. Kontestasi Kristen-Islam di Tapanuli memberi Muhammadiyah alasan untuk eksis, tetapi juga memaksanya untuk terlibat dalam politik identitas. Revolusi dan kontra-revolusi menguji kesetiaan Muhammadiyah kepada negara dan daerahnya. Otoritarianisme meminggirkan Muhammadiyah dari politik, tetapi juga mendorongnya untuk mengembangkan amal usaha yang kuat. Demokratisasi serta desentralisasi membuka peluang baru sekaligus tantangan baru berupa kompetisi politik dan fragmentasi administrasi.
Novelty utama artikel ini terletak pada beberapa hal. Pertama, analisis mikrohistoris tentang cabang-cabang Muhammadiyah perifer (Sorkam, Barus, Sipirok) yang selama ini terabaikan. Kedua, pengintegrasian sejarah Muhammadiyah dengan sejarah transisi kolonial-Jepang, Revolusi Sumatera Timur 1946, pembentukan Negara Sumatera Timur, dan Konferensi Meja Bundar. Ketiga, analisis kritis tentang hubungan antara Muhammadiyah dan PRRI/Permesta yang selama ini menjadi wilayah tabu. Keempat, analisis tentang bagaimana Muhammadiyah Sumatera Utara menavigasi Demokrasi Terpimpin, pembubaran Masyumi 1960, dan peristiwa G30S/PKI 1965. Kelima, eksplorasi tentang dampak desentralisasi pasca-1999 terhadap Muhammadiyah.
Dan keenam, analisis satu abad penuh yang memungkinkan identifikasi pola-pola jangka panjang dalam hubungan antara gerakan pembaruan Islam, negara, dan masyarakat.
Satu abad Muhammadiyah di Sumatera Utara adalah tentang bagaimana Islam modernis bernegosiasi dengan kekuasaan, beradaptasi dengan perubahan, dan bertahan di tengah badai.
Kita diingatkan bahwa sejarah Muhammadiyah juga tentang Medan, tentang Sorkam, tentang Barus, tentang Sipirok. Tentang bagaimana di bawah bayang perkebunan, salib, dan negara, sekelompok orang berusaha untuk menjadi Muslim yang modern, Indonesia yang patriotik, dan manusia yang bermartabat.
Mereka telah melalui banyak hal, dan dalam satu abad ke depan, tantangan yang mereka hadapi tidak akan kalah berat. Jika sejarah adalah panduan, Muhammadiyah di Sumatera Utara akan terus bertahan, beradaptasi, dan berkontribusi, sebagaimana yang telah dilakukannya selama seratus tahun terakhir.
Penulis adalah dosen FISIP UMSU. Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut
